<![CDATA[diperoleh berdasarkan hak asal-usul. Pengakuan dan penghormatan pada desa dan otonomi desa melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memungkinkan terjadinya tumpang tindih prioritas penggunaan Dana Desa. Karya ilmiah ini akan menguraikan secara yuridis mengenai pengakuan terhadap otonomi desa dalam pembangunan nasional, dan prioritas penggunaan Dana Desa. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum dengan mengkaji bahan-bahan hukum secara ilmiah dan sistematis. Pendekatan perundang-undangan menganalisa isu hukum dengan peraturan yang berlaku, dan pendekatan analisa konsep melakukan kajian atara masalah dengan konsep hukum. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah pengakuan secara utuh terhadap otonomi dan pemerintahan desa di atur melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan kekuatan politik dan ekonomi yang bertenaga sosial yang solid untuk mendukung pembangunan nasional. Desa dan Pemerintah Daerah harus melakukan integrasi kewenangan untuk menghindari tumpang tindih pembangunan. Prioritas penggunaan Dana Desa dirubah dan ditetapkan setiap tahunnya oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan kementerian terkait. Untuk mewujudkan penggunaan Dana Desa yang efektif dan efesien, setiap elemen masyarakat harus turut serta melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Kata Kunci: otonomi desa, kewenangan, prioritas, dana desa]]>
Copyrights © 2018
