Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA ILMIAH SISWA KELAS X MELALUI MODEL PEMBELAJARAN INQUIRY ROLE APPROACH BERBASIS LESSON STUDY DI SMA N 16 SEMARANG Haryono, Setyo
Bioma : Jurnal Ilmiah Biologi Vol 6, No 2 (2017): Bioma
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/bioma.v6i2.1715

Abstract

Pelaksanaan pembelajaran biologi banyak menggunakan kegiatan pengamatan sebagai pembuktian teori-teori konsep yang ada sehingga pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Tetapi kebiasaan kegiatan pengamatan menggunakan lembar kerja yang sudah disiapkan baik oleh guru maupun buku paket cenderung tidak memberi kesempatan siswa menentukan sendiri variabel praktikum yang akan dilaksanakan. Akibatnya siswa terkesan hanya melaksanakan resep yang sudah disiapkan, bahkan kemungkinan hasil pengamatan juga sudah dapat diperkirakan.Metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang biasa dilaksanakan di SMA Negeri 16 Semarang pada umumnya cukup bervariasi, antara lain dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, praktikum, pengamatan lingkungan, dan pemodelan. Guru menggunakan literatur buku-buku pelajaran, foto, maupun gambar yang terkait dengan materi yang diajarkan. Kegiatan ini didukung dengan adanya Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Akan tetapi petunjuk prosedur pelaksanaan kegiatan kurang terstruktur dan juga pertanyaan-pertanyaan yang kadang kurang sesuai dengan kondisi dan tempat eksplorasi. Hal ini menyebabkan kegiatan pembelajaran  yang ada kurang  merangsang siswa untuk dapat  memecahkan persoalan yang ada di lingkungan tersebut dan keterampilan kerja ilmiah siswa menjadi kurang dalam pembelajaran.Akibat dari kegiatan pembelajaran tersebut, pemahaman dan keterampilan kerja ilmiah siswa masih rendah atau perlu ditingkatkan. Hal ini terjadi pada siswa kelas X di SMA N 16 Semarang. Mata pelajaran biologi untuk kelas X di SMA N 16 Semarang memiliki  Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 65. Data awal pada pembelajaran mata pelajaran biologi di SMA N 16 Semarang, ada kecenderungan pencapaian nilai rata-rata kognitif yang melebihi KKM berkisar 78% dan nilai keterampilan kerja ilmiah siswa hanya mencapai 67 %.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inquiry role approach  berbasis lesson study terhadap keterampilan kerja ilmiah siswa kelas X di SMA Negeri 16 Semarang. Pembelajaran biologi dengan menerapkan model  pembelajaran inquiry role approach  berbasis lesson study diharapkan akan mampu meningkatkan keterampilan kerja ilmiah siswa. Selain itu, model pembelajaran ini juga akan mampu meningkatkan motivasi serta minat belajar siswa. Dengan keterampilan kerja ilmiah dan motivasi serta minat belajar yang semakin tinggi, siswa akan lebih mudah memecahkan permasalahan dalam menemukan konsep pembelajaran.Data data hasil penelitian dapat diketahui terjadi peningkatan keterampilan kerja ilmiah siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Peningkatan nilai rata-rata terlihat dari nilai awal sebesar 67  menjadi 78 pada nilai akhir.  Jumlah siswa yang memperoleh nilai dengan kriteria tinggi  mencapai 82% . Berdasarkan data maka dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan keterampilan kerja ilmiah siswa secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran inquiry role approach  berbasis lesson study terbukti memberikan pengaruh positif terhadap keterampilan kerja ilmiah siswa.[u1] Kata kunci : keterampilan kerja ilmiah;  model pembelajaran inquiry role approach;  lesson study 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR Haryono Haryono
CIVIS Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i1/Januari.599

Abstract

Dalam era perdagangan global dan sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Undang-undang merek merupakan bentuk pengaturan tentang merek sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu merek memegang peranan yang penting terutama dalam dunia perdagangan. Dengan adanya merek masyarakat dapat menentukan pilihannya kepada suatu produk yang mempunyai merek. Merek adalah jaminan suatu produk baik barang atau jasa. Berdasarkan Pasal 1 UU No.15 tahun 2001 tentang merek, yang dimaksud Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Merek ada merek dagang dan merek jasa. Sedang merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenisnya. Dalam merek ada istilah lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, untuk barang atau jasa. Selain itu merek dapat diartikan sebagai ?óÔé¼?¥tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran merek. Pelanggaran merek pada hakikatnya dilakukan oleh para pihak yang mempunyai etikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan, yang dapat merugikan pemilik merek yang sah. Indikasi pelanggaran Berdasarkan Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, ada beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek yaitu : menggunakan merek yang sama secara keseluruhan, menggunakan merek yang sama pada pokoknya, menggunakan tanda yang sama, menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis. Selain itu ada juga pemalsuan terhadap merek terdaftar. Padahal merek terdaftar haris dilindungi oleh Negara melalui undang-undang Merek. Merek yang memperoleh perlindungan dari Negara melalui undang-undang adalah merek terdatar. Sedang merek yang belum terdaftar tidak memperoleh perlindungan apabila ada sengketa merek. Bentuk Perlindungan terhadap merek terdaftar ada dua yaitu Preventif dan Represif. Perlindungan represif adalah perlinungan merek terdaftar yang diatur dalam Pasal 4, 5, 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001. Sedang perlindungan represif diatur dalam Ketentuan Pidana Undang-undang Merek yaitu Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No 15 Tahun 2001. Barang siapa melakukan pelanggaran merek akan dikenakan sanksi baik pidana maupun denda sesuai dengan pelangaran yang dilakukan. Contoh kasus Merek, yaitu pelanggaran merek Honda yang dilakukan oleh PT. Tossa Motor terhadap PT. Astra Honda Motor. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek Terdaftar.
PENGEMBANGAN MODEL PENGELOLAAN KURIKULUM PENDIDIKAN KARAKTER INTERGRATIF PROGDI PPKn FPIPSKR UNIVERSITAS PGRI SEMARANG Titik Haryati; Joko Widodo; Masrukhi Masrukhi; Haryono Haryono
CIVIS Vol 5, No 2 (2015): JULI 2015
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v5i2/JULI.900

Abstract

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, kurikulum harus dikelola secara kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pengelolaan kurikulum pendidikan karakter integratif Progdi PPKn FPIPSKR UPGRIS. Penelitian ini merupakan penelitian awal, yakni untuk mendapatkan gambaran tentang pengelolaan kurikulum pendidikan karakter integratif Progdi PPKn FPIPSKR UPGRIS, sehingga menggunakan metode kualitatif. Alat pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumen. Teknik analisa menggunakan tahapan menurut Spreadley dan teknik validitas data menggunakan teknik triagulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum Progdi PPKn FPIPSKR UPGRIS sudah mengintegrasikan nilai-nilai karakter, tetapi hal tersebut belum nampak pada silabus, RPP, kontrak perkuliahan maupun pelaksanaan KBM di kelas. Untuk itu diperlukan cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada kurikulum?é?á progdi PPKn FPIPSKR Universitas PGRI Semarang. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengembangkan model pengelolaan kurikulum pendidikan karakter intergratif. Kata kunci: Model, Pengelolaan Kurikulum, Pendidikan Karakter Integratif
MEMBANGUN SISTEM HUKUM PIDANA YANG MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI KEADILAN Haryono Haryono
CIVIS Vol 4, No 2 (2014): JULI 2014
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v4i2/Juli.608

Abstract

Sistem hukum Indonesia adalah sistem transpalansi dari sistem hukum kolonial, yang bersifat individual, yang bertentangan dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat (living Law). Hukum kolonial tersebut seperti KUHP, yang legalitas formal sehingga apabila digunakan untuk menyelesaikan masalah keadilan formal (berdasarkan pasal) yang terwujud, bukan keadilan yang sesungguhnya. Dalam perkembangannya legalitas formil yang terdapat dalam KUHP dipertanyakan, karena tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara yang seharusnya tidak perlu diperkarakan di pengadilan. Oleh karena itu perlu adanya upaya yaitu pembaharuan sistem hukum pidana yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila terutama nilai keadilan masyarakat. Dalam perumusan KUHP konsep Pembaharuan seperti konsep yang menjamin kepastian hukum dan melindungi warga Negara dari kesewenang-wenangan penguasa dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian hukum secara legalitas formil dan legalitas materiel. Dengan demikian apabila ada seseorang yang mencari kadilan akan memperoleh keadilan yang sejati atau keadilan yang substansial. Sehingga apabila digunakan dalam menyelesaikan masalah maka keadilan yang terwujud adalah keadilan substansial bukan keadilan procedural dan formal (keadilan undang-undang). Kata kunci : Sistem Hukum, Keadilan Formil dan Keadilan Materiil.
PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012) Haryono Haryono
Jurnal Hukum Progresif Vol 7, No 1 (2019): Volume: 7/Nomor1/April/2019
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.179 KB) | DOI: 10.14710/hp.7.1.20-39

Abstract

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan hukum abstracto menjadi hukum yang concreto. Dalam kenyataannya masih banyak penegak hukum dalam menjalankan perannya masih menggunakan cara-cara  konvensional (prosedural dan formal). Hakim sebagai penegak hukum  dalam memutus perkara masih sesuai dengan prosedur yang baku dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jargonnya kepastian hukum. Selain itu penegakan hukum terkadang sangat dipengaruhi oleh profil hakim, seperti latar belakang, sosial, pendidikan dan karakternya. Penegakan yang demikian keadilannya bersifat legal formal, yaitu keadilan yang berdasarkan pasal undang-undang, tidak menggambarkan keadilan yang seadil-adilnya (keadilan substansial). Untuk meujudkan keadilan substansial perlu adanya terobosan yaitu penegakan hukum yang menggunakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif  yang berasumsi bahwa hukum bukan sesuatu yang final bisa direvitalisasi manakala bermasalah, memiliki spirit  pembebasan terhadap ciri, cara berfikir, asas dan cara teori baku yang selama ini dipakai. Selanjutnya hukum progresif  memiliki karakter yaitu mensejahterakan dan menolak status quo. Putusan hakim yang berbasis nilai keadilan substantif adalah Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012, tertanggal 13 Februari 2012.
Membentuk Karakter Masyarakat Madani Indonesia di Era Industri 4.0 Sri Suneki; Haryono Haryono; Mahmud Yunus
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/citizenship.v5i2.24564

Abstract

Masyarakat Madani tidak lepas dari sejarah islam yang berkembang pada zaman kenabian di suatu kota dengan masyarakat di Madinah yang pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW lebih jelasnya pada abad 14. Masyarakat Madani merupakan masyarakat yang mencerminkan adanya demokrasi, kesetaraan, transparansi, kemajemukan, perbedaan, intelektualistik. Dalam masyarakat madani juga dapat diartikan sebagai masyrakat yang memiliki pola hidup yang ideal. Masyarakat madani juga memiliki konsep diantaranya, hak asasi manusia,supremasi hokum, free public sphere, demokratis, pluralism atau menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari – hari, toleransi,demokratis,keadilan social (social justice). Keterkaitan antara masyarakat madani dengan era industry 4.0 sangatlah erat, karena sama sama menjunjung tinggi nilai modernisasi pada sebuah negara pemikiran tentang masyarakat madani sebenarnya bukanlah suatu konsep yang baru. Pada awal pengertian masyarakat madani dan Negara dianggap sama. Dimana dipakai istilah – istilah seperti koinonia politike, societies civilizes, burgerliche geselchaft, civil society dipakai secara bergantian dengan polis, civitas, etat, staat, stato, dan state. Dalam hal ini pasti tidak akan mudah dalam mewujudkan konsep dan karakteristik masyarakat yang ideal. Maka dari itu diperlukannya upaya – upaya yang tepat dan konsisten dari berbagai aspek, diantaranya dalam civic education.
Implementation of Religious Pluralism Tolerance in the Village of Penyangkringan, Kendal Regency Haryono Haryono; Sri Suneki; Mahmud Yunus
JED (Jurnal Etika Demokrasi) Vol 8, No 1 (2023): JED (Jurnal Etika Demokrasi)
Publisher : Universitas of Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jed.v8i1.8362

Abstract

The pluralism of each region is different, both from ethnic variants, culture, language, and other supporting aspects. The purpose of this study was to analyze the pluralism of the community of Penyangkringan Village, Weleri District, Kendal Regency. This study uses a qualitative method with an ethnographic approach. Data collection tools using observation, interviews (in-depth interview and FGD), and documents. The data validity technique uses data triangulation, the analysis technique uses Spreadley qualitative analysis. The results of the study show that the implementation of tolerance for pluralism that exists in the community of Penyangkringan Village, one which is mutual respect for religious diversity. The positive impact of pluralism in Penyangkringan Village is the creation of a harmonious relationship between its residents as evidenced in cooperation activities (building gates, painting names of places of worship), road repairs, and community service. The community looks harmonious in various activities of religious and social life.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce dalam Hal Wanprestasi Haryono Haryono; Troeboes Soeprijanto; Lathifatu Khoirun Nisa
Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah
Publisher : Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51874/jips.v4i1.96

Abstract

Legal protection for consumers is a must provided by business actors to consumers, because this has been regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The purpose of this study is to find out whether the legal protection for consumers in the event of default in Indonesia is in accordance with the value of justice and how is the legal protection for consumers in the event of default in E-Commerce transactions. The research method used is normative juridical, data collection is done through literature study. The results of the study are first that legal protection for consumers in the event of default in an E-Commerce transaction, namely that the consumer gains achievement and the consumer is entitled to compensation. When a business actor provides compensation or compensation for default or negligence, this is a form of legal protection for the consumer, because the promised performance has been fulfilled by the business actor in accordance with the agreement. Second, consumer protection in the event of default in E-Commerce transactions in Indonesia is in accordance with the value of justice. The implementation of this principle of justice is stated in Article 4 to Article 7 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which regulates the rights and obligations of consumers and business actors. Through this principle, consumers and business actors are expected to get their rights and fulfill their obligations in a balanced way.
Digitalisasi Koperasi Santri untuk Menciptakan Santripreneur Mahmud Yunus; Haryono Haryono; Sri Suneki; Dwi Prasetiyo Hadi
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.18028

Abstract

One of the problems faced by the Asshodiqiyah Islamic Boarding School is that the cooperation of students has not been maximized to train students in entrepreneurship. The purpose of this service activity is to solve partner problems through digitizing cooperatives to create entrepreneurs. The method of carrying out activities is with training and assistance in digitizing the business management of santri cooperatives, training, and assistance in digitizing the marketing of santri cooperative business products and training and mentoring to create the character of entrepreneurs. The results of this study indicate that the skills of students have increased in digitizing the business management of students' cooperatives. The santri cooperative already has an online shop at shopee and tokopedia. the character of the entrepreneur soul has increased to 75%
Maintaining Harmonization In Preventing Potential Social-Religious Conflicts In The City of Semarang Through Community Pluralism Education Sri Suneki; Mahmud Yunus; Haryono Haryono
Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam Vol 12, No 001 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam (Article In Progress Special Issue 20
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i001.5614

Abstract

One of the challenges and threats for religious communities today is the existence of religious fundamentalists who are trying to replace the Pancasila ideology. Apart from that, the diverse lives of the people of Semarang City intersect with differences in ethnicity, race, and culture, which can also cause social conflict. Research on mapping potential social conflict using a pluralism-based community social education approach has an urgency to be carried out to avoid social conflict. This research aims to analyze the mapping of potential social conflict in Semarang City with community social education based on pluralism education. This qualitative research uses a case study approach. Data collection techniques use observation at the research location, documentation with supporting literature, and in-depth interviews with informants. Researchers tested the validity of the data using source triangulation and technique triangulation. The research results show that community social education is one of the strategies that can be used to maintain harmony in the city of Semarang and prevent socio-religious conflict.