Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial dan Kependidikan WAJAH HUKUM Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Borneo Humaniora Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research HIRONO : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Asgar, Sukitman
Universitas Hein Namotemo
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PASAL 18 UUD TAHUN 1945 JUNTO UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Asgar, Sukitman
Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial dan Kependidikan Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hibualamo Seri Ilmu-ilmu sosial dan kependidikan
Publisher : LPPM Universitas Hein Namotemo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (707.654 KB)

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan antara pusat dan daerah dengan prinsip otonomi daerah masih menyimpan banyak persoalan. Karena pembagian urusan pemerintahan yang masih cenderung sentralistik dan merata di seluruh Indonesia tanpa memandang topografi dan letak geografis suatu daerah. Hal ini jika tidak diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, maka berkonsekuensi pada eksistensi dan kedaulatan negara. Maka untuk menjawab persoalan di atas, digunakan pisau analisis teori negara kesatuan dan sistem pemerintahan dalam negara hukum Indonesia, dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang dikaji secara perskriptif analistis dengan berdasarkan pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini Pasal 18 UUD 1945 Junto Pasal 12, 13 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan uraian pembahasan yang telah dijelaskan, maka ditemukan Pembagian urusan pemerintahan antara satuan pemerintahan, semakin membuat jarak dan kesenjangan makin melebar di daerah Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah terpencil, terluar dan kepulauan. Karena dilakukan merata diseluruh Indonesia tanpa melihat wilayah dan topografi setiap daerah khususnya urusan kelautan dan perikanan. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 18 UUD tahun 1945 junto Pasal 13 UU No. 23 tahun 2014, bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi luas yang didasarkan atas akuntabilitas, efisiensi dan eksteranilitas ataupun dengan kata lain berdasarkan kekhususan dan kekhasanaan tiap daerah.
KONSELING KELOMPOK DENGAN PENDEKATAN EKSISTENSIAL HUMANISTIK UNTUK MEREDUKSI PERILAKU BULLYING SISWA SMA DI HALMAHERA UTARA Sahrestia Kartianti; Sukitman Asgar
Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Vol 5, No 1 (2021): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/jbkt.v5i1.1167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  dan menganalisis penerapan konseling kelompok dengan pendekatan eksistensial humanistik untuk mereduksi perilaku bullying siswa SMA di Halmahera Utara serta mengetahui sejauh mana tingkat keefektifan konseling kelompok dengan pendekatan eksistensial humanistik  untuk mereduksi perilaku bullying siswa SMA di Halmahera Utara. Jenis Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan one group pre test-post test. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala perilaku bullying. Hasil uji pre test dan post test diperoleh nilai t hitung (4.749) > t tabel (2.228) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti ada perbedaan rata-rata perilaku bullying siswa SMA antara kelompok sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Sebaiknya untuk pihak sekolah dapat memberikan perhatian dan juga penanganan terhadap permasalahan siswa sesuai dengan kebutuhan, karakter dan jenis permasalahannya seperti dengan melakukan proses konseling kelompok dengan menggunakan pendekatan tertentu.
Kedudukan Ombudsman Dan Kepatuhan Penyelenggara Negara Dalam Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman (Study OMBUDSMAN Perwakilan Maluku Utara) Sukitman Asgar; Sahrestia Kartianti
Wajah Hukum Vol 6, No 1 (2022): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v6i1.815

Abstract

The Ombudsman is one of the state agencies authorized to oversee public services in Indonesia based on the provisions of law number 37 of 2008. Therefore, this study aims to examine the position of the Ombudsman in the perspective of Constitutional Law as an external government supervisory agency and to determine the compliance of state administrators in carry out the recommendations of the Ombudsman Representative of North Maluku Province. To obtain accurate research results, a good and correct flow and method is needed, so this research was carried out using a normative empirical research type which was analyzed in a juridical perspective based on statutory provisions and observed directly in the field in order to determine the existence and existence of the Ombudsman as an institution. External Supervisors as well as the effectiveness of the implementation of the law and the compliance of the State Organizers on the Recommendations issued by the North Maluku Ombudsman. After conducting the study and analysis results, it was found that the existence of the Ombudsman is very necessary to avoid and prevent the Corrupt Behavior of state administrators and in order to maintain the constitutional rights of citizens to get good and excellent service, it's just that there needs to be an expansion of authority by forwarding the findings to the public. repressive law enforcement agencies. Another thing is the low propriety of state officials against the recommendations of the Ombudsman due to the absence of strict sanctions. On the other hand, the authority of the Central Ombudsman does not apply mutandically in regions that can only issue suggestions and opinions that differ from the Central Ombudsman who is authorized to issue recommendations. 
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan dan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Halmahera Utara Sukitman Asgar; Sahrestia Kartianti
Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i1.285

Abstract

The phenomenon of child violence in North Halmahera Regency continues to increase every year and even the comparison is very significant. So the need for the seriousness of the local government to prevent an increase in cases experienced by children as early as possible through a series of efforts and actions both in the form of socialization and other strategic steps, non-optimal service to children who are in conflict with the law can also affect the development of children especially on the aspects of psychological recovery and children's health. To obtain perfect research results, accurate and supportive data and information are needed. Thus, this research is conducted through a Qualitative Approach which is analyzed juridically and sociologically based on statutory provisions and directly involved in observing the effectiveness of law implementation carried out by local government agencies. After being analyzed through the available approach and data, there are several things that have not been carried out properly. This means that all efforts and policies made by local governments in the field of child protection, especially those dealing with the law, have not met the expectations mandated by the laws and regulations. Where there are several cases of child abuse, they have to break up in the middle of the road due to various considerations, as well as the need for a legal product similar to regional regulations to accommodate and fulfill all the interests and rights of children.
HARMONIASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN Sukitman Asgar
Jurnal Borneo Humaniora Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Borneo Humaniora
Publisher : LPPM Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/borneo_humaniora.v3i2.1585

Abstract

Sejatinya Otonomi daerah merupakan modal penting pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan Strategis sesuai potensi daerah demi kesejahteraan warganya. Namun hal tersebut tidak digunakan dengan baik oleh setiap Pemerintahan daerah terutama berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, khususnya terhadap ijin mengeluarkan AMDAL pada setiap kegiatan/ usaha pertambangan yang wilayah eksplorasinya terdapat pada 2 (dua) daerah Kabupaten Kota, sehingga menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini ialah hubungan antar pemerintah daerah terhadap upaya dan kebijakan dalam perlindungan lingkangan hidup yang berkelanjutan. Untuk menjawab permasalahan di atas digunakan pisau analisis teori otonomi daerah dan lingkungan hidup sebagai sebuah konstitusi hijau dan ekoraki yang dikaji secara deskriptif dengan pendekatan normatif menurut UUD tahun 1945, undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai hasil pembahasan, ternyata permasalahan yang demikian terjadi karena tidak adanya tanggung jawab pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya melindungi lingkungan hidup dengan asas otonomi serta masih terdapatnya dominasi kekuasaan antar tingkatan pemerintahan atau dengan kata lain ego sektoral masing-masing pemerintahan masih dominan, sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan yang dapat berdampak kerusakan lingkungan serta merugikan masyarakat sekitar.
Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Sosiodrama Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa SMA Di Halmahera Utara Pada Masa Pandemi Covid-19 Sahrestia Kartianti; Sukitman Asgar
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9497

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMA di Halmahera Utara pada masa pandemi covid-19 serta mengetahui tingkat keefektifannya. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif, dimana menggunakan pendekatan eksperimen dengan rancangan desain one group pre test – post test. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansinya (Sig 2-tailed) sebesar 0.020 atau < 0.05. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan nilai motivasi belajar siswa SMA sebelum (pre test) dan sesudah (post test) perlakuan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Hal ini berarti hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa adanya perlakuan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dapat meningkatkan motivasi belajar siswa SMA di Halmahera Utara pada masa pandemi covid-19. Selain itu, nilai t hitung (-2.809) > t tabel (1,833) maka Ho ditolak dan Ha diterima.. Dari hal tersebut maka penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMA di Halmahera Utara pada masa pandemi covid-19.
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA SOMA MALIFUT Sukitman Asgar; Sahrul Hi. Posi; Sahrestia Kartianti
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 (2022): PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - SNPPM2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The low level of education of the Village Government coupled with weak regulatory support has an impact on policy making for the Village Head. Some of the basic problems that occur in Soma village are the high level of violence and delinquency in children, market traders who do not know the accounting calculations for every profit earned including village assets that are not organized. To solve these problems, it is necessary to support village level regulations, in this case Village Regulations. Village regulations are needed apart from overcoming and protecting the village head from legal risks as well as the basis for the village head to take policies for the progress and welfare of its citizens, so that counseling and training is needed for the village government and the village consultative body, the community and market traders. As for after the counseling was carried out, it was found. one, the Village Government has never received guidance related to the Preparation of Village Regulations. two, residents do not understand how to educate children with a humanistic existential pattern to prevent wear and tear and the importance of calculating Profit for Traders for Business Continuity and Contribution to Market Development. The conclusion from this Service Implementation is that the Village Head has the will to organize the market for a better, but collided with the absence of a legal umbrella for policy making in question, including in terms of child protection arrangements. Abstrak Rendahnya tingkat pendidikan Pemerintah Desa ditambah dengan dukungan regulasi yang lemah sangatlah berdampak pada Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Desa. Beberapa persoalan mendasar yang terjadi di desa Soma yaitu tingginya tingkat Kekerasan dan Kenakalan pada Anak, pedagang pasar yang tidak mengetahui perhitungan akuntansi atas setiap laba yang diperoleh termasuk pula Aset desa yang tidak tertata. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu didukung dengan regulasi tingkat desa dalam hal ini Peraturan Desa. Peraturan Desa dibutuhkan selain melindungi kepala desa dari resiko hukum juga untuk mengatasi stagnisasi penyelenggaraan Pemerintahan serta sebagai dasar pengambilan kebijakan kepala desa demi kemajuan dan kesejahteraan warga desa, sehingga perlunya dilakukan Penyuluhan dan Pelatihan bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat dan para Pedagang Pasar. Setelah dilaksanakan Penyuluhan ditemukan satu, Pemerintah Desa belum pernah mendapatkan bimbingan terkait dengan Penyusunan Peraturan Desa. dua, warga tidak memahami bagaimana mendidik anak dengan pola eksistensial humanistik untuk mencegah terjadinya kenakalan serta pentingnya perhitungan Laba bagi para Pedagang untuk Kelangsungan Usaha dan Konstribusi bagi Pengembangan Pasar. Kesimpulan dari Pelaksanaan Pengabdian ini adalah Kepala Desa memiliki kemauan untuk menata pasar agar lebih baik, namun terbentur dengan tidak adanya payung hukum untuk pengambilan kebijakan dimaksud, termasuk dalam hal pengaturan Perlindungan Anak.
Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah Sukitman Asgar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2802

Abstract

Penyelenggaraan pemilu sangat penting dalam sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, namun hal itu perlu didukung dengan berbagai instrumen hukum untuk memperkuat kekuasaan yang dipilih, salah satunya dengan partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pilihannya baik pada pemerintah nasional maupun lokal. Penelitian ini bertujuan mengungkap fakta empiris terhadap menurunnya partisipasi politik dilain sisi dan regulasi yang mengatur disisi yang lain termasuk sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan. Sementara Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan terkait dengan topik yang diangkat. Adapun hasil penelitian mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat akibat dari tidak maksimalnya kinerja pemerintah atau tidak menepati janji disaat kampanye pencalonan serta instrumen memperkuat kekuasaan pemerintah khususnya kepala daerah mines DKI Jakarta masih lemah karena menggunakan sistem suara terbanyak bukan 50%+1 untuk ditentukan sebagai pemenang.
PELATIHAN MENGENAL POTENSI DIRI DAN KUALITAS PRIBADI BAGI SISWA SMK Sahrestia Kartianti; Sukitman asgar
HIRONO : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2021): 2021 April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hein Namotemo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55984/hirono.v1i1.53

Abstract

Self-understanding is important for every individual to understand himself realistically, both his strengths and weaknesses. The ultimate goal of self-understanding is to accept himself, himself as he is. Self-understanding is based on the existence of accurate and valid self-information. Accurate personal information will be used for consideration in self-direction, determination and decision making related to career or job that will be entered. Knowing your potential and personal qualities is very important in an effort to understand yourself, direct yourself and also develop yourself. The method used in this activity is to use the lecture method to present the material and exercises to the participants using instruments in the form of worksheets / assignments. Based on the results of these activities, it can be concluded that after participating in the training, students are able to recognize their own potential and personal qualities as seen from the level of understanding of 75%.
PENGENALAN PEMERINTAHAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN ANAK DI DESA SAMUDA Sukitman asgar; sahrestia Kartianti
HIRONO : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2022): 2022 April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hein Namotemo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55984/hirono.v2i1.87

Abstract

This service activity carried out in Samuda Village aims to determine the understanding and skills of the village government related to the implementation of village government and the preparation of village regulations. the method used in the implementation of this service is the workshop and counseling which is carried out through the observation stage to find out the conditions and problems of Samuda Village and direct socialization to introduce the importance of the implementation of the service and the last is the extension stage or the implementation of Service, the participants consist of the Village Government, BPD, Leaders Customs and Community Leaders in Samuda Village, West Galela sub District. The results show that there is an increase in understanding and skills in terms of the village government already knowing its duties and obligations including the preparation of Village Regulations properly and effectively in the sense that the products produced will be based on stages and processes that are in accordance with the provisions of the legislation to be successful and efficient.
Co-Authors Kartianti, Sahrestia sahrestia Kartianti Sahrul Hi. Posi