Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial dan Kependidikan WAJAH HUKUM Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Borneo Humaniora Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research HIRONO : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Asgar, Sukitman
Universitas Hein Namotemo
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Borneo Humaniora

 1 
HARMONIASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN Sukitman Asgar
Jurnal Borneo Humaniora Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Borneo Humaniora
Publisher : LPPM Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/borneo_humaniora.v3i2.1585

Abstract

Sejatinya Otonomi daerah merupakan modal penting pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan Strategis sesuai potensi daerah demi kesejahteraan warganya. Namun hal tersebut tidak digunakan dengan baik oleh setiap Pemerintahan daerah terutama berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, khususnya terhadap ijin mengeluarkan AMDAL pada setiap kegiatan/ usaha pertambangan yang wilayah eksplorasinya terdapat pada 2 (dua) daerah Kabupaten Kota, sehingga menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini ialah hubungan antar pemerintah daerah terhadap upaya dan kebijakan dalam perlindungan lingkangan hidup yang berkelanjutan. Untuk menjawab permasalahan di atas digunakan pisau analisis teori otonomi daerah dan lingkungan hidup sebagai sebuah konstitusi hijau dan ekoraki yang dikaji secara deskriptif dengan pendekatan normatif menurut UUD tahun 1945, undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai hasil pembahasan, ternyata permasalahan yang demikian terjadi karena tidak adanya tanggung jawab pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya melindungi lingkungan hidup dengan asas otonomi serta masih terdapatnya dominasi kekuasaan antar tingkatan pemerintahan atau dengan kata lain ego sektoral masing-masing pemerintahan masih dominan, sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan yang dapat berdampak kerusakan lingkungan serta merugikan masyarakat sekitar.
Co-Authors Kartianti, Sahrestia sahrestia Kartianti Sahrul Hi. Posi