Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Sehasen J-CEKI
Suhardiman, Cecep
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementation Of Work Discipline Rules For Civil Servants In Accordance With Government Regulation NO. 53/2010 Has A Significant Impact On Motivation And Performance In The Jakarta Provincial Government Environment Hariyati, Hariyati; Suhardiman, Cecep
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i1.5805

Abstract

Government Regulation No. 53/2010 has regulated the discipline of civil servants (PNS) and requires the establishment of the Regional Personnel Agency (BKD) by regional heads to ensure the smooth implementation of ASN duties in the regions. However, the implementation of this discipline is still not optimal due to violations such as irregular attendance and leaving the office during working hours. This study aims to investigate the influence of motivation, work discipline, and career development on the performance of civil servants in DKI Jakarta. The focus is on factors that affect civil servant performance as well as the effectiveness of enforcement of disciplinary sanctions in accordance with Government Regulation No. 53 of 2010. The results show that civil servants are individuals who are appointed by authorized officials to fulfill state duties, with factors such as work culture and supervision systems affecting their performance. To improve the performance of civil servants, the government implements discipline in accordance with the regulation, which includes setting sanctions for violations of ASN discipline.
HUBUNGAN ANTARA KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF DALAM KONTEKS POLITIK HUKUM DI INDONESIA Afifah, Sofiah; Suhardiman, Cecep
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 2 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:2:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i2.572

Abstract

Dalam kerangka negara hukum, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan administrasi. Hubungan antara lembaga eksekutif dan yudikatif memainkan peranan penting dalam membentuk dinamika hukum dan politik suatu negara. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek penting dalam hubungan tersebut, meliputi tantangan, konflik, dan implikasi kebijakan hukum dengan menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana dinamika hubungan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam sistem hukum tertentu? (2) Bagaimana peran lembaga-lembaga hukum dan peradilan dalam mempertahankan kemandirian yudikatif terhadap pengaruh eksekutif? Dinamika hubungan antara eksekutif dan yudikatif dipengaruhi oleh faktor independensi dan kerja sama. Konflik terkait kewenangan dapat terjadi saat eksekutif mencoba mempengaruhi keputusan yudikatif atau sebaliknya. Peran masyarakat sipil dan media massa penting dalam mengawasi tindakan kedua lembaga tersebut. Selanjutnya, peran lembaga hukum dan peradilan dalam menjaga kemandirian yudikatif dari pengaruh eksekutif, meliputi pemilihan dan penunjukan hakim, kebebasan hakim, pengawasan etika, pemisahan kekuasaan, transparansi, pengujian konstitusionalitas kebijakan eksekutif, penuntutan penyalahgunaan kekuasaan, pendidikan hukum, partisipasi masyarakat, serta pelibatan lembaga internasional. Dengan menganalisis interaksi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan untuk memperkuat integritas dan efektivitas keadilan politik serta melindungi hak individu dan kebebasan masyarakat. Kajian ini juga menyoroti pentingnya independensi hukum dalam menjaga imparsialitas dan keadilan, serta peran hukum dalam mengatur dan mengendalikan eksekutif dalam mendukung supremasi hukum dan demokrasi.
Penguatan Pusat Pemulihan Aset (PPA) : Langkah Strategis Percepatan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi: Ditinjau Dari Perbandingan Sistem Hukum Soeherman, Soeherman; Widyaningrum, Tuti; Suhardiman, Cecep
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5534

Abstract

This purpose of this research is to examine the comparative implementation of Common Law, Civil Law, Religious Law, Customary Law, and Socialist Law systems in terms of the effectiveness of the asset recovery process and the strategic role of the Asset Recovery Center (PPA) in accelerating the recovery of state losses caused by corruption. This research adopts a juridical-normative approach, which is a legal study conducted by examining literature or secondary data as the basis for analysis.The results of the study indicate that in the context of strengthening the role of the Asset Recovery Center as a measure to accelerate the reduction of state losses due to corruption, each legal system has its advantages and challenges. Common Law is flexible and innovative in handling complex cases. Civil Law provides legal certainty through clear codification. Religious Law offers strong moral values but faces challenges in social adaptability and political interference, requiring an inclusive approach. Customary Law prioritizes traditional values and collaboration with customary leaders but experiences difficulties in legal consistency across regions. The Socialist Law system emphasizes social justice and wealth redistribution but faces challenges of political influence and complex bureaucracy.
Co-Authors Afifah, Sofiah Hariyati Hariyati Soeherman, Soeherman Widyaningrum, Tuti