Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities
Fahrul Rizal, Lutfi
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pengaturan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Karawang Dalam Meminimalisir Angka Pengangguran Perspektif Siyasah Dusturiyah Hidayat, Yusinta; Fahrul Rizal, Lutfi; Saptaji, Aji
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2192

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pengaturan penyerapan tenaga kerja lokal melalui program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja, dengan menyerap 60% tenaga kerja lokal di Kabupaten Karawang dalam meminimalisir angka pengangguran dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan analisis terkait peraturan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang penyerapan tenaga kerja mengenai program skala prioritas 60% menyerap tenaga kerja lokal kini belum dapat dikatakan efektif dikarenakan angka pengangguran lokal di Kabupaten Karawang masih bersifat flutuaktif, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya sumber daya manusia, kurangnya pengawasan dan penegakan regulasi dan masih maraknya praktik percaloan. Adapun dalam perspektif siyasah dusturiyah terdapat teori kewajiban negara yang dikembangkan oleh Abu Yusuf, yang mana negara berkewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran untuk mereka. Peraturan penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu bentuk dari adanya kewajiban negara dalam membuat suatu kebijakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, agar suatu kebijakan dapat dijalankan dengan efektif, maka seorang pemimpin dalam menetapkan atau melaksanakan suatu kebijakan harus mengutamakan kemaslahatan umatnya.
Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah Nur Azzahra, Annisa; Janwari, Yadi; Fahrul Rizal, Lutfi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2193

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan implikasi terjadinya penggelembungan suara sirekap pemilu 2024 terhadap demokrasi yang jurdil perspektif siyasah dusturiyah. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan jenis deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui library research atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggelembungan suara Sirekap pemilu tahun 2024 terjadi karena ketidaksinkronan dan kesalahan dalam mengkonversi data hasil suara pemilu formulir model C-Hasil dengan hasil suara yang terbaca dan ditampilkan dalam Sirekap disebabkan oleh bentuk tulisan setiap panitia pemilu di TPS tidak semua terbaca secara jelas dan mudah oleh sistem sirekap, kualitas gambar beresolusi rendah dan sudut pengambilan gambar yang tidak tepat, terdapat noise pada gambar seperti bercak dan lipatan kertas, serta kesalahan manusia saat pengunggahan sehingga dapat mengancam integritas dan keabsahan pemilu, pelanggaran terhadap asas kejujuran dan keadilan, kehilangan kepercayaan publik, kerugian bagi keadilan politik, kehilangan asas transparansi, dan pengaruh terhadap kebijakan publik. Adapun dalam perspektif siyasah dusturiyah, hal ini belum mewujudkan prinsip fiqh siyasah dusturiyah, karena ada hak warga negara yang dirugikan, karena fiqh siyasah senantiasa memastikan hubungan pemerintah dengan hubungan warga negaranya, salah satunya menjaga hak-hak konstitusional.
Review of Siyasah Dauliyah on the Immigration Document Control System for Indonesian School Students in Kota Kinabalu by the Consulate General of the Republic of Indonesia Kota Kinabalu Sabah Malaysia Atqiyatun Nisa, Syifa; Asro, M.; Fahrul Rizal, Lutfi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.595

Abstract

This research aims to conduct an in-depth review of legal supervision of immigration documents of Indonesian School students in Kota Kinabalu by the Consulate General of the Republic of Indonesia in Kota Kinabalu Sabah Malaysia through the perspective of Siyasah Dauliyah. This study uses an empirical legal method by looking at the legal reality that exists in society which includes legal identification of legal effectiveness. The data collected were analyzed descriptively. The results of the study indicate that supervision of immigration documents of Indonesian citizens residing in foreign countries has been regulated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. This law regulates the implementation and function of immigration both domestically and as representatives abroad. This study also identified several obstacles in the supervision of immigration documents of Indonesian citizens residing in Malaysia. These obstacles include understanding the rights and obligations of living in other countries, lack of awareness of the importance of travel documents or residence permits in other countries, and criminal provisions for not having complete immigration documents. That supervision of immigration documents of Indonesian citizens needs to be improved through comprehensive efforts. There needs to be a better awareness of the importance of immigration documents when outside Indonesia, whether travel documents or residence permit documents in other countries, an understanding of the rights and obligations of migrant citizens, and the criminal acts of not having complete immigration documents.
Kritik Hukum Terhadap Peran Positive Legislature Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Fadillah Walduda’ini, Al; Fautanu, Idzam; Fahrul Rizal, Lutfi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2312

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai Negative legislature yang artinya memiliki kewenangan sebagai pembatal Undang-Undang bila dalam pengujianya terbukti melanggar Konstitusi, namun dewasa ini banyak ditemui putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat norma baru atau berperan sebagai Positive Legislature. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi peran Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi yang notabenenya sebagai Lembaga Yudikatif. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian dengan mengkaji sumber-sumber kepustakaan baik sumber data primer,sekunder dan juga tersier. Dalam penelitian ini ditemui bahwa peran Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan Lembaga yudikatif tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang menganut system pemisahaan kekuasaan juga tidak sesuai dengan doktrin Judicial restraint yang membatasi pengadilan untuk tidak membuat norma baru dalam putusanya. Disamping itu juga hingga saat ini tidak adanya pengaturan yang secara implisif mengatur syarat dan Batasan perumusan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya penelitian ini mendorong agar segera dibuatnya pengaturan mengenai syarat dan Batasan Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan Norma Baru.  
Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Lawang Seketeng Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sukasari Kaler Kec. Argapura Kab Majalengka Badruzaman Hidayat, Isa; Asro, M; Fahrul Rizal, Lutfi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2564

Abstract

Penelitian ini membahas terkait bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap strategi pengembangan destinasi wisata lawang seketeng oleh badan usaha milik desa (BUMDES) sukasari kaler kec. Argapura kab. Majalengka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana starategi ipengembanganiBUMDES terhadap objek wisata lawangiseketeng, untuk mengetahui faktor yang menghambat BUMDES dalam melakukanpengambangan objek wisata lawang seketeng, serta untuk imengetahui ibagaimana itinjauan siyasah maliyah terhadap peran BUMDES dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan jenis kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini ialah terdapat berbagai upaya mengembangkan dan mengelola objek wisata lawang seketeng seperti membuat paket wisata, pengelolaan insfrastuktur wisata, dan pemasaran promosi. Selain itu, anggaran yang dihasilkan dari BUMDES yang belum terfokus pada pengembangan objek wisata, dan rendahnya sumber daya manusia. Dalam hal ini, strategi pengembangan destinansi wisata lawan seketeng oleh bumdes sukasari kaler sudah sesuai dengan konsep siyasah maliyah yakni teori kewajiban negara yang bertujuan untuk penyelenggaraan ipemerintahan iyang iefektif, pemeliharaan hak rakyat, dan pengelolaan keuangan publik.
Co-Authors Asro, M Asro, M. Atqiyatun Nisa, Syifa Badruzaman Hidayat, Isa Fadillah Walduda’ini, Al Hidayat, Yusinta Idzam Fautanu Nur Azzahra, Annisa Saptaji, Aji Yadi Janwari