Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Exclusive Economic Zone: Contemporary Law of the Sea Fisheries Regulations Toni, Toni; Kusuma, Winanda; Kurnia, A Cery; Anwar, Muhamad syaiful; sari, Rafiqa
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 3 No 2 (2023): IPMHI Law Journal, July 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v3i2.71165

Abstract

The sea as an important area in a country must be able to be maintained both for state sovereignty and respect for sovereign rights. This is regulated in the jurisdiction of the territorial sea regime which applies sovereignty and the EEZ regime which applies sovereign rights. This research analyzes the background of agreements on international regulation of the sea and the utilization of fisheries which are also regulated in international law. The current international law of the sea only strictly regulates regional regimes and territorial jurisdiction, while the nature of fisheries cannot follow this. This research method is normative where international fisheries law arrangements still do not exist. The vacuum of international norms is only filled by weak international agreements and their implementation cannot be forced. The history of the current international law of the sea shows that the basis of the agreement is only related to territory and respect for maritime law in the form of international customs. It needs to be understood that the sea as a natural area must be used in a sustainable manner and also must not violate, so the marine potential, especially fisheries, needs to be agreed with strict sea area regulations and optimal utilization within the framework of the welfare and sustainability of marine ecosystems.
Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional Kusuma, Winanda; Kurnia, A Cery
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v4i3.447-458

Abstract

Negara pantai dan negara kepulauan memiliki tantangan atas pulau terluar yang memiliki kondisi jarak dan pelaksanaan penegakan hukum juga pengawasan terbatas. Keterbatasan ini mengeskalasi potensi masalah atas pelaksanaan kedaulatan hukum. Metode penelitian secara normatif melihat masih belum jelasnya pengaturan pulau yang tersebar yang kenyataannya memiliki karakter berbeda. Hasil peneltian bahwa, perlu adaya perhatian dan perlindungan negara pantai atas wilayah pulau terluar dengan pengaturan kolaborasi dalam kerangka peraturan hukum laut kontemporer, perlindungan pulau tersebar perlu kolaborasi antar negara pantai yang berdekatan dan negara kepulauan di wilayah perbatasan. Pulau terluar menjadi objek terekspose untuk dimanfaatkan dengan kekurangan bila pengawasan negara pantai dan negara kepulauan tidak dibenahi. Perlu pemikiran kembali pengaturan pulau dengan karakteristik terluar dan menawarkan opsi kolaborasi untuk kepentingan bersama atas pulau terluar dengan tetap penghormatan kedaulatan negara.