<![CDATA[Hukum persaingan usaha merupakan seperangkat aturan terhadap keseluruhan yang mencakup bidang persaingan usaha mengenai kegiatan-kegiatan yang diperkenankan dan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Pokok-pokok pengaturan hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat atau dapat disebut dengan UU No.5/1999 yang meliputi Perjanjian yang dilarang, Kegiatan yang dilarang, Posisi dominan, Komisi pengawas persaingan usaha dan tata cara penanganan perkara. Dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang hukum persaingan usaha digunakan hukum formil yang di atur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 UU No.5/1999, mengingat di dalam hukum matertiil terkandung hukum formil. Di dalam Hukum Acara Persaingan Usaha terkandung hukum formil yang bermuara pada hukum acara perdata, meliputi prinsip-prinsip hukum acara perdata, mekanisme penyelesaian dan sifat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki kekuatan hukum tetap serta pelaksanaan putusan sampai dengan upaya hukum keberatan ke peradilan umum dan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam hal ini terdapat inkonsistensi dalam hukum acara persaingan usaha sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengembanan hukum pada tataran teoritis dan praktisnya.]]>
Copyrights © 2016
