Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) Justicia Journal
Ajid Husain, Muhammad
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) : (Studi Kasus di PT. Pradipta Perkasa Makmur – Jombang) Siswanto, Toni; Winarsih, Rini; Ajid Husain, Muhammad
Justicia Journal Vol. 12 No. 2 (2023): Justicia Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i2.12205

Abstract

Data perusahaan yang terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) meningkat secara signifikan paska diberlakukan nya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan dari sisi percepatan perijinan dan juga kepastian ataupun legalitas usaha, sayangnya kemudahan dari sisi percepatan perijinan ini tidak di imbangi dengan pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) dan disahkannya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Rendahnya Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama tersebut berdampak secara langsung dengan perselisihan hubungan industrial. Hal tersebut dirasakan secara langsung oleh PSP SPN PT. Mitra Jua Abadi dimana setiap kebijakan yang di buat oleh pengusaha selalu diputuskan dengan cara sepihak. Berdasarkan data yang dikumpul, bahwa penelitian ini menjeleskan pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) diatur diatur di dalam pasal 22 PERMENAKERTRANS No. 16 tahun 2011 yang berbunyi “PKB dibuat serikat pekerja dengan pengusaha, Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh pada pasal 4 ayat 2 angka 1 yakni sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB), materi pekerjaan kerja bersama (PKB) diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mulai dari pasal 116 sampai dengan pasal 135. Bahwa Peranan Serikat Pekerja memberikan kontribusi bagi pembentukan PKB sebagai kekuatan bagi pekerja dalam memberikan perlindungan hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Mengapa PT. Pradipta Perkasa Makmur perlu membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ?; 2. Apa dampak bagi pekerja dan pengusaha ketika dalam suatu perusahaan memilik Perjanjian Kerja Bersama (PKB)?; 3. Apakah hambatan yang dihadapi oleh serikat pekerja/serikat buruh dalam menjalankan perannya guna menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Pradipta Perkasa Makmur?. Penelitian ini mengunakan metode penelitan hukum empiris. yaitu penelitian dengan adanya data – data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian mengungkap bahwa 1. PT. Pradipta Perkasa Makmur perlu membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban, menetapkan secara bersama mengenai syarat-syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 2. Dampak yang sangat signifikan adalah mempertegas dan memperjelas hak serta kewajiban perusahaan dan pekerja, menciptakan hubungan industrial yang harmonis sehingga dapat meminimalisir konflik atau perselisihan, menjaga kelancaran proses produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja 3. Hambatan yang dihadapi oleh serikat pekerja/serikat buruh dalam menjalankan perannya guna menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Pradipta Perkasa Makmur PT. Pradipta Perkasa Makmur adalah bahwa PT. Pradipta Perkasa Makmur menyerahkan pekerjaan penunjang kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP). Kedudukan hukum dari serikat pekerja/ serikat buruh pada perusahaan tersebut tercatat di kantor Dinas Tenaga Kerja Kab Jombang meng-induk pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP). Hal inilah yang menjadi error in persona sehingga menjadi factor penentu tidak tercapaianya Perjanjian Kerja Bersama antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan PT. Pradipta Perkasa Makmur.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA DAN KEDALANYA DI POLSEK KEC.ARJASA PULAU KANGEAN Firdaus, Irfan; Ajid Husain, Muhammad; M. Chalil, M. Chalil
Justicia Journal Vol. 12 No. 2 (2023): Justicia Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i2.12209

Abstract

ABSTRAKTindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada sipembuat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di indonesia adalah Narkotika. Upaya penyaluran narkotika secara ilegal dengan menggunakan orang sebagai perantara penyaluran atau kurir sering dilakukan untuk dapat mengedarkan narkotika secara luas tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Pada umumnya, kejahatan narkotika dilakukan oleh kaum laki-laki. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda, hambatan yang dialami dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda, dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda diwilayah hukum Polres Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep berawal adanya laporan dari warga dan berdasarkan surat perintah sehingga tim satresnarkoba melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, penyitaan dan penangkapan sesuai prosedur yang diatur didalam KUHAP. Adapun mengenai hambatan dalam penegakan hukum ialah terbatasnya anggaran yang dikeluarkan dari pusat untuk wilayah Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep yang sedikit luas. Adapun untuk upaya penanggulangan yang dilakukan ialah upaya non penal (Preventif) ialah merupakan bentuk upaya pencegahan, Upaya penal (Represif) ialah merupakan bentuk upaya pemberian hukuman atau sanksi oleh penegak hukum, dan fungsi rehabilitasi. Disarankan untuk penegak hukum hendaknya lebih tegas dan profesional lagi dalam melakukan penegakan hukum. Disarankan untuk pemerintah hendaknya meningkatkan lagi dana khusus guna mempermudah proses penegakan hukum, Disarankan untuk masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran dan adanya kerja sama dengan penegak hukum dan melaporkan jika ada kecurigaan.
STUDI ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA ASSET CRYPTOCURRENCY Koencoro, Tontje; Ajid Husain, Muhammad
Justicia Journal Vol. 13 No. 1 (2024): Justicia Journal
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i1.13110

Abstract

Di Indonesia Cryptocurrency juga digunakan sebagai aset digital oleh sebagian besar masyarakat yang memahaminya, dengan harapan aset digital tersebut dapat dijual ketika harganya melambung tinggi. Sehingga salah satu tujuan member adalah membeli aset kripto saat harga rendah dan menjual kembali saat harga tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini membahas dua pokok permasalahan dalam hal (1) bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna aset kripto di Indonesia, (2) bagaimana transaksi jual beli asset kripto menurut pandangan hukum islam. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna aset kripto telah mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum apabila ingin melakukan transaksi jual beli. Karena dalam hal ini Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dalam hal ini lembaga pengawasan yakni BAPPEBTI telah mengaturnya sedemikian rupa serta telah meregulasi beberapa pialang yang memperjualbelikan aset digital tersebut sesuai dengan hukum Indonesia
TRANSFER LEARNING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK DENGAN ARSITEKTUR EFFICIENTNET UNTUK IDENTIFIKASI PENYAKIT DAUN CABAI Gugus Azhari, Mohammad; Ajid Husain, Muhammad; Lutfi, Moch.
JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) Vol. 7 No. 5 (2023): JATI Vol. 7 No. 5
Publisher : Institut Teknologi Nasional Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36040/jati.v7i5.7791

Abstract

Penyakit cabai dapat menghantui petani karena menyebabkan gagalnya hasil produksi panen, Agar mendapatkan hasil panen cabai yang baik hal paling utama dalam masa tanam adalah perawatan yang baik agar tanaman cabai tidak mudah terjangkit oleh serangan hama. hama merupakan penyakit pada tanaman cabai menyebabkan resiko yang cukup besar jika tidak ditanggulani secara cepat dapat merugikan hasil panen dalam budidaya tanaman cabai. Identifikasi penyakit pada tanaman cabai bisa dilihat secara fisik dari daun tanaman. Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya mendeteksi penyakit daun dengan mengimplementasikan algoritma convolutional neural network dengan arsitektur Efficientnet untuk melakukan klasisifikasi atau identifikasi pada objek daun yang sudah diberi label. Class atau label yang digunakan untuk klasifikasi pada penelitian ini adalah class daun sehat, virus kuning, keriting, dan bercak daun. Hasil akurasi implementasi arsitektur EfficientNet yang diusulkan adalah 97% dan validasi 100%, loss training 0.1094 dan loss validasi 0.0326. Sedangkan waktu komputasi proses training adalah 5 detik.
Co-Authors Firdaus, Irfan Gugus Azhari, Mohammad Koencoro, Tontje Lutfi, Moch. M. Chalil, M. Chalil SISWANTO, TONI Winarsih, Rini