Priangga, Priangga
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Proses penyelesaian tindak Pelecehan Seksual Dengan korban Anak Priangga, Priangga; Thahir, Thahir; Latif, Abdul
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): JISH ( Jurnal Ilmu Syariah dan hukum )
Publisher : IAI DDI POLMAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v3i1.337

Abstract

Dalam penulis hukum ini, agar tidak terjadi kecurangan dalam pembahasan masalah dan untuk mempermudah penulisan dalam membuat penulisan hukum ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang di jadikan objek dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut (1).Bagaimana proses penyelesaian tindak pidanan pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dalam perkara No.130/Pid.Sus/2018/PN.POL (2).Kendala-kendala apa yang timbul dalam proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dalam perkara No.130/Pid.Sus/2018/PN.POL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dan untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris normatif dengan jenis penelitian deskriptif, Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer,Metode pengumpulan data dilakukan dengan mensinkronisasikan data lapangan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun ada tips dan trik tertentu yang tidak terdapat didalam peraturan perundang-undang yang digunakan pihak penyidik