Manfaluthi, Agus
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Credit Agreement with Guaranteed Certificate of Ownership of Land Made with A Fake Sale and Purchase Deed Zein, Dā€™ Adellia Dinnary; Manfaluthi, Agus; Hariyana, Trinas Dewi
UNISKA LAW REVIEW Vol 4 No 2 (2023): Uniska Law Review
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v4i2.4902

Abstract

Banks always use a certificate of ownership as collateral that accompanies the credit agreement, especially for mortgage credit agreements. Certificates of ownership that are obtained from the selling and buying process need sale and purchase deeds to make the certificates of ownership. The problem is when a fake sale and purchase deed is used to create a certificate of ownership and the certificate is used as collateral in a credit agreement. So the question is the legal status and implications of credit agreements that use title certificates made with fake sale and purchase deeds. To answer this question, this study uses normative research methods with a legal approach and a case approach. The result of his research is that in making a credit agreement, banks have their own rules and principles that must be followed before agreeing to the credit agreement included in the assessment of collateral. Based on the case related to this matter contained in decision number 65/Pdt. G/2018/PN.Gpr., the panel of judges of the Kediri Regency District Court ruled that credit agreements using title certificates made using fake sale and purchase deeds were valid. The ratio decidendi of the judges is because the bank has carried out procedures according to the law when making credit agreements. and the transfer of title certificates is considered non-existent because there is a legal defect in the transition process, namely by the existence of a fake sale and purchase agreement Deed.
Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Pada Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smn) Yusuf, Muchammad; Manfaluthi, Agus; Dewi H, Trinas
Jurnal Fundamental Justice Vol 5 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v5i1.2998

Abstract

Penilitia ini bertujuan mengkaji bagaimana konsekuensi hukum bagi pelaku pemalsuan dokumen dalam perjanjian jaminan fidusia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan dokumen perjanjian jaminan fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mengkaji putusan nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smn. Kajian yuridis dari pelaku pemalsuan dokumen pada perjanjian jaminan fidusia. Salah satu dokumen yanang memeiliki peran penting dalam perjanjian fidusia adalah surat Verifikasi Unit yang merupakan persyaratan pada proses verifikasi dalam perjanjian multiguna. Apabila terjadi pemalsuan atas Surat Verifikasi Unit tersebut tentunya membawa akibat hukum pada perjanjian kredit pembiayaan multiguna maka dari itu keaslian dari surat-surat atau dokumen persayaratan Pengajuan Kredit Pembiayan Multiguna harus terjamin keasliannya. Bahwa penjatuhan hukuman pada pelaku pemalsuan dokumen pada perjanjian jaminan fidusia menggunakan dasar Pasal 35 Undang-undang Jaminan Fidusia. Dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pada para pelaku diberikan hukuman yang sama sebab pelaku melakukan secara kerjasama dan masing-masing mendapatkan keuntungan. .
PROBLEMATIKA PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI ā€“ TULUNGAGUNG TERHADAP PERMASALAHAN STATUS OBJEK TANAH YANG OBSCURI LIBELLI Al-Anshori, Huzaimah; Suharto; Manfaluthi, Agus; Lubis, Moh. Choirul Hanafi; Nabila, Nurul
Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.173

Abstract

Pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung untuk kepentingan umum tentunya melalui tahapan-tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan penyerahan hasil dari pengadaan tanah oleh pelaksana pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah. Problematika pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol kediri - tulungagung terhadap status objek tanah yang tidak jelas (obscuri libelli) terjadi di Dusun Sumberingin Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Permasalahan objek tanah yang tidak jelas (obscure libelli) mengenai riawayat tanah, atau asal usul tanah ini menjadi permasalahan antara ahli waris Ngali Murtinah dengan kepala desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri. dengan upaya penyelesaian secara non litigasi para pihak musyawarah (mediasi) dengan teori maslahah (kemaslahatan) dan nilai-nilai keadilan. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah maka secara normatif akan dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan akan dikonsinyasi oleh panitia pengadaan tanah. Tinjauan yuridis pengadaan tanah terhadap permasalahan status objek tanah yang tidak jelas (obscure libelli) secara yuridis normatif akan dilaksanakan eksekusi oleh panitia pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi Pembangunan jalan tol kediri tulungagung untuk kepentingan umum dengan mengajukan permohonan konsinyasi (penitipan uang) dan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.