Haza Irsyadul Furqan Bachri
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

EKSISTENSI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA Noni Prihandini; Haza Irsyadul Furqan Bachri; Ilham Firmansyah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 7 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i7.1016

Abstract

Artikel memuat memuat atau membahas bagaimana posisi atau eksistensi peradilan agama di indonesia pada masa pemerintahan kolonial belanda dan juga bagaimana sistem peradilan agama di indonesia pada saat masa kolonial belanda. Penulisan artikel ini dibuat atau ditulis dengan penelitian pustaka atau (Library Research) dengan menelaah beberapa artikel dan jurnal yang relevan terhadap masalah yang akan dibahas yakni mengenai peradilan agama pada masa kolonial belanda. Metode pengumpulan bersumber dari referensi literatur yang relevan terhadap topik yang akan dibahas yang akan disajikan secara Deskriptif. Pada masa penjajahan di indonesia oleh kolonial belanda berdampak pada sistem peradilan agama di indonesia hal ini juga merupah tatanan peradilan agama setelah masa kesultanan islam. Dengan munculnya beberapa teori yang telah di asosiasi kan oleh tokoh kolonial belanda pada masa pemerintahan belanda, membuat peradilan agama ini tidak memiliki dasar hukum yang mendasari adanya peradilan agama untuk menegakan keadilan pada masa itu yang pada akhirnya pada masa penjajahan jepang, bangsa kolonial membuat undang- undang mengenai peradilan agama di indonesia.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Adi Wahyono; Farrel Allaam Arkananta Majid; Sandy Hanggara; Andi Rivandi Yunaf; Haza Irsyadul Furqan Bachri; Firmansyah Burhanudin Elmasry; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i10.3839

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah aspek fundamental dari demokrasi yang sehat dan berfungsi. Indonesia memiliki beberapa kerangka hukum yang mengaturpartisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang paling signifikan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. Media berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, menyediakan informasi yang relevan, dan menjadi forumdiskusi publik. Dengan demikian, media membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang menekankan pada keadaan nyata dalam kehidupan masyarakat dan perilaku sosial yang memiliki pengaruh di dalamnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis gambaran partisipasi masyarakat secara terstruktur.