<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan menganalisis, dan menginterpretasikan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 39 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal di Kesyahbandaraan dan otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas I (satu) Bitung. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, karena dengan penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses pencarian makna, pengungkapan makna, dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan tujuan agar masalah yang akan dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti terhadap fakta yang muncul. ada beberapa kapal yang berulang-ulang pengurus pas besar sementara secara regulasi atau aturan tidak dibenarkan untuk memperpanjang pas besar secara berulang-ulang, namun hal tersebut dilakukan disebabkan bertolak pada aspek dampak sosial dan ekonomi yang jika tidak dilakukan akan berakibat pada tertundanya keberangkatan kapal karena tidak dapat diberikan SPB jika kapal tersebut tidak memiliki Pas Besar baik sementara maupun Permanent. Hal ini tentunya membuat kerugian bagi pemilik kapal dan akan berdampak sosial pada semua orang yang terlibat dikapal tersebut, misalnya kepada Anak Buah Kapal (ABK). Untuk itulah diberikan perpanjangan pas besar sementara dengan berbagai pertimbangan lain juga baik secara administrasi maupun teknis, sekaligus juga memberikan saran dan masukkan kepada pemilik kapal agar segera melengkapi kekurangan dokumen yang harus dipenuhi untuk mengurus Pas Besar Permanen. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Pas Besar]]>
Copyrights © 0000
