Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Evaluasi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (Laz) Poliban Lusiana Handayani; Basyirah Ainun
INTEKNA informasi teknik dan niaga Vol 17 No 2 (2017): Jurnal INTEKNA, Volume 17, No. 2, November 2017: 79-147
Publisher : P3M Politeknik Negeri Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31961/intekna.v17i2.467

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan praktek pelaporan dan penyajian laporan keuangan yang telah dilaksanakan oleh LAZ Poliban serta menjelaskan kesesuaian penyajian laporan keuangan LAZ Poliban dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah). Dengan perkembangan lembaga pengelola zakat yang semakin pesat membuat kebutuhan masyarakat akan lembaga pengelola zakat yang profesional juga menjadi semakin meningkat. Masyarakat membutuhkan suatu sistem pencatatan yang dapat mendokumentasikan kegiatan-kegiatan dari lembaga pengelola zakat. Sehingga, kebutuhan atas akuntansi syariah juga menjadi penting di lembaga pengelola zakat. Metode Penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriptif dimana peneltian ini berfokus pada masalah atau fakta-fakta yang terjadi saat ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ Poliban telah menerapkan sistem akuntansi pokok secara memadai, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam penyajian laporan keuangan nya. Terdapat beberapa temuan-temuan berupa kesalahan pengklasifikasian transaksi sehingga terdapat kesalahan penyajian laporan keuangan di bagian laporan posisi keuangan
ANALISIS AKTIVITAS AMIL PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT Lusiana Handayani; Basyirah Ainun; M Yassir Fahmi
INTEKNA informasi teknik dan niaga Vol 20 No 2 (2020): Jurnal INTEKNA, Volume 20, No. 2, Nov 2020: 53 - 110
Publisher : P3M Politeknik Negeri Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31961/intekna.v20i2.1017

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas amil dengan menggunakan rasio aktivitas yang dihitung dari laporan keuangan yang telah disajikan oleh entitas amil atau organisasi pengelola zakat. Laporan keuangan amil disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat setidaknya meliputi beberapa komponen yaitu laporan posisi keuangan, laporan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan entitas amil yang menjadi objek penelitian selama kurun waktu 2016-2019 dan telah dipublikasikan. Lembaga amil zakat yang laporan keuangannya dapat di askes selama kurun waktu tersebut adalah BAZNAS, Rumah Zakat, dan Dompet Dhuafa. Rasio aktivitas yang dihitung dan dianalisa terdiri dari 18 komponen rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan setiap komponen rasio yang termasuk dalam rasio aktivitas menghasilkan angka-angka rasio yang rata-rata menggambarkan kinerja amil yang baik selama rentang waktu 2016 sampai 2019.
New Remuneration System for Village Government Apparatus (APD): Can it Halt Fraud Incident(s)? Mellani Yuliastina; Muhammad Hudaya; Wahyudin Nor; Basyirah Ainun
Journal of Accounting and Investment Vol 22, No 1: January 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (813.572 KB) | DOI: 10.18196/jai.v22i1.8936

Abstract

Research aims: Central and local governments are trying to curbing fraud involving the village government apparatus (APD) by increasing the remuneration of APD, so that they are not tempted to misuse the village fund that they manage.Design/Methodology/Approach: The purpose of this study is to see whether remuneration is the cause of fraud, the extent to which the application of new PPE remuneration has an impact on reducing the potential for fraud and who is the main actor in fraud. This research uses a qualitative approach, and case study strategy research. The research was carried out in in three villages within a district, Regency of Barito Kuala, South Kalimantan. Data were collected through several relevant informants interviewed using the open-ended questions technique.Research findings:  The results of this study indicate that APD is required to be professional to carry out their duties in managing village development, but on the other hand, the compensation for workload received is not commensurate with the risks faced. However, the increase in remuneration for the APD is only happened to the village head and village secretary, while the head of affairs and head of section’s renumeration remain below regional standard pay (UMR). The main cause of fraud is in the aspect of hegemony power and governance.Theoretical contribution/ Originality: The new remuneration system is supposed to curb the potential fraud, however, it leaves new loopholes for committing fraud. The paper suggests the new renumeration system needs to be revamped, in which all APD should receive minimum pay at UMR level, Improved governance, encouraging community participation and eliminating stereotypes about power as an effort to achieve prosperity.Research limitation/Implication: This research was conducted using a qualitative approach where the results of this study cannot be generalized to a wider scope.
Coaching Proses Pembentukan Koperasi Syariah Dan Penyusunan Laporan Keuangan Basyirah Ainun; Lusiana Handayani; Manik Mutiara Sadewa; Andriani Andriani
Jurnal IMPACT: Implementation and Action Vol. 2 No. 2: Jurnal Impact
Publisher : Politeknik Negeri Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31961/impact.v2i2.840

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa koperasi yang beroperasi secara konvensional melakukan kajian untuk beroperasi sesuai syariah. Mereka bermaksud untuk melakukan transisi operasional dari koperasi konvensional menjadi koperasi yang berprinsip syariah. Proses transisi ini bagi pengurus koperasi bukan sesuatu yang mudah. Ada beberapa alasan yang mendasarinya seperti pengurus belum memahami bagaimana proses legalisasi koperasi agar mendapatkan ijin usaha berbasis syariah, belum memahami bagaimana membuat AD/ART, dan bagaimana membuat laporan keuangan sederhana untuk koperasi syariah. Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut dilakukan pendampingan secara kontinyu untuk memulai proses transisi ke koperasi yang berprinsip syariah. Model yang digunakan sebagai contoh dalam kegiatan ini adalah Koperasi Syariah Madani yang telah memiliki sistem organisasi yang lebih memadai dan telah diakui oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan mulai dari pendampingan pengurusan aspek legalitas, penyusunan sistem akuntansi pokok, pembuatan laporan keuangan sederhana untuk koperasi syariah, dan pelaporan serta aspek lainnya yang terkait. Hasil pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat membantu pengelola koperasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah. Pihak koperasi mitra sangat terbantu dengan kegiatan ini dan pada pertengahan tahun 2019 mereka telah melakukan Rapat Anggota Tahunan dan menyepakati beberapa hal terkait manajemen pengelolaan koperasi berbasis syariah dengan memulai melakukan pengurusan legalitas koperasi. Kata kunci: Legalitas, Sistem Akuntansi, Laporan Keuangan, Koperasi Syariah
PERBAIKAN POLA MANAJEMEN SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASJID Andriani Andriani; Manik Mutiara Sadewa; Basyirah Ainun; Lusiana Handayani
Jurnal IMPACT: Implementation and Action Vol. 3 No. 2: Jurnal Impact
Publisher : Politeknik Negeri Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31961/impact.v3i2.1093

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim dari Prodi D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah bertujuan untuk membantu pengurus masjid Al Mukarramah Banjarbaru dalam meningkatkan kualitas layanan kepada jamaah. Masjid diharapkan tidak semata mata sebagai tempat kegiatan ibadah tetapi juga menjadi pusat kegiatan masyarakat baik itu aktivitas ekonomi, Pendidikan maupun sosial/budaya. Dalam menyediakan layanan kepada jamaah, diperlukan biaya rutin yang harus selalu tersedia, oleh karena itu perlu untuk membuka pandangan jamaah agar menjadi jamaah “mandiri” dengan berinfaq secara rutin kepada masjid. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu pengurus masjid dalam menstimulasi jamaah untuk bersegera menjadi jamaah “mandiri”. Selanjutnya pengurus dapat selalu menerapkan praktik yang sehat dalam pengelolaan keuangan masjid sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengurus masjid
PELATIHAN MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN MASJID Lusiana Handayani; Basyirah Ainun; Andriani Andriani; Sadewa Manik Mutiara; Fadillah Rizky
Jurnal IMPACT: Implementation and Action Vol. 4 No. 2: Jurnal Impact
Publisher : Politeknik Negeri Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31961/impact.v4i2.1274

Abstract

Dewan Standar Akuntansi Keuangan mensahkan ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan bagi entitas non laba. Masjid merupakan salah satu entitas nonlaba di Indonesia. Beberapa fakta di lapangan, tidak semua pengelola masjid memahami tentang hal tersebut, menghasilkan laporan keuangan yang sesuai standar, karena terbatasnya pengetahuan tentang akuntansi. Mereka juga mengalami kesulitan dalam merekrut sumber daya manusia yang handal untuk menyusun laporan keuangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat membantu untuk mengatasi permasalahan ini. Kegiatan ini dibagi dalam 5 tahapan yang nantinya diharapkan dapat memberikan solusi praktis agar pengelola masjid yang menjadi mitra pengadian mampu menyusun laporan keuangan yang mengacu pada standar dan dapat dipertanggungjawabkan secara handal kepada masyarakat.
INTEGRASI KODE ETIK AKUNTAN SYARIAH INTERNASIONAL DI INDONESIA, MUNGKINKAH? Andriani; Mirnasari; Basyirah Ainun; Mochammad Arif Budiman
Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam Vol 8 No 2 (2023): Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam
Publisher : Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34202/imanensi.8.2.2023.1-16

Abstract

The aim of this research is to determine the feasibility of integrating the AAOIFI V-1998 code of ethics for accountants in Indonesia by looking at the basic similarities and differences between the AAOIFI and IAI code of ethics for accountants. The research was carried out through reviewing the AAOIFI and IAI ethical code standards and distributing questionnaires. Questions were adopted from the AAOIFI V-1998 code of ethics to determine respondents' perceptions. The research results show that the fundamental difference between the two codes of ethics lies in the principles of the code of ethics and the basis for its preparation. In general, respondents gave a positive perception of the statement on the principles of the AAOIFI code of ethics. The AAOIFI V-1998 code of ethics can be said to be quite feasible to be integrated into the code of ethics for accountants in Indonesia. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fisibilitas atas pengintegrasian kode etik AAOIFI V-1998 bagi akuntan di Indonesia dengan melihat persamaan dan perbedaan mendasar dari kode etik akuntan AAOIFI dan IAI. Penelitian dilakukan melalui penelaahan terhadap standar kode etik AAOIFI dan IAI serta penyebaran kuesioner. Pertanyaan diadopsi dari kode etik AAOIFI V-1998 untuk mengetahui persepsi responden. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mendasar kedua kode etik terletak pada prinsip kode etik dan landasan penyusunan. Secara umum responden memberikan persepsi positif terhadap pernyataan atas prinsip kode etik AAOIFI. Kode etik AAOIFI V-1998 dapat dikatakan cukup fisibel untuk diintegrasikan ke dalam kode etik akuntan di Indonesia.
Preferensi Masyarakat Dalam Penyaluran Zakat dan Infak Sedekah : Tinjauan Pada Sebagian Masyarakat di Kabupaten Banjar Basyirah Ainun; Mahyuni; Nifa Silvia
Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance Vol. 3 No. 2 (2023): December
Publisher : P3M Politeknik Negeri Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31961/ijaaf.v3i2.2149

Abstract

Zakat is a number of assets that must be issued by a Muslim or business entity to be given to those who are entitled to receive it in accordance with Islamic law. Banjar Regency is known as one of the districts in South Kalimantan whose community is predominantly Muslim and very religious so it should be able to optimize its zakat collection potential. This study aims to determine the preferences of people in Banjar Regency in distributing zakat funds and what factors influence it. The research method used was descriptive qualitative with primary data in the form of survey to 100 respondents. The results showed that as many as 60% of respondents preferred to distribute zakat directly to mustahiq because of their lack of knowledge about zakat management organizations, while 40% of respondents chose to distribute zakat through zakat management organizations with details of 30% choosing to distribute zakat through government-formed zakat collection organizations (BAZNAS) and 10% choosing to distribute zakat through community-formed zakat management organizations such as LAZISMU, Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, and BSI Maslahat. Several factors affect public trust in zakat management organizations including openness, competent management, honesty, integrity, accountability, and respect for others.