Garuda - Garba Rujukan Digital

KARAKTERISTIK HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA Galuh Puspaningrum
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 2, No 2 (2016): Juli - Desember 2016
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Hukum persaingan usaha merupakan seperangkat aturan terhadap keseluruhan yang mencakup bidang persaingan usaha mengenai kegiatan-kegiatan yang diperkenankan dan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Pokok-pokok pengaturan hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat atau dapat disebut dengan UU No.5/1999 yang meliputi Perjanjian yang dilarang, Kegiatan yang dilarang, Posisi dominan, Komisi pengawas persaingan usaha dan tata cara penanganan perkara. Dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang hukum persaingan usaha digunakan hukum formil yang di atur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 UU No.5/1999, mengingat di dalam hukum matertiil terkandung hukum formil. Di dalam Hukum Acara Persaingan Usaha terkandung hukum formil yang bermuara pada hukum acara perdata, meliputi prinsip-prinsip hukum acara perdata, mekanisme penyelesaian dan sifat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki kekuatan hukum tetap serta pelaksanaan putusan sampai dengan upaya hukum keberatan ke peradilan umum dan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam hal ini terdapat inkonsistensi dalam hukum acara persaingan usaha sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengembanan hukum pada tataran teoritis dan praktisnya.

KARAKTERISTIK HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA Galuh Puspaningrum
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 2, No 2 (2016): Juli - Desember 2016
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v2i2.36

Hukum persaingan usaha merupakan seperangkat aturan terhadap keseluruhan yang mencakup bidang persaingan usaha mengenai kegiatan-kegiatan yang diperkenankan dan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Pokok-pokok pengaturan hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat atau dapat disebut dengan UU No.5/1999 yang meliputi Perjanjian yang dilarang, Kegiatan yang dilarang, Posisi dominan, Komisi pengawas persaingan usaha dan tata cara penanganan perkara. Dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang hukum persaingan usaha digunakan hukum formil yang di atur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 UU No.5/1999, mengingat di dalam hukum matertiil terkandung hukum formil. Di dalam Hukum Acara Persaingan Usaha terkandung hukum formil yang bermuara pada hukum acara perdata, meliputi prinsip-prinsip hukum acara perdata, mekanisme penyelesaian dan sifat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki kekuatan hukum tetap serta pelaksanaan putusan sampai dengan upaya hukum keberatan ke peradilan umum dan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam hal ini terdapat inkonsistensi dalam hukum acara persaingan usaha sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengembanan hukum pada tataran teoritis dan praktisnya.

PRAKTIK BERACARA PENYELESAIAN SENGKETA ADAT SUMATERA BARAT BERDASARKAN ASAS BAJANJANG NAIAK BATANGGO TURUN Hazar Kusmayanti; Dede Kania; Galuh Puspaningrum
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2022): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2022.v6.i2.p185-202

Dengan adanya kebijakan penghapusan peradilan adat maka secara yuridis yang diakui dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu peradilan negara. Namun di Sumatera Barat eksistensi lembaga penyelesaian sengketa adat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan mengkaji mengenai praktik penyelesaian sengketa adat di Sumatera Barat. Penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan sosiologis yuridis, mengkaji kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin-doktrin hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa tahapan beracara penyelesaian sengketa secara adat dilakukan dengan asas bajanjang naiak batanggo turun yaitu melalui tahap Bakaum (musyawarah antara kaum), Bakampuang (penyelesaian di setiap kampung), kemudian tahap Pasukuan (penyelesaian dibantu oleh suku lain) dan Babalai Bamusajik. Apabila tidak selesai maka diajukan kepada Lembaga Kerapatan Nagari.

Fair Use Doctrine in Photocopying Books for Educational Purposes: A Study of Copyright Acts in Indonesia and the United States Nadiya Nurmaya; Mardi Handono; Galuh Puspaningrum
Indonesian Journal of Law and Society Vol 1 No 2 (2020): Contextual Issues on Law, Policy, and Society II
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ijls.v1i2.18091

Globalization has offered a multitude of opportunities and challenges, mainly when it deals with copyright. The scope of copyright has been broad, encompassing various aspects of life, especially in literature and education. This study aims to analyze Indonesia's copyright issues, particularly regarding the reproduction of books deemed to have lesser protection for authors, dealing with the fair use doctrine. This doctrine considers that work is allowed to a limited extent for use by other parties without the creator or copyright holder's permission to keep it fair. This fair use doctrine permits limited and fair use of literary works for specific purposes without royalty payments and the author's consent. Given the author's more protection, this study then displays a comparative analysis of the U.S. framework on the Copyright Act portrayed into two main discussions. First, this study will discuss photocopying for educational purposes from the lens of Indonesia's Copyright Act. Second, this study considers the possible adjustment to adopt the so-called future concept of restrictions for educational purposes from the U.S. States Copyright Act 1976. KEYWORDS: Fair Use Doctrine, Copyright Act, Copyright for Educational Purposes.

Notaris Pailit dalam Peraturan Jabatan Notaris Galuh Puspaningrum
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2018): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disamping tugas dan wewenang Notaris sebagai pejabat umum, Notaris juga berkedudukan sebagai subyek hukum pribadi (natuurlijk person) yaitu memiliki kehendak bebas untuk melakukan perbuatan hukum. Kedudukan Notaris sebagai subyek hukum ini melibatkan kegiatan pembentukan perusahaan yakni Notaris berkedudukan sebagai direksi dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Setiap perusahaan memiliki visi keberlanjutan dan keunggulan, namun untuk mewujudkannya diperlukan pembiayaan sehingga mengharuskan PT untuk melakukan perjanjian utang piutang. Konsekuensinya ketika utang piutang tersebut tidak mampu dibayar maka perusahaan yang dipimpin oleh Notaris tersebut mengalami pailit dan telah ditetapkan melalui Putusan Pengadilan Niaga yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian status Notaris menjadi Notaris Pailit sehingga berakibat pada sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN) yaitu Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

THE LEGAL EXPLANATION OF EARLY MARRIAGE AROUND STUDENTS AT SMA PLUS AL HASAN IN KEMIRI VILLAGE PANTI DISTRICT, JEMBER REGENCY Galuh Puspaningrum; Emi Zulaika; Rama Wisnu Wardana
UNEJ e-Proceeding 2022: E-Prosiding Kolokium Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : UPT Penerbitan Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman to form a happy and eternal family, which is legalized according to their respective religions and beliefs. The state regulates the minimum age limit for a man and a woman to get married, for men a minimum of 19 (nineteen) years and women at least 16 (sixteen) years. Although this has been regulated in the legislation, it does not prevent the practice of early marriage. Because on the one hand the state also provides opportunities for couples who want to get married early on condition that they must obtain parental dispensation which is then ratified by the local Religious Court. The rise of early marriage among students has an impact on schools, families and the environment. The purpose of this community service is to provide understanding and assistance for students in order to prevent the rise of early marriage among students of SMA Plus Al-Hasan. Keywords : Legal Counseling, Early Marriage, Students, SMA Plus Al Hasan

Makna Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Perkara Kartel Ikarini Dani Widiyanti; Nony Aulia Ramadhanti; Galuh Puspaningrum
Journal of Economic and Business Law Review Vol 2 No 1 (2022): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Dalam pembuktian terjadinya kartel haruslah memenuhi setiap unsur pasal sebagaimana ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun kartel sering kali dilakukan secara diam-diam oleh pelaku usaha, sehingga KPPU membutuhkan keberadaan indirect evidence. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah keterkaitan penerapan Indirect Evidence dalam pembuktian perkara kartel, dan 2) Apa pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Indirect Evidence pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1495 K/Pdt.Sus- KPPU/2017 sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pembuktian menggunakan indirect evidence jauh lebih efektif dalam mengungkap sindikat kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang berafiliasi, hal ini dapat dilihat melalui putusan Mahkamah Agung No. 1495 K/Pdt.sus-KPPU/2017.

Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Salsabila Tamami; Galuh Puspaningrum
Journal of Private and Economic Law Vol 2 No 2 (2022): November 2022
Publisher : Private Law Department, Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

The definition of unfair business competition can be seen in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, namely competition between trade participants in the production and/or marketing of goods and/or services that is dishonest or violates the law. One example of a tender conspiracy case is the tender conspiracy for the Phase II Swimming Pool Construction Procurement, Kandangan District, Hulu Sungai Selatan Regency. Based on this case example, the author is interested in studying this case in depth and drawing out three problem formulations, including the Procurement of Phase II Swimming Pool Construction Work, Kandangan District, Hulu Sungai Selatan Regency, fulfilling the elements of conspiracy. Legal Considerations The KPPU's Decision Number 05/KPPU-I/2020 is in accordance with Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Legal Consequences of KPPU's Decision Number 05/KPPU-I/2020 on Tender Participants. The type of research used by the researcher in this thesis is a type of normative juridical law research based on the analysis of norms and legal rules. And the research approach used by the author in this thesis is the legal approach and the conceptual approach. This journal discusses the first, namely the conspiracy that occurred in the tender for the Procurement of the Phase II Swimming Pool Building, Kandangan District, Hulu Sungai Selatan Regency. The second is regarding the legal considerations given by the Commission Council regarding the tender conspiracy for the Phase II Swimming Pool Construction, Kandangan District, Hulu Sungai Selatan Regency. And the third is regarding the legal consequences of the tender conspiracy for the Procurement of Phase II of the Swimming Pool Building, Kandangan District, Hulu Sungai Selatan Regency.

Kepastian Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Mohammad Fa iq A mir Rizki; Dominikus Rato; Galuh Puspaningrum
Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 3 (2023): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v7i3.4145

Fenomena perkawinan beda agama sebagai realitas sosiologis yang tidak terbendung dalam masyarakat Indonesia yang heterogen menempati ruang abu-abu dalam domain yuridis disebabkan disatu sisi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara implisit diinterpretasikan sebagai ketentuan yang memberikan halangan dilakukan perkawinan beda agama dan dilain sisi ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan kesempatan dilakukan pencatatan perkawinan beda agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum perkawinan beda agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Tujuan Penelitian untuk mengetahui status hukum perkawinan beda agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggubakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah status perkawinan beda agama berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 ditentukan oleh hukum agama melalui institusi keagamaan untuk melakukan interpretasi dan menentukan perkawinan tersebut absah. Formalitas pencatatan perkawinan beda agama sebagai kepentingan dan tanggung jawab negara menurut ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilakukan sepanjang hasil interpretasi institusi keagamaan menentukan keabsahan perkawinan tersebut.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search