Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Politik
Margiansyah, Defbry
Pusat Penelitian Politik
Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen Margiansyah, Defbry
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3166.603 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i1.736

Abstract

AbstrakDalam beberapa dekade, institusi internasional dan aturan-aturannya dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku Norms Without Great Powers memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang indepen ditengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak “jejaring struktur sosial” hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis diatas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pindana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisa buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral “non-great powers.”Kata Kunci: Multilateralisme, hukum internasional, norma, kekuasaan politik, Mahkamah Pidana Internasional, Traktat Larangan Ranjau
Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019 Margiansyah, Defbry
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4416.092 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i1.783

Abstract

AbstractThe rise of populism is a contemporary global phenomenon occurred in many part of the world, including Indonesia. The rising populism in the country has been epitomized by the emergence of two populist candidates, Jokowi and Prabowo, in the 2014 presidential election and recurring in the 2019 simultaneous election, which brings about new complexities in the dynamics of contemporary political contestation. The uniqueness of such competing populist politics is that both exploit the rhetoric of nationalism and social justice combined with the traits of respective candidates, in contrast to the conventional pattern of populists in other nations. This article attempts to analyze the transformation of competing populisms in two different elections and discusses its consequences to electoral politics, including the elaboration on populist’s working pattern in contestation processes and factors underlying the return of populism in Indonesia’s politics. Employing concept of populism in eclectic way and elite adjustment thesis, this paper demonstrates how populist politics is only instrumented as a vehicle of entrenched elite and oligarchic interests by pragmatically exploiting various aspects ranging from primordial identity, clientalistic relations, achievements and personalities of each candidates, instead of offering greater prospects for substantially political transformation and democratic deepening for the years to come.Keywords: Populism, Indonesia’s Election, Elite Adjusment, Identity Politics, Oligarchy, Democracy
Co-Authors