<![CDATA[Tulisan ini sifatnya untuk melengkapi dan memperjelas upaya peningkatan kinerja capaian IPM dari Aspek Pembangunan Pendidikan yang merupakan salah satu aspek pembentuk IPM, disamping Aspek Kesehatan dan Income Per Capita. Dalam tulisan ini juga berusaha menggambarkan ketersediaan fasilitas layanan pendidikan (sekolah) dan tenaga pendidik masing-masing jenjang pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Hal ini akan memperjelas kabupaten mana yang memerlukan investasi sekolah dan guru masingmasing jenjang pendidikan tersebut dan kabupaten/kota mana yang sudah tidak memerlukan intervensi fasilitas layanan pendidikan dan tenaga pengajar. Hal ini akan mampu mengeliminir penumpukan fasilitas layanan pendidikan dan guru pada masing-masing jenjang pendidikan. Diharapkan dampak lanjutannya terjadi pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan yang terjadi pada saat ini. Tulisan ini diakhiri dengan rekomendasi kebijakan yang merupakan alternatif pilihan kebijakan terbaik dari model pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah yang saat ini sudah diimplementasikan di sebagian kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Model penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah khas Papua yang dirumuskan berdasarkan kondisi budaya dan perilaku keseharian masyarakat asli Papua yang hidup didalam keterisolasian, jumlah penduduk yang sedikit di setiap kampung, peradaban masyarakat asli Papua di daerah terisolir yang masih jauh tertinggal (Peramu) dibanding masyarakat di pulau lain Indonesia, serta kewenangan penyelenggaraan pendidikan dasar (SD dan SMP) yang berada di tingkat Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan pendidikan menengah (SMA dan SMK) yang ada di tingkat Provinsi.]]>
Copyrights © 2018
