Menara Ilmu
Vol 15, No 1 (2021): VOL. XV NO. 1 JULI 2021

REPRESENTASI MUHAMMADIYAH DALAM DEMOKRASI DI ARAS LOKAL STUDI PERLUASAN REPRESENTASI KEWARGAAN OLEH KADER MUHAMMADIYAH DI ERA PEMERINTAHAN MAHYELDI-EMZALMI DI KOTA PADANG

Tesha Dwi Putri (Unknown)
Didi Rahmadi (Unknown)
Lara Indah Yandri (Unknown)
Meri Anggraini (Unknown)



Article Info

Publish Date
15 Jul 2021

Abstract

Selama ini dukungan terhadap isu-isu publik yang dilakukan oleh organisasi keagamaan masih belum menjadi fokus utama (Hiarej & Stokke, 2017). Organisasi yang berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah masih berkutat kepada isu-isu identitas keagamaan, Muhammadiyah cenderung abai apabila berkaitan dengan isu-isu dasar. Tentunya,  Sebagai  organisasi  yang  memiliki  jaringan  sosial  (social  networking)  yang paling mapan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian diantaranya: 1) apa peran Muhammadiyah terutama di tingkat lokal dalam memperkuat gagasan-gagasan demokrasi?; 2) bagaimanakah gambaran peran kader-kader Muhammadiyah yang terpilih baik sebagai anggota  dewan  maupun  kepala  daerah  dalam  memberikan  akses  kepada  kelompok- kelompok masyarakat sipil dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada isu-isu publik?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja isu-isu publik yang mendapat perhatian dari Muhammadiyah, kemudian peneliti juga mendeskripsikan  pola-pola  respon  kader-kader  Muhammadiyah  yang  duduk  di  jabatan politik terhadap isu-isu kewargaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kulaitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Dari temuan dilapangan didapatkan fakta bahwa Muhammadiyah tidak memandang skeptis tentang politik. Politik bagi Muhammadiyah adalah tugas mu’amalah dunyawiyah yang wajib diperhatikan dalam konteks menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan umat dan bangsa bahkan lokal. Salah satu cara untuk mencapai cita-cita politik melalui kader Muhammadiyah yakni tegaknya sebuah sistem berdasarkan nilai-nilai agama. Artinya kader Muhammadiyah yang masuk kedalam sistem politik harus menganut politik adiluhung (high politics) yang menekankan pada penanaman etika moral agama ke dalam setiap individu Muslim. Upaya ini ditempuh melalui proses pendidikan guna membentuk manusia yang secara etis memiliki integritas diri. Oleh karena itu, membekali mereka dengan pengetahuan agama yang cukup diharapkan bisa membentengi diri dari tindakan dan kebijakan yang merugikan rakyat yang dipimpinnya. Meskipun secara institusional Muhammadiyah condong pada politik adiluhung, namun ada juga warga anggotanya yang aktif dalam partai politik (low politics). Muhammadiyah memandang bahwa politik di Indonesia sekarang ini mengarah pada perilaku politik yang pragmatik.Kata Kunci: Muhammadiyah, Islam Berkemajuan, Lokal

Copyrights © 2021






Journal Info

Abbrev

menarailmu

Publisher

Subject

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Education

Description

MENARA ILMU, Merupakan Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah yang Diterbitkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Penyunting menerima kiriman naskah hasil kajian dan penelitian untuk bidang Eksakta, pendidikan/sosial dan Agama Islam untuk ...