Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

AKTUALISASI NILAI NILAI PANCASILA SEBAGAI NORMA DALAM MENCEGAH KORUPSI DI INDONESIA Kuswan Hadji
Literasi Hukum Vol 2, No 1 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.107 KB)

Abstract

Indonesia saat ini dalam kondisi sangat memprihatinkan, banyak masalah menimpa bangsa kita, dalam bentuk krisis multimensional baik bidang POLEKSOSBUD Hankam, Pendidkan dll, yang sebenarnya berhulu pada krisis moral. Korupsi yang telah terjadi sejak lama, belum juga mampu terselesaikan hingga saat ini. Tragisnya, sumber krisis justru berasal dari Institusi pemegang amanah rakyat, baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Setiap hari kita disuguhi berita-berita Mal- Amanah yang dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya menjalankan pemerintahan. Beragam upaya pencegahandan penyelesaian masalah korupsi telah dilakukan.Korupsi ternyata juga telah merasuk keberbagai lini kehidupan,tak terkecuali dunia pendidikan. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan pemberantasan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Angka korupsi di Indonesia yang cukup tinggi perlu dilakukan pemberantasan korupsi secara serius di Indonesia. Namun, hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara melakukan gambaran serta menguraikan dengan jelas keadaan yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta yang ada dilapangan, adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan analisa data dilakukan secara diskripsi kualitatif. Kata Kunci  : Aktualisasi,  Nilai Pancasila, Norma, Korupsi
MODEL KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD DALAM UPAYA PENGUASAAN CIVIC SKILLS MASYARAKAT Sukron Mazid; Kuswan Hadji
Jurnal Komunikasi dan Kajian Media Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KOMUNIKASI DAN KAJIAN MEDIA
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jkkm.v3i1.1353

Abstract

Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang ada di tingkat daerah yang memiliki tugas mengembangkan keterampilan kewarganegaraan dimasyarakat. Tidak hanya menjadi kepanjangan tangan dari partai politik saja, tapi juga memiliki tugas besar sebagai wakil masyarakat yang menyampaikan aspirasi rakyat. Penelitian ini bertujuan: (1)Mendeskripsikan Model komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam upaya penguasaan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) masyarakat di Kabupaten Magelang. (2)Menguraikan tahapan  komunikasi politik anggota DPRD sebagai upaya penguasaan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) masyarakat di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
OPTIMALISASI PERAN SENI SORENG DAN GOMUKO UNTUK MENDUKUNG DESTINASI PARIWISATA DESA/KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG Kuswan Hadji; Achmad Busrotun Nufus; Novita Novita
Civitas Ministerium Vol 5, No 01 (2021): : Civitas Ministerium
Publisher : Civitas Ministerium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh beberapa dosen Universitas Tidar menunjukkan bahwa Universitas Tidar mempunyai kepekaan yang tinggi dan kuat terhadap masyarakat. Salah satu wujud nyata kepekaan Universitas Tidar ini diwujudkan melalui pengadaan program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Kota ataupun kabupaten Magelang. Bentuk pengabdian yang akan dilaksanakan ini berkaitan dengan Optimalisasi Peran Seni Soreng dan Gomuko untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Desa/Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang tim pengabdian akan terjun secara langsung di lapangan dan di lokasi tempat Paguyuban Kesenian Soren dan Gomuko dalam rangka mengembangkan berbagai budaya yang menjadi identitas bangsa Indonesia sebagaimana yang sudah dicita-citakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat ini yakni dengan memberikan pengetahuan dan pendidikan terhadap Paguyuban Kesenian Soreng dan Gomuko dalam memanfaatkan Seni Soreng dan Gomuko di Desa/Kecamatan Bandongan melalui Sanggar Seni Batara. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa/Kecamatan Bandongan ini, diantaranya adalah ceramah, diskusi, tanya jawab dan simulasi. Dengan demikian Kabupaten Magelang akan menjadi kabupaten yang benar-benar memiliki Destinasi Pariwisata yang tinggi. Hasil pengabdian ini Masyarakat ini menunjukkan bahwa rata-rata berbagai wawasan tentang Seni dan berbagai solusi penyelesaian masalah yang ada pada paguyuban dan bagaimana memanfaatkan teknologi informasi. 
Assistance Assistance in revitalizing the Water Park KTH Wana Tirta in Bunder Village, Gunungkidul Regency towards a child-friendly tourist park Nur Rofiq; Kuswan Hadji; Rr. Yunita Puspandari; Tri Agus Gunawan; Satrio Ageng Rihardi
Community Empowerment Vol 7 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.861 KB) | DOI: 10.31603/ce.6563

Abstract

Gunungkidul Regency is one of several regions in Indonesia that is actively developing the tourism sector in order to support the regional economic sector. At the Water Park KTH Wana Tirta, Bunder Village, Kapanewon Petuk, Gunungkidul Regency, this community service is carried out in the form of counseling and simulation using lecture, discussion, and practice methods. This program resulted in the design of a revitalized child-friendly water park in order to increase the attraction of tourists to the area. In addition, the service team identifies the benefits and drawbacks of water parks, so that it can be used as feedback for better governance and to improve the economy of the surrounding community.
PERANAN BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERCERAIAN PADA MASA PASCA COVID-19 DI KOTA MAGELANG Nur Rofiq; Kuswan Hadji; Mohammad ‘Ulyan
Journal Khafi : Journal Of Islamic Studies Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Journal Khafi : Journal Of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marriage is an inner and outer bond between a man and woman in order to create a happy and blessing full ever after family. In fact, some problems perhaps appear through family lifetime. The aim of this research: to analyze the role of Marriage Guidance and the obstacle of that in minimalizing the divorce cases amid Covid-19 in Magelang. The methodology in this research is descriptive qualitative analysis by field research model. Results: The highly dominant role of Marriage Guidance that is applied by the council on the Religious Affairs Office in minimalizing the divorce. They are the front troopers in helping pre-marriage couple to build strong family in the harmony then they can create sakinah, mawaddah, and rahmah family. The obstacles which is faced by the Religious Affair Offices are still the same, such as; it is hard to invite the pre-marriage couple coming to the office to get the guidance because they have to work and difficult to get off days for the guidance. Contribution to the scientific world: The result of this research can be references for any researcher who has focus on the marriage field, especially pre-marriage couple that did not have enough time to join and get the Marriage Guidance.
HUKUM KELUARGA ISLAM:Perspektif Maqāṣid asy-Syarīah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Nur Rofiq; Moh Tamtowi; Rahmawati; M. Nashih Muhammad; Kuswan Hadji
Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 9 No. 2 (2023): Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman
Publisher : STAI Syubbanul Wathon Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61136/cbgbze13

Abstract

The State of Indonesia is a state based on law, so for Indonesian people who are Muslim when they enter into a marriage, they must obey and comply with the Marriage Law (UUP) and the Compilation of Islamic Law (KHI), because UUP and KHI are legal products resulting from the government's (leader) ijtihad in regulating marital problems in Indonesia. The purpose of this study is to understand and analyze the obligation to comply with the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law from the perspective of maqashid sharia. The research method used uses a descriptive-qualitative approach, with the type of library research with data sources based on Presidential Instruction (Inpres) No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (UUP) and materials -Other library materials. The results of this study prove that the basic obligation to comply with the Marriage Law (UUP) and the Compilation of Islamic Law (KHI) is because both are products of government ijtihad (ulil amri). The government's ijtihad is a manifestation of the thoughts and agreements of all the Indonesian people who have been represented by the DPR. So that the obligation to comply with UUP and KHI in the perspective of Maqashid Sayariah is mandatory because it brings benefit and avoids harm. The marital status of husband and wife and children born are legal and protected by law.