Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Teknologi Pendidikan
Aritonang, Christian Daniel
Unknown Affiliation
Education Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Peranan Lembaga-Lembaga Yudikatif dalam Upaya Penegakan Konstitusi Hukum di Indonesia Aritonang, Christian Daniel; Triadi, Irwan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan konstitusi merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem hukum di Indonesia. Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi mengatur prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk memastikan bahwa konstitusi dihormati dan dijalankan dengan benar, peranan lembaga-lembaga yudikatif sangat krusial. Lembaga yudikatif, yang terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), memiliki tugas penting dalam menegakkan konstitusi dan menjaga supremasi hukum. Lembaga-lembaga yudikatif di Indonesia memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Lembaga-lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga-lembaga peradilan lainnya yang bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Mahkamah Agung (MA) merupakan puncak dari sistem peradilan umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian kepustakaan merupakan teknik yang dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan. Lembaga-lembaga yudikatif di Indonesia memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Lembaga-lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga-lembaga peradilan lainnya yang bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Lembaga-lembaga yudikatif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan fungsinya untuk menegakkan konstitusi. Salah satu tantangan utama adalah intervensi politik yang dapat mempengaruhi independensi peradilan.
Dinamika Hubungan antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia Hamdi, Muhammad Naufal Razzan; Kumoro, Muhammad Damar Setyo; Aritonang, Christian Daniel; Triadi, Irwan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang peran, fungsi, dan interaksi antara tiga cabang pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Trias Politica)–dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana setiap cabang pemerintahan beroperasi dan berkontribusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, serta bagaimana interaksi mereka mempengaruhi implementasi hukum dan keadilan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam Jurnal ini adalah Yuridis Normatif. Yuridis Normatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam jurnal dan karya hukum yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi Indonesia menegaskan prinsip pemisahan kekuasaan, dalam prakteknya sering terjadi ketergantungan dan pengaruh antar lembaga yang dipengaruhi oleh dinamika politik. Eksekutif memiliki pengaruh dominan terhadap legislatif, yang dapat mengakibatkan ketergantungan legislatif pada kebijakan eksekutif. Selain itu, independensi yudikatif seringkali terganggu oleh tekanan politik dari eksekutif dan legislatif, yang mempengaruhi keadilan dalam proses peradilan. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana sistem hukum tata negara Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum dalam keputusan-keputusan pemerintahan. Implementasi prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan hukum yang adil dan berkeadilan. Diperlukan upaya untuk memperkuat independensi dan kemandirian setiap cabang pemerintahan serta menjaga keseimbangan kekuasaan agar implementasi hukum dan keadilan dapat berjalan secara optimal.
Analisis Kasus PT Perkebunan dan Pertanian Vs PT Usaha Perkebunan dan Dagang Para Sawita NO.463 PK/PDT/2009 Tanggal 19 Juli 2010 Sambarana, Ilyasa Laits; Aritonang, Christian Daniel; Syahputra, Rifky Justicyo; Yayitarina, Dwi Desi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum benda adalah cabang hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan benda, termasuk benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hukum benda meliputi pengertian benda, sumber hukum benda, asas-asas hukum benda, dan macam-macam benda. Dan dalam hukum benda seringkali terjadi kasus-kasus sengketa lahan, fenomena tersebut sudah diatur dalam perundangan. Ada beberapa perundang-undangan yang dapat digunakan, seperti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Hak Atas Tanah, yang dimana isinya mengenai pendaftaran tanah dijelaskan bahwa tujuan Pendaftaran tanah yaitu, untuk (i) memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, (ii) untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah agar dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan-perbuatan hukum sehubungan dengan tanah dan rumah susun, dan (iii) untuk dapat terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Dalam putusan yang kami angkat merupakan kasus tumpang tindih yang dilakukan antara PT. Perusahaan Perkebunan Dan Pertanian (PT.PPP) dan PT. Usaha Perkebunan & Dagang Para Sawita (PT.PARA SAWITA)
Sosialisasi Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SD 03 Pondok Labu Jakarta Selatan dalam Mewujudkan Pemantapan Ketahanan dan Tata Kelola Kepemerintahan Indonesia Kaban, Divany Harbina Emzilena; Adam, Chelsea Kairadinda; Lestari, Widya Tri; Pane, Elisabet Nauli; Widjaya, Marcellino Rizky Indra; Aritonang, Christian Daniel; Santika, Syahirah Rafah; Amanda, Nauva; Deswert, Daniel Justin Jeconica; Sukma, Nadira Fariza
Jurnal Teknologi Pendidikan Vol. 1 No. 2 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jtp.v1i2.112

Abstract

Pendidikan anti-korupsi memegang peran penting dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia dengan kualitas dan integritas. Artikel ini membahas pelayanan masyarakat dalam bentuk yang dilaksanakan di SDN 03 Pondok Labu, Jakarta Selatan, dan bertujuan untuk menganalisis hasil sosialisasi penerapan pendidikan anti-korupsi bagi siswa sekolah dasar dalam konteks penguatan ketahanan dan tata kelola di Indonesia. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur. Hasil penelitian SDN 03 Pondok Labu, Jakarta Selatan, mengadopsi berbagai strategi pendidikan anti-korupsi, termasuk integrasi materi anti-korupsi dalam kurikulum, pelatihan guru, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan nilai integritas. Hasil pelayanan ini juga menunjukkan bahwa siswa yang ikut program pendidikan anti-korupsi menunjukkan pemahaman yang meningkat tentang pentingnya integritas dalam menjaga tata kelola yang baik. Pelayanan ini memberikan kontribusi penting dalam konteks penguatan ketahanan dan tata kelola Indonesia dengan menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi bagi siswa sekolah dasar dapat menjadi pondasi yang kuat dalam membentuk generasi yang berkomitmen untuk mencegah korupsi dan mempromosikan tata kelola yang bersih dan transparan. Artikel ini menguraikan temuan tersebut dan implikasinya untuk upaya lebih lanjut dalam memperkuat pendidikan anti-korupsi di tingkat pendidikan dasar.
Co-Authors Adam, Chelsea Kairadinda Amanda, Nauva Deswert, Daniel Justin Jeconica Dwi Desi Yayi Tarina Hamdi, Muhammad Naufal Razzan Kaban, Divany Harbina Emzilena Kumoro, Muhammad Damar Setyo Lestari, Widya Tri Pane, Elisabet Nauli Sambarana, Ilyasa Laits Santika, Syahirah Rafah Sukma, Nadira Fariza Syahputra, Rifky Justicyo Triadi, Irwan Widjaya, Marcellino Rizky Indra