Rohmad Supriyadi
Ministry of National Development Planning

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Kinerja Pembangunan - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditinjau dari Aspek Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua Barat Bustang; Rohmad Supriyadi; Irfan Tanjuang; Arifin Bakti Nur Rocman
Bappenas Working Papers Vol 1 No 1 (2018): Edisi April 2018
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13374.835 KB) | DOI: 10.47266/bwp.v1i1.14

Abstract

Tulisan ini sifatnya untuk melengkapi dan memperjelas upaya peningkatan kinerja capaian IPM dari Aspek Pembangunan Pendidikan yang merupakan salah satu aspek pembentuk IPM, disamping Aspek Kesehatan dan Income Per Capita. Dalam tulisan ini juga berusaha menggambarkan ketersediaan fasilitas layanan pendidikan (sekolah) dan tenaga pendidik masing-masing jenjang pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Hal ini akan memperjelas kabupaten mana yang memerlukan investasi sekolah dan guru masingmasing jenjang pendidikan tersebut dan kabupaten/kota mana yang sudah tidak memerlukan intervensi fasilitas layanan pendidikan dan tenaga pengajar. Hal ini akan mampu mengeliminir penumpukan fasilitas layanan pendidikan dan guru pada masing-masing jenjang pendidikan. Diharapkan dampak lanjutannya terjadi pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan yang terjadi pada saat ini. Tulisan ini diakhiri dengan rekomendasi kebijakan yang merupakan alternatif pilihan kebijakan terbaik dari model pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah yang saat ini sudah diimplementasikan di sebagian kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Model penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah khas Papua yang dirumuskan berdasarkan kondisi budaya dan perilaku keseharian masyarakat asli Papua yang hidup didalam keterisolasian, jumlah penduduk yang sedikit di setiap kampung, peradaban masyarakat asli Papua di daerah terisolir yang masih jauh tertinggal (Peramu) dibanding masyarakat di pulau lain Indonesia, serta kewenangan penyelenggaraan pendidikan dasar (SD dan SMP) yang berada di tingkat Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan pendidikan menengah (SMA dan SMK) yang ada di tingkat Provinsi.
Asymmetric Policy Concept for Border Areas Development: Issues and Challenges Hanief Adrian; Rohmad Supriyadi; Diah Lenggogeni
The Indonesian Journal of Planning and Development Vol 2, No 2 (2017): October 2017
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.465 KB) | DOI: 10.14710/ijpd.2.2.51-61

Abstract

Since the enactment of Law No. 23 Year 2014 about Local Government, there is a mechanism shift in service delivery from the local government to central government, especially related to infrastructure management in border areas. This shift has reversed the policy of decentralized service delivery mechanism to centralized one. This policy has confused the local governments in adjusting their policies to the central government policies. Thus, an asymmetric policy needs to be implemented in order to accelerate border areas development. This paper intends to propose the alternative options in dealing with the new policy and to design a better way how the central government may intervene asymmetrically the sub-national governments in accelerating development and service delivery mechanism in border areas. The descriptive analysis is used as the main method for this paper.