Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF
Tulung, Trilke
Sam Ratulangi University
Environmental Science

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PERAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MANADO (Studi di TPA Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado) Lahindah, Natasya; Kimbal, Marthen; Tulung, Trilke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSorotan terhadap TPA Sumompo mulai dari kondisi lahan yang sudah tidak dapat menampung sampah, kondisi pencemaran lingkungan, dan pengelolaan yang belum baik wajib menjadi catatan bagi Pemerintah Kota, karena hal ini berdampak bagi masyarakat yang tinggal di area TPA, sehingga banyak keluhan dari sejumlah masyarakat yang bermukim di seputaran TPA Sumompo. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif Informan Penelitian sebanyak 10 (sepuluh) informan yaitu 1) Seksi Pengelolaan TPA 2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Bidang Limbah B3 3) Koordinator TPA 4) Pengawas TPA 5) Kepala Lingkungan 6) Masyarakat sekitar 5 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TPA Sumompo belum memadai dilihat dari banyaknya kendala yang terjadi di TPA Sumompo, seperti ada beberapa kendaraan serta alat angkut sampah yang rusak, serta sistem operasional dalam pengelolaan sampah sangat ditentukan volume sampah yang di angkut atau di buang ke tempat pembuangan akhir, kegiatan operasional persampahan tergantung pada pola-pola operasional yang digunakan, cara penyapuan pengumpulan pengangkutan dan pembuanagn akhir.Kata Kunci: Peran, Kepala Dinas, Pengelolaan, Sampah.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015 DI KECAMATAN SIAU BARAT KABUPATEN SITARO David, Casimira A.; Potabuga, Jamin; Tulung, Trilke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakNegara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi pancasila. Dimana untuk mewujudkan pola sistem kedaulatan rakyat yang demokratis tersebut adalah melalui pemilihan. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar Negara di dunia termasuk Indonesia, yang notabene memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan yang dicita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Masyarakat (Warga Negara) adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilih masyarakatlah yang bisa menentukan nasib Negara dan bangsa ke depan. Kesadaran politik warga Negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.meningkatnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di kabupaten SITARO menurut pengamatan saya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah pertama, sejak pemilukada tahun 2015,2010 sampai dengan tahun 2015, merupakan pemilihan yang dilakukan dengan sistem yang lebih demokratis dan terbuka namun pemahaman masyarakat terhadap politik praktis yang masih rendah sehingga tidak berpikir rasional dan kepentingan jangka panjang tentang tatanan membangun kepentingan bangsa dan daerah kedepan dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek yang bersifat prakmatis.Kata Kunci: Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
ANALISIS STRATEGI POLITIK SRI WAHYUMI MARIA MANALIP-PETRUS SIMON TUANGE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2013 Sahea, Rifaldi; Niode, Burhan; Tulung, Trilke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memenangkan suatu kompetisi politik semua entitas politik baik itu partai maupun kandidat sangatlah memerlukan strategi politik, hal ini dimaksudkan agar kemenangan politik, baik itu berupa dukungan politik maupun perolehan suara dalam pemilu bisa diperoleh secara efisien dan efektif. Perubahan peta politik di indonesia dengan diimplementasikannya otonomi daerah, yang mana salah satunya yaitu, pemberlakuan proses pemilihan kepala daerah secara langsung, menuntut para entitas politik yang terlibat di strategi politik mereka jika hal itu tidak dilakukan, tujuan akhir yaitu kemenangan politik, akan menjadi suatu hal yang sulit untuk diperoleh, karena walaupun mereka memiliki berbagai keunggulan-keunggulan tertentu dibandingkan dengan para pesaing-pesaing mereka, namun jika tidak memiliki strategi yang tepat, bukan mustahil keunggulan-keunggulan itu menjadi tidak berarti, bahkan bisa saja menjadi sesuatu yang kontraproduktif dalam perjuangan politik mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis strategi politik Sri Wahyumi Maria Manalip-Petrus Simon Tuange pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2013. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa kekuatan kandidat SWM-PASTI terletak pada nama besar figur Sri Wahyumi Maria Manalip yang pada saat itu adalah seorang anggota legislatif Kabupaten Kepulauan Talaud dari partai PPRN dengan gebrakan melawan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat, aksi unjuk rasa menuntut oknum-oknum tidak bertanggungjawab adalah salah satu strategi yang banyak menuai simpati masyarakat, ditambah lagi figur seorang calon wakil bupati petrus simon tuange yang adalah birokrat handal di bitung menambah simpati masyarakat, namun demikian walaupun memiliki kelemahan oleh kedua kandidat tidak menyurutkan simpati masyarakat untuk mendukung kedua pasangan Sri Wahyumi Maria Manalip-Petrus Simon Tuange dalam memenangkan pilkada talaud tahun 2013.Kata Kunci : Strategi Politik, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
PERAN UNITED NATION HIGH COMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA Sunkudon, Henrichard Jordy; Mamentu, Michael; Tulung, Trilke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari dan mengamati peran United Nation High Comissioner for Refugees (UNHCR) dan kerjasamanya dengan indonesia dalam menangani pengungsi etnis Rohingya Indonesia, manfaat kegunaan penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa yang sedang melengkapi ilmu hubungan internasional, metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif, yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah : dengan terdamparnya pengungsi etnis Rohingya di Indonesia, Indonesia bekerjasama dengan United Nation High Comissioner for Refugees sebagai badan kemanusian Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menangani dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat Rohingya,Di mana peran UNHCR disini yaitu sebagai Inisiator, Fasilitator, Rekonsiliator dan Determinan yang sudah di terapkan terhadap penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. UNHCR bertugas untuk menentukan status pengungsi dan memberikan tempat tinggal sementara sambil menunggu pengungsi Rohingya ditempatkan ke negara ketiga. Dalam hal ini peran dan program-program UNHCR sangat dibutuhkan untuk menjamin kehidupan pengungsi Rohingya lebih baik dan dapat memberikan perlindungan dari ancaman yang ada di negara asalnya.Kata Kunci: Peran, UNHCR, Pengungsi Rohingya diIndonesia.
STRATEGI PEMENANGAN PARTAI PENGUSUNG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA DALAM PEMILIHAN LANGSUNG TAHUN 2017 Fatie, Marinus; Tulung, Trilke; Lambey, Trintje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) langsung pada era reformasi mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Kadar demokrasi suatu negara ditentukan antara lain oleh seberapa besar peranan masyarakat dalam memilih pejabat negara. Semakin banyak pejabat negara baik tingkat nasional maupun di tingkat daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, semakin tinggi kadar demokrasi dari negara tersebut, paling tidak, dalam tataran prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja strategi yang dimainkan oleh partai pengusung untuk memenangkan pasangan Mathius Awaitouw dan Giri Wijayantoro pada saat pemilihan Bupati dan wakil bupati di kabupaten Jayapura pada tahun 2017, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa strategi yang dimainkan oleh partai pengusung untuk memenangkan pasangan Mathius Awaitou dan Giri Wijayantoro pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017, diantaranya Melakukan pencitraan terhadap pasangan calon yang di usung, membentuk tim sukses dengan melibatkan orang asli Papua dan orang non Papua, dan melakukan konsolidasi partai dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten hingga ketingkat kampung.Kata Kunci : Strategi, Pemenangan, Partai, Pemilihan Langsung
KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN Bidara, Melita Angelin; Mamentu, Michael; Tulung, Trilke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Dalam hubungan internasional, setiap negara melakukan hubungan dengan negara lain tidak terlepas dari kepentingan yang ingin dicapai. Dalam hubungan tersebut dapat menimbulkan sebuah konflik, seperti yang terjadi dalam konflik Laut Cina Selatan. Skripsi ini membahas tentang kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Laut Cina Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Laut Cina Selatan serta peran dan keterlibatan Amerika Serikat sehingga menjadi bagian dalam konflik Laut Cina Selatan. Dalam penulisan, penulis menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari kajian pustaka seperti, buku, jurnal, artikel, media cetak, hasil penelitian, dan internet (website) yang dianggap relevan. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori kepentingan nasional dan teori konflik internasional. Penulis mengemukakan bahwa kepentingan Amerika Serikat dalam koflik Laut Cina Selatan ini berdasarkan teori Donald E. Nuechterlin terbagi tiga kepentingan. Pertama, kepentingan pertahanan, yaitu mempertahankan akses tanpa hambatan ke perairan ini dan mempertahankan perdamaian regional dan stabilitas di kawasan. Kedua, kepentingan ekonomi khususnya di jalur perdagangan internasional yang sebagian besar melewati kawasan perairan ini. Ketiga, kepentingan tata internasional, yaitu Amerika Serikat berupaya untuk mempertahankan kekuatan hegemon atau dominasi mereka di kawasan Asia Pasifik dan menuntut negara-negara yang terlibat dalam konflik untuk patuh terhadap hukum laut internasional.Kata Kunci: Kepentingan, Amerika Serikat, Laut Cina Selatan.
STRATEGI POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI KOTA MANADO DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA DI KOTA MANADO TAHUN 2015 Badu, Afifyanto; Lapian, Marlien; Tulung, Trilke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demokrasi merupakan sebuah pembebasan atas kekuasaan absolut monopoli dari satu ataupun segelintir (elit) manusia. Secara harfiah demokrasi terangkai atas dua kata Demos dan Kratein. Secara prosedural, salah satu praktek demokrasi di tingkat lokal di Indonesia adalah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Di Indonesia sendiri, pemilukada secara langsung. Setelah mengalami serangkaian proses dan perubahan akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Penelitian ini mengambil studi kasus pada pemilukada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Kota Manado tahun 2015. Sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, Kota Manado juga telah menyelenggarakan proses serta tahapan pemilukada. Sebagai lembaga penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Utara menetapkan hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 dan diikuti oleh 3 pasangan kandidat Gubernur dan wakil Gubernur dan di Menangkan PDIP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat mendalami dasar penelitian yang ada. Dari hasil penelitian didapati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah bekerja dengan baik dengan menggunakan modal yang tersedia dengan menggunakan pendekatan terhadap masyarakat menengah kebawah, dengan program pemberdayaan masyarakat.Kata Kunci : Strategi Politik, PDIP, Pilkada.
KERJASAMA INDONESIA-RUSIA DALAM BIDANG MILITER DALAM KONTEKS PENINGKATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Suoth, Ristra Selly; Mamentu, Michael; Tulung, Trilke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Maraknya konflik dan kejahatan yang mengancam kedaulatan NKRI semakin memperkeruh pertahanan dan keamanan Indonesia. Melemahnya kekuatan TNI pasca embargo militer oleh Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman membuat Indonesia merasa perlu untuk melakukan kerjasama militer dengan Negara lain dalam rangka meningkatkan Alutsista dan kualitas TNI sebagai alat pertahanan Negara. Rusia yang semakin maju dalam bidang teknologi dan militer selalu mencari perhatian dan dukungan Negara-negara berkembang dalam mewujudkan kembali „super powernya‟. Hal ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menjalin kembali hubungan „mesra‟ dengan Rusia yang sempat renggang selama orde baru berkuasa di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan kedua Negara dalam melakukan kerjasama militer, memahami dan mengeksplorasi berbagai macam konflik yang bisa menjadi ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI. Selanjutnya juga ingin mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertahanan dan keamanan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: untuk meningkatkan Alutsista dan kualitas TNI dalam rangka menjaga dan meningkatkan pertahanan dan keamanan di Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama militer dengan Rusia yang di implementasikan kedalam dua buah bentuk kerjasama; Kerjasama Pertahanan dan Kerjasama Teknik Militer. Komisi Pemerintahan Indonesia-Rusia di bidang kerja sama Teknik Militer telah menghasilkan nota kesepahaman (MoU) tentang komitmen pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI dari Rusia dan dalam kunjungan ke Moskow pada bulan Desember 2006.Kata Kunci : Kerjasama Militer Indonesia-Rusia, Alustsista, TNI, Pertahanan dan Keamanan Indonesia.
POLITIK EKOLOGI EKOWISATA DI TAMAN WISATA ALAM BATU PUTIH KELURAHAN BATU PUTIH BAWAH Ramadhani, Nurul Hasanah; Pati, Agustinus; Tulung, Trilke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ekowisata oleh beberapa kalangan, dipercaya menjadi solusi untuk menyeimbangkan pendapatan ekonomi dan upaya menjaga kelestarian alam. Sebagai salah satu konsep pembangunan, ekowisata merupakan arena kontestasi berbagai stakeholder yang dalam pengambilan keputusannya tak jarang tidak melibatkan semua stakeholder di dalam proses, memicu konflik. Dengan menggunakan metode kualitatif, juga, wawancara informan sebagai teknik pengumpulan data, penelitian ini hendak mendeskripsikan praktik ekowisata yang berlangsung di Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih menggunakan pendekatan politik ekologi. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan relasi antara alam dan masyarakat dalam bentuk akses dan kontrol sumberdaya beserta implikasinya terhadap lingkungan dan penghidupan berkelanjutan dengan mengindentifikasikan sejumlah stakeholder kunci beserta perspektif mereka tentang praktik ekowisata yang berlangsung beserta pengelolaannya. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan persepsi mengenai ekowisata, khususnya menyangkut pembangunan di TWA Batu Putih: otoritas pengelola maupun Pemerintah Kota Bitung mengambil titik tekan pada implikasinya terhadap pemanfaatan jasa lingkungan, sedang masyarakat dan LSM mengutamakan proteksi sumberdaya alam. Selain itu, terdapat ketimpangan akses informasi mengenai rencana atau program pembangunan di TWA Batu Putih, yang menyebabkan konflik horizontal hingga apatisme masyarakat terhadap program otoritas pengelola TWA Batu Putih. Sebagai upaya memperkuat kapasitas individu maupun kelompok, dalam kaitannya dengan konservasi dan ekowisata, masyarakat Batu Putih Bawah menjalin kerjasama dengan lembaga swasta maupun pemerintahan. Kata Kunci : Ekowisata, Politik Ekologi.
ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI: STUDI TENTANG KELUARNYA BRITANIA RAYA DARI UNI EROPA PADA TAHUN 2016 Rezkyniine, Milla Shanthy; Tulung, Trilke; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKita hidup di dunia yang dimana setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing dengan sistem atau ideologi yang dianut oleh masing-masing negara serta mempunyai organisasi yang dibentuk untuk memenuhi cita-cita ataupun tujuan dari suatu negara, baik dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional. Organisasi tingkat nasional dibentuk oleh pemerintahan suatu negara atas permintaan dari warga negaranya, contohnya seperti KNPI di Indonesia. Sedangkan organisasi tingkat internasional dibentuk dengan tujuan untuk menjalin kerjasama yang baik antar negara-negara anggota organisasi tersebut. Contohnya seperti PBB, ASEAN, Uni Eropa, dan organisasi-organisasi lain. Organisasi Uni Eropa sendiri merupakan organisasi internasional di benua Eropa yang pada awal pembentukannya hanya berdasarkan pada tujuan untuk menghindari perang antar negara di Eropa. Pendirian Uni Eropa ternyata banyak memberikan dampak positif bagi negara-negara anggotanya, yang sekarang tercatat berjumlah 27 negara anggota setelah Britania Raya keluar.Britania Raya telah resmi keluar dari Uni Eropa sejak tanggal 23 Juni 2016 setelah mengadakan referendum untuk yang kedua kalinya dan menghasilkan total 52% suara yang memilih untuk keluar dari Uni Eropa serta 48% memilih untuk tetap menjadi negara anggota Uni Eropa. Sebelumnya Britania Raya telah melakukan referendum pada tahun 1975 dengan hasil lebih dari setengah penduduk Britania Raya memilih untuk tetap menjadi negara anggota Uni Eropa. Keluarnya Britania Raya disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya faktor imigran yang sangat meresahkan Britania Raya pada beberapa tahun terakhir sebelum resmi keluar dari Uni Eropa. Kenapa hal ini terjadi menurut penulis sangat menarik untuk diteliti. Karena dengan kita mengetahui berbagai faktor atau alasan yang mempengaruhi keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa dan diharapkan dapat dijelaskan pula akibat-akibat yang muncul setelah Britania Raya keluar dari Uni Eropa.Kata Kunci: Uni Eropa, Britania Raya
Co-Authors Badu, Afifyanto Bidara, Melita Angelin Burhan Niode David, Casimira A. Fatie, Marinus Jamin Potabuga Lahindah, Natasya Lambey, Trintje Lapian, Marlien Marthen Kimbal, Marthen Michael Mamentu, Michael Pati, Agustinus Ramadhani, Nurul Hasanah Rezkyniine, Milla Shanthy Sahea, Rifaldi Stefanus Sampe, Stefanus Sunkudon, Henrichard Jordy Suoth, Ristra Selly