Andi Rivandi Yunaf
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PROSEDUR PENANGANAN PERKAWINAN DINI SEBAGAI UPAYA PENEKANAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN MAGELANG Firmansyah Burhanudin Elmasry; Sandy Hanggara; Vektor Setya Adi Pratama; Andi Rivandi Yunaf
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i12.2639

Abstract

Penelitian ini didasari dari banyaknya perkawinan dini yang saat ini kian meningkat di Indonesia khususnya di Kabupaten Magelang. Pelanggaran batas usia pernikahan menyebabkan adanya perkawinan dini. Apabila salah satu atau kedua calon pengantin berusia di bawah 19 tahun, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Tentu kita semua prihatin dengan hal ini. Namun demikian, orang tua pihak laki-laki, atau kedua pihak perempuan, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sesegera mungkin dengan syarat memberikan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung permohonannya, disertai alasan-alasan yang sah sehubungan dengan perkawinannya. Dalam dispensasi pernikahan ini, konseling pranikah wajib dilakukan oleh calon pengantin saat masih di bawah umur. Masa remaja merupakan masa krusial dalam kehidupan dewasa, karena mayoritas pelaku pernikahan dini adalah remaja. Tujuan dan dampak pernikahan dini dikaji dalam penelitian ini, termasuk stunting. Informasi penelitian dikumpulkan dari Dinas Sosial Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk. Dalam penulisan karya tulis ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada data-data yang diperoleh dilapangan yang menjadikan argumen kuat dari penulisan ini. Adapun rumusan masalah yang menekankan kepada prosedur penanganan perkawinan dini khususnya di Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Mungkid terhadap kontribusinya dalam penekanan angka stunting di Kabupaten Magelang. Tujuan kami mengkaji penulisan ini, untuk memberikan referensi kepada para pembaca agar mengetahui bagaimana prosedur penanganan perkawinan dini, serta memberikan himbauan kepada para pembaca mengenai pentingnya penekanan angka stunting bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Magelang.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Adi Wahyono; Farrel Allaam Arkananta Majid; Sandy Hanggara; Andi Rivandi Yunaf; Haza Irsyadul Furqan Bachri; Firmansyah Burhanudin Elmasry; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i10.3839

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah aspek fundamental dari demokrasi yang sehat dan berfungsi. Indonesia memiliki beberapa kerangka hukum yang mengaturpartisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang paling signifikan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. Media berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, menyediakan informasi yang relevan, dan menjadi forumdiskusi publik. Dengan demikian, media membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang menekankan pada keadaan nyata dalam kehidupan masyarakat dan perilaku sosial yang memiliki pengaruh di dalamnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis gambaran partisipasi masyarakat secara terstruktur.