<![CDATA[Wabah Covid-19 sebagai pandemi yang menular secara cepat dan masif. Satu-satunya cara memutus mata rantai penularan melalui pembatasan pergerakan orang. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 guna melindungi masyarakat. Di sisi lain pemberlakuan kebijakan PSBB Covid-19 justru menimbulkan kesulitan ekonomi bagi beberapa golongan masyarakat. Seperti perusahaan transportasi, pariwisata, hotel, restoran, pedagang harian dan lainnya. Tidak sedikit pula perusahaan yang melakukan PHK atau merumahkan karyawannya. Kesulitan ekonomi membawa akibat pelaksanaan perjanjian yang sebelumnya telah berjalan lancar, tiba-tiba tidak dapat lagi dipenuhi karena debitor mengalami pengurangan atau bahkan kehilangan penghasilan. Berbagai kewajiban berdasarkan perjanjian tidak lagi dapat dipenuhi. Hukum memandang hal yang menyebabkan perjanjian tidak terpenuhi yaitu karena wanprestasi atau karena force majeure. Perlu dikaji apakah PSBB Covid-19 dapat dijadikan force majeure oleh debitor, bagaimaan pembuktian force majeure PSBB Covid-19 mengingat adanya adagium feiten notoir, serta akibat PSBB Covid-19 sebagai force majeure. Untuk mengkajinya dilakukan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual terhadap force majeure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSBB Covid-19 tidak melekat secara otomatis pada semua debitor tetapi harus dibuktikan secara personal kepada kreditor. PSBB Covid-19 merupaka force majeure yang relatif dan mengakibatkan suatu ketika kewajiban debitor kembali dapat ditagih kreditor.]]>
Copyrights © 2020
