Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DIVERSI : Jurnal Hukum UNISKA LAW REVIEW
Hariyana, Trinas Dewi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Credit Agreement with Guaranteed Certificate of Ownership of Land Made with A Fake Sale and Purchase Deed Zein, D’ Adellia Dinnary; Manfaluthi, Agus; Hariyana, Trinas Dewi
UNISKA LAW REVIEW Vol 4 No 2 (2023): Uniska Law Review
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v4i2.4902

Abstract

Banks always use a certificate of ownership as collateral that accompanies the credit agreement, especially for mortgage credit agreements. Certificates of ownership that are obtained from the selling and buying process need sale and purchase deeds to make the certificates of ownership. The problem is when a fake sale and purchase deed is used to create a certificate of ownership and the certificate is used as collateral in a credit agreement. So the question is the legal status and implications of credit agreements that use title certificates made with fake sale and purchase deeds. To answer this question, this study uses normative research methods with a legal approach and a case approach. The result of his research is that in making a credit agreement, banks have their own rules and principles that must be followed before agreeing to the credit agreement included in the assessment of collateral. Based on the case related to this matter contained in decision number 65/Pdt. G/2018/PN.Gpr., the panel of judges of the Kediri Regency District Court ruled that credit agreements using title certificates made using fake sale and purchase deeds were valid. The ratio decidendi of the judges is because the bank has carried out procedures according to the law when making credit agreements. and the transfer of title certificates is considered non-existent because there is a legal defect in the transition process, namely by the existence of a fake sale and purchase agreement Deed.
Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Perdagangan Barang Tanpa Standar Nasional Indonesia Di Tinjau dari Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Yunita, Eva; Handayani, Emi Puasa; Hariyana, Trinas Dewi
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2022): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v8i2.2785

Abstract

Studi ini membahas tentang pertanggung jawaban dan pertimbangan hakim di dalam putusan terhadap terdakwa tindak pidana penjualan produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia. Hakim dalam pertimbangan dan putusannya di dalam belum memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan. Untuk mengkaji tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan untuk mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tanpa memenuhu Standar Nasional Indonesia menurut putusan 200/Pid.B/2018/PNBek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang menganalisa putusan nomor 200/Pid.B/2018/PNBek. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku usaha yang dikenai sanksi bagi yang melanggar regulasi Standar Nasional Indonesia secara wajib, pemerintah Indonesia tidak hanya akan memberikan sanksi adsminitratif tapi akan menerapkan sanksi tegas bagi siapapun yang menyalahgunakan aturan Standar Nasional Indonesia wajib bisa diancam dengan pidana penjara atau denda ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hakim terkait penjatuhan pidana terhadap Abdul Hadi sebagai terdakwa tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar SNI dirasa terlalu ringan. Berdasarkan fakta yang ada, terdakwa Abdul Hadi terbukti bersalah membawa barang-barang ilegal dari Malaysia. Tindakan yang dilakukan terdakwa merugikan negara dan masyarakat karena akan berdampak pada promosi produk bermutu dan daya saing produk Indonesia dipasar global. Kata Kunci : Pelaku Usaha, Pertimbangan Hakim, Standar Nasional Indonesia
Co-Authors Emi Puasa Handayani Manfaluthi, Agus Yunita, Eva Zein, D’ Adellia Dinnary