Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Criminal Law Protection On Online Victims Of Victims Harefa, Safaruddin
Veteran Law Review Vol 2, No 1 (2019): Mei
Publisher : Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.671 KB) | DOI: 10.35586/velrev.v2i1.690

Abstract

This study aims to find out and analyze how criminal law protection for victims of online businesses. This study uses a juridical normative law research with secondary legal materials, namely analyzing the study of legislation and cases. The results of the research that the authors get are that criminal legal protection against victims of online business crime in accordance with existing laws and regulations should guarantee the existence of victims' rights from online businesses. The rights that must be obtained by online business victims are contained in Law Number 31 Year 2014 concerning Amendments to Law Number 13 Year 2006 concerning Witness and Victim Protection and Law Number 11 Year 2008 Information and Electronic Transactions (ITE ) That the rights that have been guaranteed have not run optimally are carried out because the rules governing the protection of consumers of online businesses have not been detailed in a Legislation and do not provide space for victims to obtain criminal legal protection
Criminal Law Protection On Online Victims Of Victims Harefa, Safaruddin
Veteran Law Review Vol 2, No 1 (2019): Mei 2019
Publisher : Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.671 KB) | DOI: 10.35586/velrev.v2i1.690

Abstract

This study aims to find out and analyze how criminal law protection for victims of online businesses. This study uses a juridical normative law research with secondary legal materials, namely analyzing the study of legislation and cases. The results of the research that the authors get are that criminal legal protection against victims of online business crime in accordance with existing laws and regulations should guarantee the existence of victims' rights from online businesses. The rights that must be obtained by online business victims are contained in Law Number 31 Year 2014 concerning Amendments to Law Number 13 Year 2006 concerning Witness and Victim Protection and Law Number 11 Year 2008 Information and Electronic Transactions (ITE ) That the rights that have been guaranteed have not run optimally are carried out because the rules governing the protection of consumers of online businesses have not been detailed in a Legislation and do not provide space for victims to obtain criminal legal protection
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN Harefa, Safaruddin
Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.597 KB) | DOI: 10.35586/.v5i2.773

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan lapas, kebijakan Lapas Wirogunan untuk menanggulangi kelebihan kapasitas Lapas serta bagaimana formulasi pidana dan pemidanaan untuk mengurangi kelebihan kapasitas di dalam Lapas. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan kapasitas di dalam Lapas yaitu; Pertama, tingginya tingkat Kriminalitas dan Kedua, Kebijakan Peradilan Hukum Pidana. (2) Kebijakan yang dilakukan oleh Lapas Wirogunan ialah dengan mengoptimalkan dengan program terintegrasi di dalam Lapas. (3) Formulasi pidana dan pemidanaan yang dapat dilakukan ialah pertama merevisi KUHP yang semula berprinsip komulasi menjadi prinsip pidana yang memiliki konsep alternatif, yang kedua merubah pandangan hakim yang cenderung menjatuhkan pidana penjara menjadi adanya pidana alternative lain dalam KUHP. Ketiga, pemerintah menambah Lapas di Indonesia, sehingga formulasi ini mampu menekan adanya tindak pidana.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA MELAUI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM Safaruddin Harefa
University Of Bengkulu Law Journal Vol 4, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.8 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.4.1.35-58

Abstract

Hukum pidana di Indonesia saat ini dirasakan kurang memenuhi suatu keadilan serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sebab banyaknya suatu tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini menjadikan hukum itu tidak lagi sebagai kontrol sosial melainkan banyaknya orang-orang tertentu memanfaatkan hukum sebagai corong untuk berbuat kejahatan, ini disebabkan kurangnya efek jera yang ditimbulkan oleh hukum pidana itu sendiri. Tulisan ini merupakan analisa bagaimana hukum pidana itu mampu mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan yang di analisa dari kajian penegakan hukum pidana yang saat ini berlaku dan penegakan hukum melalui hukum pidana islam. Hasil dari analisa ini menyatakan bahwa saat ini di Indonesia masih menggunakan hukum pidana (hukum positif) yang bersumber (ruh dan jiwa) yang dibawa oleh penjajah yaitu Hukum Negara Belanda, sampai saat ini belum adanya suatu pembaharuan hukum pidana yang secara Menyeluruh melainkan hanya pembaharuan secara parsial. Selanjutnya hasil dari analisa juga menerangkan bahwa pemberlakuan hukum pidana islam perlu di pertimbangkan, sebab dalam hukum pidana islam menurut analisa penulis bahwa hukum islam akan mampu memberikan suatu efek jera terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, maka dari itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana dengan mengadopsi beberapa ruh dari hukum pidana islam.
Juridicic Review On Punishment For Hard Drinkers (Khamr) By Positive Criminal Law And Islamic Criminal Law Safaruddin Harefa
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.825 KB) | DOI: 10.18592/jils.v4i2.4217

Abstract

Abstract: In the current millineal era, society is very fast because of the many shifts from what was once a manual, now more to the era of digitization. But technological advances do not always have a positive impact, sometimes even a negative impact. . This is a challenge for law enforcement officials to be able to create a response, especially in the liquor case. The problem of liquor is now hotly discussed in the community because of the negative impact that damages the drinker and damages the community, as well as causing more criminal crimes. . This paper is an analysis of how the criminal law is able to achieve the legal goals aspired to be analyzed from the study "Juridical Review of Punishment for Drinking Liquors (Khamr) According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law. The research method used is Normative Juridical. The results of the study are as follows that the sentence for alcoholic acts through Positive Criminal Law is not proportional to the consequences of his actions with the punishment (sanctions) that are given, because the consequences caused by this liquor are very dangerous. Because the danger posed by alcohol is very dangerous both drinkers themselves and others who are around. That the penalty for criminal acts khamr in Islamic criminal law is twofold, namely forty lashes and eighty lashes. According to the author this is a punishment worth the time when other people commit the crime of alcohol must be comparable with what he did. In Islam that is what is referred to as sanctions that witnesses are given in accordance with the level of the crime committed.Abstrak: Pada era milineal saat ini masyarakat sangatlah cepat sebab banyaknya pergeseran dari yang dahulunya manual sekarang lebih kepada era digitalisasi. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. . Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, kususnya dalam kasus Minuman keras. Masalah minuman keras kini hangat dibicarakan dalam kalangan masyarakat karena berdampak negatif yang merusak peminumnya dan merusak masyarakat, serta lebih menimbulkan berbagai kejahatan kriminal. . Tulisan ini merupakan analisa bagaimana hukum pidana itu mampu mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan citakan yang di analisa dari kajian “Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Bagi Peminum Minuman Keras (Khamr) Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah Yuridis Normatif. Adapun Hasil penelitian sebagai berikut Bahwa hukuman bagi tindak pidana minuman keras melalui Hukum Pidana Positif tidak sebanding dengan akibat dari perbuatannya dengan hukuman (sanksi) yang diberikan, sebab akibat yang ditimbul oleh minuman keras ini sangatlah berbahaya. Sebab bahaya yang ditimbulkan oleh minuman keras sangatlah membahayakan baik peminum sendiri maupun orang lain yang ada disekitarnya. Bahwa hukuman bagi tindak pidana khamr di dalam hukum pidana islam ada dua, yaitu empat puluh kali cambukan dan delapan puluh kali cambukan. Menurut penulis ini adalah hukuman yang setimpal sebab ketika ornag lain melakukan tindak pidana minuman keras harus sebanding dengan apa yang dilakukannya. Di dalam islam itulah yang disebut dengan sanksi bahwa saksi diberikan sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya.