Garuda - Garba Rujukan Digital

PRAKTIK MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI INDONESIA MUNAWAROH, HIFDHOTUL
IJTIHAD Vol 11, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang sudah dikenal di Indonesia adalah proses mediasi yang berpangkal pada filosofi keadilan restoratif. Penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa pada lingkup masyarakat adat secara non litigasi, karena mediasi dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum istilah mediasi popular digunakan dalam lingkungan ilmu hukum. Mediasi membawa dampak positif untuk proses persidangan serta dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk sadar dan bertanggung jawab, dengan demikian mediasi dapat menjadi ujung tombak dalam reformasi hukum di Indonesia kerena selaras dan sesuai dengan budaya di Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan mufakat antara pelaku dan korban. Tulisan ini berusaha untuk memaparkan beberapa praktik mediasi yang telah dilakukan di berbagai-bagai daerah di Indonesia.

PERBUATAN PIDANA DAN SANKSINYA (Analisis terhadap Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang KHAMAR di Nangroe AcehDarussalam) Munawaroh, Hifdhotul
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 11, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Nanggroe Aceh Darussalam memiliki Otoritas Hukum dalam bidang agama, pendidikan, adat istiadat dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, dimana Syari?at Islam menjadi tuntutan masyarakat Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pemerintah Aceh memiliki otoritas untuk menafsirkan dan menjabarkan Undang-Undang Otonomi Khusus dalam bentuk qanun yang memiliki landasan materil dan tidak mengalami kontradiksi dengan produk undang-undang lainnya. Maqashid al Syari?ah juga diperhatikan dalam penetapan tindak pidana dan sanksi hukumnya agar tidak bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Salah satu qanun yang sudah berlaku adalah qanun tentang khamr yang terkadang dimaksudkan dengan ungkapan minuman keras. Tulisan ini membahas tentang bagaimana perbuatan pidana Khamar menurut Qanun Jinayah Aceh Nomor 13 Tahun 2003, dan menurut Fiqih Jinayah.

Restorative Justice in Settling Minor Criminal Disputes in Ponorogo, East Java: An Islamic Law Perspective Munawaroh, Hifdhotul
Mazahib VOLUME 18, ISSUE 2, DECEMBER 2019
Publisher : IAIN Samarinda

This article aims at examining the viability of a village court as an alternative settlement of minor criminal disputes in the district of Mlarak, Ponorogo, East Java. Among the cases resolved through restorative justice are petty theft, juvenile delinquencies, crimes against women and children, and public order disruption. The village court has used mediation among the disputants in the search of a consensus without harming each party. The consensus achieved signifies the return of balance in the community which has been damaged by the offenses. This makes dispute resolution through mediation and customary justice in line with the concept of Restorative Justice. However, there are obstacles in the resolution of cases through mediation. This includes: first, there are no regulations governing village justice procedures so that the mediation and village justice procedures differ from one village to another. Second, the determination of sanctions for minor criminal offenses is perceived to have not deterred some of the perpetrators. This is evidenced by the repetition of criminal acts committed by the perpetrators which, thus, has created public unrest. Third, the level of understanding of community leaders towards the law is still lacking. This has resulted in discrepancies in settling the disputes. From the Islamic law perspective, the settlement of a dispute by means of the village justice is in accordance with the Sharia. It constitutes the implementation of al-shulh system and taâ€˜zÄ«r concept in the provision of punishment for the perpetratorsÂ Keyword: Restorative Justice, al-Sulh, Alternative Dispute Resolution (ADR), Minor Criminal Disputes

Restrukturisasi Sebagai Sarana Negosiasi pada Pembiayaan Macet Jual Beli Angsuran di BMT IKPM Ponorogo May Shinta Retnowati; Muhammad Ulul Azmi; Hifdhotul Munawaroh
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 1 (2021): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

This study aims to analyze the efforts made by BMT IKPM Ponorogo to be able to save non -bank financial institutions from non -performing financing in the sale and purchase of installments and customers to settle its obligations. This study used qualitative descriptive with the techniques of collection data through observations, interviews and documentation, then analyzed descriptively. The results of this study show that the settlement of non -performing financing on sale and purchase installment financing in BMT IKPM can be done by conducting negotiations to resolve non -performing financing disputes related to restructuring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya yang dilakukan oleh BMT IKPM Ponorogo untuk dapat menyelamatkan lembaga keuangan non bank dari pembiayaan macet pada jual beli angsuran dan nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian pembiayaan macet pada pembiayaan jual beli angsuran di BMT IKPM dapat dilakukan dengan caranegosiasi untuk menyelesaikan perselisihan pembiayaan macet yang bersifat kekeluargaan pada restruksisasi.

مراجعة المصلحة في قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المدني للأطفال خارج إطار الزواج Hifdhotul Munawaroh; Muhammad Nur; Qashmal Milzam
Jurnal Al-Dustur Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v4i2.1862

كان سبب ولادة قرار المحكمة الدستورية رقم 46/PUU-VIII/2010 هو غياب نسب الأب عن الطفل الحاصل عن زواج السر والطفل الحاصل من الزنا لحماية حقوق الطفل حتى لا يتعرض للأذى. ومن المؤكد أن حكم هذه المحكمة يثير العديد من الإيجابيات والسلبيات في المجتمع، بالنسبة لأولئك الذين يؤيدون الحكم يزعمون أنّ على هذا الحكم هو اختراق قانوني في حماية الأطفال، في حين أن القلق بشأن هذا الحكم بالنسبة للطرف المنافس هو تأكيد وإضفاء الشرعية على زواج السر والزنا. ونتيجة هذه الدراسة هي أن المحكمة الدستورية خلصت ضد الاختبار المادي للفقرة (2) من المادة 2 والفقرة (1) من المادة 43 من قانون الزواج، إلى أنه: استنادا إلى جميع الاعتبارات المذكورة أعلاه، فإن أدلة مقدمي الطلبات طالما كانت تتعلق بالفقرة (2) من المادة 2 من القانون 1/1974 لا مبرر لها وفقا للقانون. المادة 43 الفقرة (1) من القانون 1/1974 يتعارض مع دستور عام 1945المشروط أي غير دستوري ما دامت الفقرة تفسر على أنها تقضي على العلاقات المدنية مع الرجال التي يمكن إثباتها على أساس العلم والتكنولوجيا و/أو غيرها من الأدلة وفقا للقانون لها علاقة دموية كوالده. وهذا الحكم لا يتفق مع مصلات لأن الحكم غير مناسب بضوابط المصلحة. لأن الحكم يعطي معنى غامضا حول معنى الأطفال خارج نطاق الزواج. وهذا الحكم يمكن أن يسبب ضررا أكبر من إعطاء النسب المدنية للأطفال خارج نطاق الزواج.

Tanggung Jawab Negara Asal Virus Covid-19 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional Nurjanah Nurjanah; Hifdhotul Munawaroh
Jurnal Kawakib Vol 2 No 1 (2021): Studi Keislaman
Publisher : Program studi Keagamaan Islam

The spread of the Covid-19 virus has been very massive almost all over the world, Covid-19 is a real threat to humans and countries because it causes some global losses and damage. The perceived losses have led several countries to sue China to be responsible and immediately be tried in an international court. This research aims to know, understand, and analyze the regulatory responsibilities of countries in Islamic law and international law perspective and whether or not the country of origin of the Covid-19 outbreak is held accountable for a global Covid-19. This research is normative legal research with a statutory approach. The results of this study explain that China could be held accountable if it met certain characteristics of the Covid-19 case, but it is not easy for China to be held accountable for this Covid-19 case which almost in several countries in the world

PERBUATAN PIDANA DAN SANKSINYA (Analisis terhadap Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang KHAMAR di Nangroe AcehDarussalam) Hifdhotul Munawaroh
Ijtihad Vol. 11 No. 1 (2017)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Nanggroe Aceh Darussalam memiliki Otoritas Hukum dalam bidang agama, pendidikan, adat istiadat dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, dimana Syari’at Islam menjadi tuntutan masyarakat Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pemerintah Aceh memiliki otoritas untuk menafsirkan dan menjabarkan Undang-Undang Otonomi Khusus dalam bentuk qanun yang memiliki landasan materil dan tidak mengalami kontradiksi dengan produk undang-undang lainnya. Maqashid al Syari’ah juga diperhatikan dalam penetapan tindak pidana dan sanksi hukumnya agar tidak bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Salah satu qanun yang sudah berlaku adalah qanun tentang khamr yang terkadang dimaksudkan dengan ungkapan minuman keras. Tulisan ini membahas tentang bagaimana perbuatan pidana Khamar menurut Qanun Jinayah Aceh Nomor 13 Tahun 2003, dan menurut Fiqih Jinayah.

PRAKTIK MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI INDONESIA HIFDHOTUL MUNAWAROH
Ijtihad Vol. 11 No. 2 (2017)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang sudah dikenal di Indonesia adalah proses mediasi yang berpangkal pada filosofi keadilan restoratif. Penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa pada lingkup masyarakat adat secara non litigasi, karena mediasi dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum istilah mediasi popular digunakan dalam lingkungan ilmu hukum. Mediasi membawa dampak positif untuk proses persidangan serta dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk sadar dan bertanggung jawab, dengan demikian mediasi dapat menjadi ujung tombak dalam reformasi hukum di Indonesia kerena selaras dan sesuai dengan budaya di Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan mufakat antara pelaku dan korban. Tulisan ini berusaha untuk memaparkan beberapa praktik mediasi yang telah dilakukan di berbagai-bagai daerah di Indonesia.

SADD AL- DZARI’AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER Hifdhotul Munawaroh
Ijtihad Vol. 12 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Sadd al-dzari’ahmerupakan salah satu metode pengambilan keputusanhukum (istinbath al-hukum) dalam Islam. Setiap perbuatanmengandung dua sisi, pertama perantara yang mendorong untukberbuat sesuatu, dan kedua tujuan yang menjadi kesimpulan dariperbuatan itu, baik atau buruk.Perbuatan yang menjadi perantara danjalan kepada sesuatu itulah disebut Dzari’at. Adapun dzari’ahmengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut sadd aldzari’ah,dan dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut fath aldzari’ah.Penelitian ini ingin membahas bagaimana aplikasi Sadd alDzari’ah pada permasalahan fiqh kontemporer, seperti cloning, operasiselapot dara, dan perkawinan beda agama.

HAK KEAMANAN MENURUT PASAL 29-35 UU NO. 39 TAHUN 1999 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Hifdhotul Munawaroh
Ijtihad Vol. 13 No. 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Pada hakikatnya Konsep keamanan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengajarkan akan pentingnyamenjaga sistem keamanan dan kebebasan manusia sehingga tidakboleh ada kekerasan terhadap sesama manusia. Hal ini sangatsesuai dengan bagaimana Islam melindungi dan menghormatiharkat dan martabat manusia. Pokok permasalahan dalampembahasan ini adalah bagaimana konsep keamanan dalamPasal 29-35 Undang-undang No 39 tahun 1999 ditinjau dariMaqashid Syariah. Dari paparan di atas dapat disimpulkanbahwa, konsep keamanan dalam Pasal 29-35 Undang-UndangTahun 1999 sudah sesuai dalam perspektif hukum Islam yangmana di dalamnya menjamin akan hak- hak yang didapatkan masyarakat terhadap keamanannya, diantaranya adalah: hakuntuk hidup, hak untuk melestarikan keturunan secara hukum,hak atas keadilan, hak atas persamaan dihadapan hukum danhak materi. konsep keamanan dalam Maqashid Syariah, Islamtampaknya sangat tegas dalam mengambil hukuman bagitindakan kejahatan, seperti berlakunya hukuman qishash,hudud dan ta’zir, salah satunya adalah berlakunya hukumanqishash bagi pelaku pembunuhan sengaja, dan lain sebagainya.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search