<![CDATA[Administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya komunikasi dan informasi dan faktor-faktor apa yang berperanpada implementasi kebijakan penyelenggaraan peraturan daerah nomor 21 tahun 2014 tentang kependudukan di Kota Banjarmasin. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan tipe deskriptif. Instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Marille S. Grindle Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Validitas data yang digunakan dengan teknik uji kredibilitas data menggunakan triangulasi untuk mengujinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan informasi menjadi unsur yang sangat penting dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan implementasi peraturan daerah nomor 21 tahun 2014. Namun ada hal yang belum maksimal terlaksana mengenai efektifitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kota banjarmasin (studi kasus tentang surat keterangan tinggal sementara). Dilihat dari kedua faktor menurut Marille S. Grindle, faktor Content Of Policy (Isi Kebijakan), Karena dari keenam indikator hanya satu yang berhasil dilaksanakan yaitu indikator Program Implementer (Pelaksana Kebijakan). Sedangkan indikator lainnya tidak berjalan karena pelaksana kebijakan yang kurang mengetahui siapa saja lembaga yang terlibat, masih ada masyarkat yang tidak mengetahui perda tersebut sehingga tidak dapat merasakan manfaatnya, bagaimana letak pengambilan keputusannya. Kata kunci: Komunikasi dan Informasi;Pembangunan Daerah;Implementasi Kebijakan;Surat Keterangan Tinggal Sementara.]]>
Copyrights © 2019
