Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah JUSTISI: Journal of Law Journal of Law Justice (JLJ)
Tuasikal, Hadi
Universitas Muhammadiyah Sorong
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Membedah Konsep Pelayanan Publik Dan Good Governance Dalam Perspektif Hukum Administrasi Tuasikal, Hadi
JUSTISI Vol 5, No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v5i1.542

Abstract

Pembaruan pelayanan publik dapat mendorong pengembangan terwujudnya good governance di indonesia adalah pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh semua stakeholders, yaitu pemerintah, warga masyarakat, dan para pelaku pasar. Pemerintah kepentingan dengan upaya perbaikan pelayanan publik, karena jika berhasil memperbaiki pelayanan publik, akan dapat memperbaiki legitimasi. Membaiknya pelayanan publik juga akan dapat memperkecil biaya birokrasi, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kesejahteraan warga masyarakat dan efisiensi mekanisme pasar.
Peran Strategis Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al Syakhsyiyah) Dalam Penguatan Sistem Peradilan Agama Di Indonesia Tuasikal, Hadi
JUSTISI Vol 4, No 1 (2018): Januari 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v4i1.530

Abstract

Dalam sudut pandang ini, sulit memisahkan antara hukum keluarga dengan penguatan sistem peradilan agama di indonesia. Antara keduanya terdapat hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Di mana perkembangan lembaga peradilan Agama yang tumbuh pesat membutuhkan sistem hukum dan peradilan yang efektif guna menjamin terwujudnya kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan kewenangannya terutama dalam bidang hukum keluarga. Selain substansi hukum keluarga (al-Ahwal al-Syakhsyiyah)  tersebut maka tentu fakultas Syariah/hukum jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah memiliki peran yang sama dalam membidani lahirnya sumber daya manusia yang andal dan profesional sebagai aparatur hukum di lingkungan peradilan Agama, baik sebagai hakim, panitera, jurusan instansi lainnya.
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tuasikal, Hadi
JUSTISI Vol 6, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v6i1.777

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.Sebagaimana terjadi dalam praktik, penyidikan kasus korupsi dilakukan oleh Polri, Kejaksaan atau Komisi PemberantasanKkorupsi. Untuk Polri dan KPK dasar hukum kewenangan Penyidikan tindak Pidana korupsi sudah jelas, yaitu Polri berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan KPK berdasarkan Pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Namun untuk Jaksa, ada terdapat banyak Undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dapat dan telah menimbulkan kebingungan dimasyarakat. Atas dasar inilah, penulis akan memfokuskan untuk membahas penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan.
KARAKTERISTIK PERIKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Tuasikal, Hadi
JUSTISI Vol 6, No 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v6i2.973

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai karakteristik perikatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini bersifat analitis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi syariah yang dipraktikkan di lembaga keuangan syariah adalah berkaitan dengan terpenuhnya syarat dan rukun akad (transaksi) menurut syariat islam, mengenai kualitas isi perjanjian (akad), dan konsistensi dalm menjalankan isi perjanjian (akad) yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, sebab sumber hukum utama dalam masalah ekonomi syariah adalah diseputar akad (transaksi), sedangkan yang lain hanyalah pelengkap saja.
AKUTANSI FORENSIK DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Hadi Tuasikal
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 6 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i2.4876

Abstract

Penelitian akuntansi forensik dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendekatan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan strategi dalam upaya pemberantasan korupsi itu ada yang bersifat preventif, bersifat detektif dan ada yang bersifat represif. Akuntansi forensik merupakan formulasi yang dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif dan persuasive melalui penerapan prosedur audit forensik dan audit investigasi.
Peran Strategis Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al Syakhsyiyah) Dalam Penguatan Sistem Peradilan Agama Di Indonesia Hadi Tuasikal
JUSTISI Vol. 4 No. 1 (2018): Januari 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v4i1.530

Abstract

Dalam sudut pandang ini, sulit memisahkan antara hukum keluarga dengan penguatan sistem peradilan agama di indonesia. Antara keduanya terdapat hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Di mana perkembangan lembaga peradilan Agama yang tumbuh pesat membutuhkan sistem hukum dan peradilan yang efektif guna menjamin terwujudnya kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan kewenangannya terutama dalam bidang hukum keluarga. Selain substansi hukum keluarga (al-Ahwal al-Syakhsyiyah)  tersebut maka tentu fakultas Syariah/hukum jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah memiliki peran yang sama dalam membidani lahirnya sumber daya manusia yang andal dan profesional sebagai aparatur hukum di lingkungan peradilan Agama, baik sebagai hakim, panitera, jurusan instansi lainnya.
Membedah Konsep Pelayanan Publik Dan Good Governance Dalam Perspektif Hukum Administrasi Bayu Purnama; Hadi Tuasikal
JUSTISI Vol. 5 No. 1 (2019): Januari 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v5i1.542

Abstract

Pembaruan pelayanan publik dapat mendorong pengembangan terwujudnya good governance di indonesia adalah pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh semua stakeholders, yaitu pemerintah, warga masyarakat, dan para pelaku pasar. Pemerintah kepentingan dengan upaya perbaikan pelayanan publik, karena jika berhasil memperbaiki pelayanan publik, akan dapat memperbaiki legitimasi. Membaiknya pelayanan publik juga akan dapat memperkecil biaya birokrasi, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kesejahteraan warga masyarakat dan efisiensi mekanisme pasar.
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Hadi Tuasikal
JUSTISI Vol. 6 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v6i1.777

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.Sebagaimana terjadi dalam praktik, penyidikan kasus korupsi dilakukan oleh Polri, Kejaksaan atau Komisi PemberantasanKkorupsi. Untuk Polri dan KPK dasar hukum kewenangan Penyidikan tindak Pidana korupsi sudah jelas, yaitu Polri berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan KPK berdasarkan Pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Namun untuk Jaksa, ada terdapat banyak Undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dapat dan telah menimbulkan kebingungan dimasyarakat. Atas dasar inilah, penulis akan memfokuskan untuk membahas penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan.
KARAKTERISTIK PERIKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Hadi Tuasikal
JUSTISI Vol. 6 No. 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v6i2.973

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai karakteristik perikatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini bersifat analitis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi syariah yang dipraktikkan di lembaga keuangan syariah adalah berkaitan dengan terpenuhnya syarat dan rukun akad (transaksi) menurut syariat islam, mengenai kualitas isi perjanjian (akad), dan konsistensi dalm menjalankan isi perjanjian (akad) yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, sebab sumber hukum utama dalam masalah ekonomi syariah adalah diseputar akad (transaksi), sedangkan yang lain hanyalah pelengkap saja.
KEPASTIAN HUKUM MENGENAI HAK PENGELOLAHAN HUTAN MASYARAKAT ADAT MOSKONAH DI KABUPATEN TELUK BINTUNI Emanuel Boho; Hadi Tuasikal
Journal of Law Justice (JLJ) Vol. 1 No. 1 (2023): Journal of Law Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketidakpastian hukum akan memberikan dampak sosial yang cukup signifikan karena Masyarakat Suku Moskonah yang merasa tidak dihiraukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni terhadap Hak-hak Tradisional di Wilayah Adatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pengaturan mengenai Kedudukan dan ekesistensi Masyarakat Adat suku Moskonah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 dan mengetahui apa saja bentuk pengakuan hak hutan masyarakat hukum adat Moskonah  di Kabupaten Teluk Bintuni. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat. Tanah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia terutama bagi masyarakat Hukum Adat. Hubungan antara tanah dengan masyarakat itu sendiri senantiasa terjadi dalam berbagai kepentingan, tanah dijadikan tempat pemukiman, untuk keperluan pembuatan ladang, tempat mengambil hasil, tempat berkumpul dengan sesama maupun dijadikan tempat pemujaan atau untuk beribadah. Antara masyarakat Hukum Adat  dengan tanah yang didudukinya mempunyai hubungan yang erat dan bersifat religious magis artinya kekayaan alam itu merupakan kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada masyarakat Hukum Adat
Co-Authors Bayu Purnama Dominggus Temongmere Emanuel Boho Wahab Aznul Hidaya