Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL CENDEKIA HUKUM Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Kajian Ilmiah IBLAM Law Review KAMI MENGABDI J-CEKI
Widyaningrum, Tuti
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pentingnya Pengaturan Delik Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Purwanto, Mulyono Dwi; Widyaningrum, Tuti
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 23 No. 2 (2023): May 2023
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/j9adz546

Abstract

The event of democracy in Indonesia will soon occur in 2024. Related to that, the offense of Trading in Influence will arise with the existence of corruption committed by officials/State Organizers and other related parties accompanied by bribery due to having that power/influence. However, this offense does not yet exist in the existing and clearly regulated corruption law. The offense of trafficking in influence is contained in the law resulting from the ratification of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) in 2003. Since it does not yet exist, the offense of bribery and/or gratification is used which is in accordance with the facts that occurred and was indicted by the Public Prosecutor. The judge decides according to what was indicted and the facts revealed at trial. So that there is a need for a criminal offense or criminalization of trading in influence and its legal arrangements in corruption in Indonesia. The method used is normative juridical with an approach to legislation, conceptual and case from existing secondary data from corruption cases that occurred in the Corruption Court's decision at the Central Jakarta District Court. So by setting up an independent influence trade offense, in addition to taking firmer action, it also prevents the occurrence of the corruption offense through detailed rules and heavier sanctions as well as law enforcement without favoritism/selectiveness that is carried out consistently so that legal objectives are obtained in the form of legal certainty. and justice.
Pengenalan Pilar Konstruksi Berkelanjutan Guna Meningkatkan Pemahaman akan Lingkungan dan Disparitas Sosial & Konsep Perencanaan Renovasi Kantor RW Marpaung, Bangun; Tiorivaldi, Tiorivaldi; Widyaningrum, Tuti
KAMI MENGABDI Vol 3, No 2 (2023): KAMI MENGABDI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/km.v3i2.7162

Abstract

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan proses yang dilakukan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Dalam dunia konstruksi, dikenal sebagai konstruksi berkelanjutan (sustainable construction). Penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan di atur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2021 dengan tiga pilar penting yaitu bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan dengan memberikan pemahaman dan meningkatkan pemahaman terkait konstruksi berkelanjutan berdasarkan pilar lingkungan dan disparitas sosial. Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga memberikan konsep perencanaan renovasi kantor RW 05 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam kegiatan selanjutnya dapat dilakukan sebuah program berupa kegiatan pengelolaan sumber daya yang meningkatkan aktifitas ekonomi tanpa mengesampingkan disparitas sosial dan tetap menjaga kondisi lingkungan.
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA MELALUI PENDEKATAN ALTERNATIF Syaroni, Imam; Widyaningrum, Tuti
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 1 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:1:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i1.566

Abstract

Penyelesaian sengketa administrasi negara, yang mencakup konflik antara individu atau entitas swasta dengan pemerintah terkait keputusan atau tindakan administratif, semakin kompleks dan membutuhkan solusi cepat serta efisien. Tradisi penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan seringkali memakan waktu dan biaya yang besar, sehingga pendekatan alternatif seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase diusulkan sebagai solusi yang lebih efektif. Rumusan masalah dalam makalah ini meliputi kelemahan prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara yang ada saat ini, eksplorasi konsep mediasi sebagai solusi potensial, dan penggambaran pengaturan mediasi yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila. Masalah lain yang diidentifikasi adalah perbedaan dalam efektivitas dan efisiensi antara arbitrase dan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. makalah ini menyoroti bagaimana pemerintah dan lembaga administrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah memperkenalkan sistem penyelesaian sengketa administrasi yang menggunakan pendekatan alternatif. Penelitian ini membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diterapkan dalam konteks penyelesaian sengketa non-litigasi. Penelitian ini menganalisis efektivitas dan efisiensi dari berbagai metode penyelesaian sengketa, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan efisiensi administratif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa administrasi negara tidak hanya meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Konsep mediasi yang diusulkan dalam makalah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang efisien dan adil.
CORPORATE CRIMINAL LIABILITY: AN ANALYSIS OF CORPORATE CRIME PERPETRATORS UNDER POSITIVE LAW IN INDONESIA Widyaningrum, Tuti; Khoirunnisa, Khoirunnisa; Jubaidi, Didi
Jurnal Cendekia Hukum Vol 9, No 2 (2024): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v9i2.792

Abstract

This research discusses corporate criminal liability in Indonesia regarding corporate crime perpetrators in positive law. The economic interdependence between nations has increased the need for legal rules related to international trade and business. Corporate crimes have significant negative impacts on society and the environment. This research aims to analyze how corporate criminal liability is established based on positive laws in Indonesia regarding corporate crime perpetrators. This research employs a normative juridical approach, utilizing literature studies encompassing various sources such as books, online media, dissertations, and other relevant literature. The discussion encompasses the concept of corporate accountability in criminal acts and debates about who can be held accountable, the corporate entity or its executives. The results of this research serve as a basis for evaluating and improving the existing legal framework and contribute to developing more effective policies in addressing corporate crimes in Indonesia. The regulations regarding criminal liability for corporate crime perpetrators in Indonesia currently lack clear provisions and are scattered across multiple legislations. Therefore, a new Criminal Code should be promptly enacted to avoid legal loopholes in enforcing corporate criminal acts.
PEMBARUAN HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENUJU KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG BERKELANJUTAN UNTUK MASYARAKAT INDONESIA Widyaningrum, Tuti; Hamidi, Muhammad Rifqi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.436

Abstract

Pembaharuan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan. Dasar hukum seperti UUD 1945 dan UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU No. 3 Tahun 2020 menjadi acuan utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Pembaharuan ini mencakup aspek kepastian hukum, keadilan distributif, dan keberlanjutan lingkungan. Artikel ini mengeksplorasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan baru tersebut, serta respons masyarakat terhadap implementasinya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan analisis deduktif untuk mengidentifikasi tantangan dalam reformasi hukum pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan kemajuan dalam upaya mencapai keadilan dan kepastian hukum, namun tantangan masih ada, terutama dalam implementasi kebijakan. Faktor seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan pemangku kepentingan, konflik antara industri, pemerintah, dan masyarakat lokal, serta masalah teknis dalam pengelolaan lingkungan menjadi perhatian utama. Kesimpulannya, koordinasi yang lebih baik antara semua pihak diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dalam pengelolaan tambang di Indonesia.
The Value of Restitution and Diversion in the Law Enforcement of Criminal Sexual Violence Against Children Widyaningrum, Tuti; Suharto, Andry
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 1 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i1.1458

Abstract

The process of shifting the criminal justice system's case resolution process for offenses involving minor sexual assault to an outside location is known as diversion. One kind of diversion is returning money to victims of child sexual abuse; nevertheless, diversion and restitution are typically used less frequently in the criminal justice system. For this study, the following question was posed: Does law enforcement adhere to the juvenile criminal justice system when it comes to enforcing diversion and providing compensation for offenses involving sexual abuse of children? The study's technique is juridical-normative and follows the law. The study's findings show that law enforcement officers at all levels still stray from advised procedures even in the face of attempts to implement diversion within the criminal justice system. In order to make diversion mandatory during police investigations, public prosecutors' prosecutions, and judicial panel trials, rules and regulations that offer legal certainty are required.
Penguatan Pusat Pemulihan Aset (PPA) : Langkah Strategis Percepatan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi: Ditinjau Dari Perbandingan Sistem Hukum Soeherman, Soeherman; Widyaningrum, Tuti; Suhardiman, Cecep
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5534

Abstract

This purpose of this research is to examine the comparative implementation of Common Law, Civil Law, Religious Law, Customary Law, and Socialist Law systems in terms of the effectiveness of the asset recovery process and the strategic role of the Asset Recovery Center (PPA) in accelerating the recovery of state losses caused by corruption. This research adopts a juridical-normative approach, which is a legal study conducted by examining literature or secondary data as the basis for analysis.The results of the study indicate that in the context of strengthening the role of the Asset Recovery Center as a measure to accelerate the reduction of state losses due to corruption, each legal system has its advantages and challenges. Common Law is flexible and innovative in handling complex cases. Civil Law provides legal certainty through clear codification. Religious Law offers strong moral values but faces challenges in social adaptability and political interference, requiring an inclusive approach. Customary Law prioritizes traditional values and collaboration with customary leaders but experiences difficulties in legal consistency across regions. The Socialist Law system emphasizes social justice and wealth redistribution but faces challenges of political influence and complex bureaucracy.
Co-Authors Hamidi, Muhammad Rifqi Jubaidi, Didi Khoirunnisa Khoirunnisa Marpaung, Bangun Purwanto, Mulyono Dwi Soeherman, Soeherman Suhardiman, Cecep Suharto, Andry SYARONI, IMAM Tiorivaldi, Tiorivaldi