Garuda - Garba Rujukan Digital

Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masyarakat Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar-Riau Ferawati, Ferawati Ferawati; Dasrol, Dasrol Dasrol
Melayunesia Law Vol 2, No 2 (2018): Melayunesia Law
Publisher : Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/ml.v2i2.6233

One of the regions in Riau province that still applies customary law in resolving criminal cases is Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar village which involves the role of ninik mamak as a mediator. The purpose of this research is to find out what crimes are resolved through customary law ( reasoning mediation) and how the process of resolving criminal acts trough the mechanism of customary law in the people of Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar village. The results of this study are expected to provide a solution for law enforcement officers in overcoming the large number of cases that cannot be resolved by the criminal justice subsystem and the problem of over capacity of existing prisons throughout Indonesia

MEDIASI PENAL ADAT BEDAMAI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU Ferawati Ferawati
Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Proses penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas ternyata tidak hanya menggunakan peraturan hukum positif yang berlaku, melainkan juga ketentuan hukum adat. Salah satu model penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada Masyarakat Melayu Riau adalah melalui Mediasi Penal adat Bedamai yakni suatu mekanisme hukum adat yang menyelesaikan konflik secara musyawarah. Namun tidak semua tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dapat deselesaikan melalui Mediasi penal adat bedamai ini. Penerapan sanksi hukum adat ditujukan untuk membela hak dan kepentingan korban serta ahli waris korban, yakni dengan membebani pelaku dengan denda adat. Melalui prosesi mediasi penal adat bedamai ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik dan menghapus dendam diantara pelaku dengan korban dan/atau keluarga korban.

Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Ikan Dan Biota Laut Melalui Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Pesisir Indragiri Hilir Ferawati Ferawati
Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Melayu pesisir terkait dengan upaya memberikan pelindungan hukum terhadap sumber daya ikan dan biota laut. Sebenarnya berbagai upaya telah dilakukan oleh Negara untuk melindungi sumberdaya ikan dan biota laut, yakni melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perikanan lalu mencantumkan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan. Namun usaha ini masih dirasakan kurang maksimal dalam upaya penaggulangan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya ikan dan biota laut yang tidak ramah lingkungan serta cenderung mengakibatkan kerusakan pada berbagai ekosistem laut, upaya penyelesaian tindak pidana melalui jalur penal terkesan tidak menimbulkan efek jera, selain itu jika pelaku diproses secara pidana maka prosesnya sangat panjang dan harus ada bukti yang cukup, sehingga sangat sulit menjerat pelaku. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang bersifat komprehensif dalam menyelesaikan masalah tersebut, yakni dengan memaksimalkan upaya non penal, salah satu caranya dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang dapat memberikan perlindungan serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya ikan dan biota laut. Penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi penelitian observasional dengan cara survei dengan menggunakan data wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci dan jelas tentang masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian menemukan model kearifan lokal masyarakat Melayu Pesisir Indragiri Hilir Riau yang dapat dijadikan dasar konstuksi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya ikan dan biota laut.

Model Penyelesaian Perkara Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Ferawati Ferawati; Davit Rahmadan
Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan model penyelesaian pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam (hutan) berupa penebangan dan perusakan hutan mangrove melalui mekanisme hukum adat Melayu Indragiri Hilir Riau.Sebenarnya sudah cukup banyak peraturan dan produk hukum yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara baik namun negara melalui lembaganya masih memiliki keterbatasan dalam memberikan keadilan secara cepat kepada masyarakatnya, hal ini dikarenakan sebagian besar lahan gambut merupakan daerah terpencil yang jauh dari akses peradilan formal, biaya tinggi (alat transportasi dengan menggunakan transportasi laut) dan kurangnya pemahaman publik tentang peradilan formal, dan jangkauan terbatas layanan polisi. Penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi penelitian observasional dengan cara survei dengan menggunakan data wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci dan jelas tentang masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian menemukan model penyelesaian pelanggaran sumber daya alam (hutan) dengan menggunakan kearifan lokal masyarakat Melayu Indragiri Hilir Riau.

Nilai-nilai Budaya Melayu Dalam Sistem Pemerintahan Kepenghuluan Pada Masyarakat Adat Kampung Kuala Gasib di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Elmayanti Elmayanti; Ferawati Ferawati
Journal of Education and Culture (JEC) Vol. 1 No. 2 (2021): Journal of Education and Culture
Publisher : Indra institute Research & Publication

With the stipulation of traditional villages in Siak Regency, it certainly has an impact on the administration of government. Fundamental changes are seen in government and community institutions in traditional villages. Regulation Regional Siak No. 2 of 2015 concerning the determination of traditional villages, explains the customary village government institutions where the penghulu is the head of the traditional village. The type of research used in this research is sociological legal research. Traditional villages have a function to organize community life as a legal community unit related to customary law, culture and can be used as a basis for smooth governance and implementation of development. The establishment of this traditional village is one of the objectives to give the broadest authority to the traditional village to maintain customs and territorial rights. The traditional village has the identity of elements as an alliance of customary law communities, and has several characteristics that distinguish it from other social groups which automatically become indigenous peoples. The factors that influence the success of the penghulu government system in the indigenous people of the Kuala Gasib village are the existence of a law that clearly regulates the position of a penghulu, the availability of a budget for development, the existence of adequate facilities and infrastructure in carrying out the wheels of government in the traditional village. In Kuala Gasib, there is a need for an MOU (Memorandum Of Understanding) or legal understanding between the village and the law (police), related to the settlement of crimes or irregularities.

Prosesi Perkawinan Menurut Hukum Adat Melayu Indragiri Hilir Riau sebagai Salah Satu Aset Budaya Indonesia Ferawati; Erdianto; Martojo
Journal of Education and Culture (JEC) Vol. 3 No. 1 (2023): Journal of Education and Culture
Publisher : Indra institute Research & Publication

The aim of the research is to explore the customary law of the Malay Indragiri Hilir Riau related to marriage customs, because so far the weakness of the Malay customary community is the absence of written documents related to the customs and culture of marriage of the Malay community, so that with the development and changing times, it is possible that the law Malay customs which have only been passed down orally and passed down from generation to generation will erode and disappear from the Malay world. To obtain the necessary data, the researcher used a qualitative descriptive research method with a field research approach. Then the technique for collecting data was carried out by observing the research location, conducting interviews with traditional leaders and religious leaders in the Malay community. The results of this study are that it is possible to inventory customary marriage laws of the Indragiri Hilir Riau community, these findings can be a reference material for the younger generation and people outside the Malay community to find out the local wisdom values of the Malay community related to marriage processions, so that these values will remain its sustainability is maintained as one of the uniqueness and assets of the Indonesian nation.

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT INUMAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI TUJUAN PEMIDANAAN Ferawati Ferawati; Erdianto Erdianto; Tengku Arif Hidayat
Riau Law Journal Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v7i1.7961

AbstractThe use of the modern criminal justice system as a means of distributing justice has proven to encounter many obstacles, one of the contributing factors is because modern justice is loaded with the burden of formalities, procedures, bureaucracy and strict methodologies and the same process is still being carried out for all types of problems. obtained by modern society is nothing but bureaucratic justice, while the legal goals achieved are only legal certainty. This is very contrary to the wishes of the people who crave substantial justice. Through this study, researchers explore the values of local wisdom of the people in Inuman, Kuantan Singingi Regency, which are often used as an alternative for resolving criminal cases outside formal courts. The researcher hopes that the results of this study will be input for law enforcement officials in resolving cases, so that the sanctions imposed are not only useful for the perpetrators, but more importantly useful and beneficial for the recovery of victims' suffering or losses, which is also expected to better heal victims. and more resolution. Thus, the termination of conflicts or disputes, especially in criminal cases, can be carried out without any party losing face (elegant solution). AbstrakPenggunaan sistem peradilan pidana modern sebagai sarana pendistribusi keadilan terbukti menjumpai banyak hambatan, salah satu faktor penyebabnya adalah dikarenakan peradilan modern sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi dan metodologi yang ketat serta masih dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah.. sehingga keadilan yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah keadilan birokratis,sedangkan tujuan hukum yang dicapai hanyalah kepastian hukum saja. Hal ini sangat bertentangan dengan keinginan masyarakat yang mendambakan keadilan substansial. Melalui penelitian ini, peneliti mengeksplorasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di Inuman Kabupaten Kuantan Singingi,yang sering dijadikan alternatif penyelesai perkara pidana diluar pengadilan formal. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini akan menjadi masukan bagi aparat penegak

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search