Garuda - Garba Rujukan Digital

REPRESENTASI MUHAMMADIYAH DALAM DEMOKRASI DI ARAS LOKAL STUDI PERLUASAN REPRESENTASI KEWARGAAN OLEH KADER MUHAMMADIYAH DI ERA PEMERINTAHAN MAHYELDI-EMZALMI DI KOTA PADANG Tesha Dwi Putri; Didi Rahmadi; Lara Indah Yandri; Meri Anggraini
Menara Ilmu Vol 15, No 1 (2021): VOL. XV NO. 1 JULI 2021
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v15i1.2731

Selama ini dukungan terhadap isu-isu publik yang dilakukan oleh organisasi keagamaan masih belum menjadi fokus utama (Hiarej & Stokke, 2017). Organisasi yang berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah masih berkutat kepada isu-isu identitas keagamaan, Muhammadiyah cenderung abai apabila berkaitan dengan isu-isu dasar. Tentunya, Sebagai organisasi yang memiliki jaringan sosial (social networking) yang paling mapan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian diantaranya: 1) apa peran Muhammadiyah terutama di tingkat lokal dalam memperkuat gagasan-gagasan demokrasi?; 2) bagaimanakah gambaran peran kader-kader Muhammadiyah yang terpilih baik sebagai anggota dewan maupun kepala daerah dalam memberikan akses kepada kelompok- kelompok masyarakat sipil dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada isu-isu publik?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja isu-isu publik yang mendapat perhatian dari Muhammadiyah, kemudian peneliti juga mendeskripsikan pola-pola respon kader-kader Muhammadiyah yang duduk di jabatan politik terhadap isu-isu kewargaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kulaitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Dari temuan dilapangan didapatkan fakta bahwa Muhammadiyah tidak memandang skeptis tentang politik. Politik bagi Muhammadiyah adalah tugas mu’amalah dunyawiyah yang wajib diperhatikan dalam konteks menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan umat dan bangsa bahkan lokal. Salah satu cara untuk mencapai cita-cita politik melalui kader Muhammadiyah yakni tegaknya sebuah sistem berdasarkan nilai-nilai agama. Artinya kader Muhammadiyah yang masuk kedalam sistem politik harus menganut politik adiluhung (high politics) yang menekankan pada penanaman etika moral agama ke dalam setiap individu Muslim. Upaya ini ditempuh melalui proses pendidikan guna membentuk manusia yang secara etis memiliki integritas diri. Oleh karena itu, membekali mereka dengan pengetahuan agama yang cukup diharapkan bisa membentengi diri dari tindakan dan kebijakan yang merugikan rakyat yang dipimpinnya. Meskipun secara institusional Muhammadiyah condong pada politik adiluhung, namun ada juga warga anggotanya yang aktif dalam partai politik (low politics). Muhammadiyah memandang bahwa politik di Indonesia sekarang ini mengarah pada perilaku politik yang pragmatik.Kata Kunci: Muhammadiyah, Islam Berkemajuan, Lokal

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Lara Indah Yandri; Gusriyanto Gusriyanto
Menara Ilmu Vol 13, No 6 (2019): Vol. XIII No. 6 April 2019
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/mi.v13i6.1409

Staf Ahli adalah pejabat yang ditunjuk untuk membantu Kepala Daerah yang bertugas menelaah suatu permasalahan yang terjadi atau mungkin akan terjadi di daerah untuk kemudian direkomendasikan pemecahannya. Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli sebagai pembantu Kepala Daerah bertugas untuk memberikan masukkan kepada Kepala Daerah sebelum membuat atau memutuskan suatu kebijakan tertentu agar kebijakan yang dihasilkan bisa maksimal. Sesuai dengan Peraturan Walikota Pariaman Tugas Pokok Staf Ahli berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 adalah melaksanakan pengkajian, penganalisaan, dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya. Namun kenyataannya Staf Ahli Kota Pariaman tidak sesuai dengan bidang pendidikannya, serta tidak banyak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Tupoksi yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009. Dengan demikian peneliti ingin melihat bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan desain penelitian deskriptif dengan memakai 7 indikator keberhasilan implementasi yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dengan indicator kesulitan teknikal, kejelasan dan konsistensi tujuan, integrasi hierarki didalam dan diantara lembaga pelaksana, aturan keputusan dari lembaga pelaksana, rekruitmen dari pejabat pelaksana, jangkauan formal oleh pihak luar dan komitmen dan skill pejabat pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulakan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman hanya 2 indikator yang mulai jalan yaitu kejelasan dan konsistensi tujuan, dan jangkauan formal pihak luar. Sementara itu 5 indikator lainnya kesulitan teknikal, keputusan aturan lembaga pelaksana, integrasi hirarki, rekruitmen dari lembaga pelaksana dan komitmen dan skill belum terlaksana dengan semestinya. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Walikota, Uraian Tugas

BULAN RAMADHAN MEMBENTUK PENDIDIKAN KARAKTER BERINTEGRITAS Lara Indah Yandri; Riko Riyanda; Didi Rahmadi; Thesa Dwi Putri; Khairiyah Khairiyah
Menara Pengabdian Vol. 2 No. 1 (2022): Vol. 2 No. 1 Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Kegiatan pengabdian ini memberikan pengetahuan, pemahaman, dan menanamkan nilai-nilai moral pendidikan berkarakter integritas kepada siswa/anak didik di Panti Asuhan Kulumbuk. Momentum ramadhan tepat untuk memberikan aspek nilai-nilai beriintegritas itu kepada anak didik, sebab di bulan ini adalah bulan latihan, dan bulan pendidikan untuk selalu meningkatkan nilai-nilai kebaikan (taqwa). Dengan memperbanyak mmberikan pesan moral kepada anak-anak didik khususnya di panti asuhan tersebut diharapakan semakin manambah nilai-nilai taqwa, dan bisa berkontribusi untuk penanaman nilai karakter untuk peserta anak didik di panti asuahan. Tahapan pembinaan pendikan berkarakter berintegrotas ini dilakukan pada dalam waktu satu hari di Bulan Ramadhan 1443 H. Adapun tim pengabdi melakukan kegiatan sebagai berikut: Penyampaian materi dilakukan dengan melakukan permainan (game) kepada anak-anak perserta didik di Panti Asuhan Al-Hidayah, beberapa game akan dimainkan untuk merereka belajar memahami pendidikan karakter mereka dan Materinya meliputi antara lain: permaianan game tentang nilai-nilai integritas: kejujuran, kepedullian, didipilin, tanggung jawab. Adapun tujuan dari kegiatan pembinaan ini diantaranya adalah (1) dengan game yang dipilih bisa menjawab nilai-nilai integritas yang harus selalu dimiliki oleh anak-anak panti asuhan di panti asuhan Al Hidayah Kalumbuk. (2) Terbentuknya pemahaman nilai-nilai karakter yang islami bagi perserta anak didik di Panti Asuhan Al-Hidayah. (3) Mendorong keterlibatan siswa-siswa anak panti asuhan untuk meningkatkatkan integritas seperti kejujuran, kepedulian. Kata Kunci: Pendidikan, Karakter, Integritas

PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI POLITIK BAGI MASYARAKAT JORONG DATA SUNGAI TALEH, NAGARI BARINGIN, KAB. AGAM Riko Riyanda; Lara Indah Yandri; Khayriah Khayriah; Didi Rahmadi; Tesha Dwi Puteri
Menara Pengabdian Vol. 1 No. 2 (2021): Vol. 1 No. 2 Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Sarana penting dalam rangka menciptakan pemilu yang demokratis adalah dengan memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Aspek tersebut menjadi sebuah kewajiban bagi Dosen Prodi Ilmu Politik UM Sumatera Barat melakukan pengabdian dengan tema sosialisasi “katakan tidak pada money politic” di saat pemilu dan pilkada. Pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat dilakukan di Jorong Data Sungai Taleh, Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan. Metode dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Tujuan pengabdian ini adalah selain utnuk memberikan pencerahan politik kepada masyarakat akan bahaya money politic juga untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan keterlibatan masyarakat ikut berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu dan pilkada. Adapun materi dalam pengabdian ini adalah: Apa itu money politic, faktor penyebab dan pendorongnya, contoh money politic dan bagaimana membedakan dengan cost politic dan bagaimana pula cara menghindarinya. Hasil dari pengabdian ini: sosialisasi dan pendidikan politik sepenuhnya punya nilai manfaat bagi masyarakat untuk sama-sama mewujudkan pemilu yang demokratis. Masyarakat menyadari akan bahaya money politic di satu sisi, namun di sisi yang lain juga bagian dari pelaku penerima dari peserta pemilu. Kadang sulit untuk tidak terhindar karena alasan kebutuhan ekonomi. Setelah dijelasakan dampak dan akibatnya cukup memantik masyarakat dengan pertamyaan cara agar tidak terlibat dari pengaruh buruk money politic tersebut.Kata kunci: sosialisasi politik, pendidikan politik, money politik, pemilu demokratis

Marketing Politik Sarkawi Ahmad Dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 Hafsah Astuti; Tesha Dwi Putri; Lara Indah Yandri; Khairiyah Khairiyah
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 17, No 1 (2023): Vol 17 No. 01 APRIL 2023
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v17i1.4240

Pemilihan Legislatif dipenuhi oleh dinamika politik untuk meraup suara rakyat. Hal ini tentu menjadi pertimbangan kontestan untuk memilih strategi marketing yang tepat dalam pengumpulan suara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Marketing Politik Sarkawi Ahmad dalam Pemenangan Pemilihan Legislatif di Kabupaten Mandailing Natal di Tahun 2019. Jenis Penelitian adalah Kualitatif, melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan dokumentasi. Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Sarkawi Ahmad melakukan marketing politik dalam mengahadapi pemilihan legislatif tahun 2019 melalui aktifitas politiknya dengan menerapkan program 4P; yaitu Product (p-1) dengan memasarkan program dan kadidat, kedua Promotion (p-2) lewat media dan komunikasi untuk mengikat konstituen, yang ketiga Price (p-3) terkait harga yang dikeluarkan oleh Sarkawi dimulai dari awal pencalonan hingga akhir, dan terakhir Place (p-4) yakni membuat strategi penyebaran di daerah Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, sosok Sarkawi Ahmad dan popularitasnya menjadi faktor dominan atas kemenangan di Kabupaten Mandailing. Kata Kunci : Marketing Politik, Pemilihan Legislatif, Strategi Politik.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search