<![CDATA[Penelitain ini bertolak dari adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang Peran Kepala Desa dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat yang diharapkan saat ini sehingga menuntut adanya solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi agar dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkatnya guna menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam masyarakat desa itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi mediasi sebagai model penyelesaian masalah berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Hasil Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan kepala desa dalam menjalankan hukum di desa adalah cara untuk mengontrol dan memperbaharui masyarakat desa. Pendekatan yang sah ini dijalankan dalam penerapan penyelesaian konflik oleh Kepala desa. Kepala Desa dalam menciptakan rasa aman dan tertib di masyarakat desa, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah, sehingga tidak semua masalah yang terjadi harus diselesaikan di pengadilan disebabkan adanya permasalahan yang dapat diselesaikan oleh Kepala Desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sebagai representasi dari Pasal 26 ayat 4 huruf k, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Kepala Desa mempunyai kewajiban dalam menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi di masyarakatnya, salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan penyelesaian melalau jalur non litigasi dengan model mediasi.]]>
