<![CDATA[ Abstrak - BerdasarkanPasal 42 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak dibawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjutusia. Dan perlindungan terhadap konsumen kaum penyandang disabilitas perlu diberikan, diantaranya hak untuk diperlakukan dan dilayani dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam kenyataan di lapangan ditemukan belum terpenuhinya fasilitas khusus tersebut. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen penyandang disabilitas belum dilaksanakan secara maksimal. Pelaku usaha masih belum melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan fasilitas khusus karena terhambat oleh beberapa hal yang menjadi kendala. Upaya pelaku usaha dalam hal tidak terpenuhinya hak konsumen penyandang disabilitas adalah mencoba untuk memenuhi hak konsumen penyandang disabilitas, namun hal tersebut membutuhkan jangka waktu yang panjang. Disarankan kepada konsumen disanilitas untuk lebih sadar akan hak nya, serta pelaku usaha dan pemerintah untuk sama-sama mengimplementasikan aturan hukum perlindungan konsumen serta undang-undang pelayaran, dan diharapkan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha atas penyediaan fasilitas khusus secara berkala, apabila dalam kurun waktu tertentu masih belum terpenuhi maka hendaknya dapat dijatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha dapat berupa sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha.]]>
Copyrights © 2021
