Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Kadriah Kadriah
Universitas Syiah Kuala
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN KREDIT DENGAN KUALITAS DIRAGUKAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT INVESTASI PADA PT BANK BRI (Suatu Penelitian pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh) Mutiara Nabila Noviyandri; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak  -  Salah  satu  upaya  untuk  meminimalkan  potensi  kerugian  yang  disebabkan  oleh  kredit  bermasalah khususnya  kredit  diragukan,  bank  dapat  melakukan  beberapa  upaya  penyelesaian  kredit.  Kredit  diragukan adalah kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok  dan/atau bunga antara 121 hari hingga 180 hari. Penyelesaian  kredit  bermasalah  diatur  dalam  Peraturan  OJK  No.42/POJK.03/2017  tentang  Kewajiban Penyusunan  dan  Pelaksanaan  Kebijakan  Perkreditan  bagi  Bank  Umum.  Hasil  penelitian  ditemukan  kredit diragukan  dilakukan  melalui  beberapa  tahap  yaitu  penagihan,  pemberian  surat  peringatan  1,2  dan  3, restrukturisasi dan gugatan sederhana.  Hambatan yang dihadapi selama penyelesaian kredit diantaranya faktor tidak  terbukanya  debitur  dan  kreditur,  kegagalan  usaha  debitur  dan  debitur  yang  memiliki  itikad  tidak  baik. Pemenuhan prinsip keadilan dalam penyelesaian kredit, pihak debitur maupun kreditur sudah memenuhi prinsip keadilan  karena  dengan  adanya  upaya  penyelesaian  tersebut,  kreditur  dapat  menyelesaikan  kredit  yang bermasalah secara efektif. Pihak debitur juga dapat melakukan kewajiban pembayarannya secara intensif. Kata Kunci : Kredit, Kredit Diragukan, Kredit Investasi, Penyelesaian Kredit.
TINJAUAN YURIDIS HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA Mursalin Mursalin; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini berjudul tinjauan yuridis hak paten sebagai objek jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan prosedur pengikatan hak paten apabila dipergunakan sebagai objek jaminan fidusia, dan untuk menjelaskan mekanisme eksekusi hak paten sebagai objek jaminan fidusia jika debitur cidera janji. Metode dalam penelitian artikel ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji dan menganalisis suatu penelitian hukum dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, majalah dan surat kabar, dan jurnal hukum serta sumber lainnya yang sesuai atau memiliki relevansi dengan penulisan artikel ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak paten sebagai suatu objek jaminan fidusia diperbolehkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur benda yang bisa dipergunakan sebagai suatu objek jaminan fidusia karena mempunyai nilai ekonomis dan dapat dialihkan. Namun Undang-Undang Jaminan Fidusia belum mengatur secara lengkap mengenai tata cara terhadap pengikatan dan mekanisme eksekusi hak paten sebagai objek dalam jaminan fidusia. Sehingga mengakibatkan terhadap hak paten sulit dilakukan pengikatan dan eksekusi jika dijadikan objek jaminan kredit. Selama Undang-Undang Paten diterbitkan, sampai sekarang tidak ada yang menjaminkan hak paten sebagai suatu objek jaminan fidusia di Aceh, ini disebabkan hak paten belum dapat diterima sebagai objek pelunasan hutang di bank. Kepada pembentuk undang-undang disarankan untuk merevisi Undang-Undang Jaminan Fidusia agar menyesuaikan dan mengikuti perkembangan yang terdapat dalam Undang-Undang Paten.
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1929K/PDT/2015 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM Sri Wahyuni; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyusunan studi kasus atas Putusan MA No.1929K/PDT/2015 Tentang Perbuatan Melawan Hukum ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim tentang kapasitas penggugat selaku direktur perseroan terbatas dalam mengajukan gugatan serta menerangkan apakah pertimbangan hakim tersebut sudah memberikan keadilan dan kepastian kepada yang berpekara.  Data penulisan studi kasus ini diperoleh dari riset pustaka atau yuridis normatif dengan menekuni permasalahan kasus, perundang-undangan yang berlaku, buku, jurnal serta dokumen lain terpaut dengan permasalahan studi kasus ini. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa hakim melakukan kekeliuran serta kekhilafan dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga hakim berpendapat gugatan tersebut tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan mencermati ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dianjurkan dalam memutuskan suatu masalah supaya lebih mencermati Undang-Undang yang terpaut sehingga menghasilkan keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak.Kata Kunci : Perbuatan melawan hukum, Direksi mewakili perusahaan di pengadilan
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS RAMAH DISABILITAS (Suatu Penelitian Di PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Kota Sabang) Teuku Amirul Muhaimin; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak - BerdasarkanPasal 42 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak dibawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjutusia. Dan perlindungan terhadap konsumen kaum penyandang disabilitas perlu diberikan, diantaranya hak untuk diperlakukan dan dilayani dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam kenyataan di lapangan ditemukan belum terpenuhinya fasilitas khusus tersebut. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen penyandang disabilitas belum dilaksanakan secara maksimal. Pelaku usaha masih belum melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan fasilitas khusus karena terhambat oleh beberapa hal yang menjadi kendala. Upaya pelaku usaha dalam hal tidak terpenuhinya hak konsumen penyandang disabilitas adalah mencoba untuk memenuhi hak konsumen penyandang disabilitas, namun hal tersebut membutuhkan jangka waktu yang panjang. Disarankan kepada konsumen disanilitas untuk lebih sadar akan hak nya, serta pelaku usaha dan pemerintah untuk sama-sama mengimplementasikan aturan hukum perlindungan konsumen serta undang-undang pelayaran, dan diharapkan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha atas penyediaan fasilitas khusus secara berkala, apabila dalam kurun waktu tertentu masih belum terpenuhi maka hendaknya dapat dijatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha dapat berupa sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN DI BAWAH UMUR (Suatu Penelitian Di Kota Langsa) Ryan Hidayat; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Pasal 13 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual”. Penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi suatu keuntungan tanpa memikirkan dampak buruk yang akan terjadi terhadap kesehatan mental dan fisik, hal tersebut masih terjadi di Kota Langsa. Tujuan artikel ini untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan di bawah umur di Kota Langsa, faktor penyebab sehingga anak harus bekerja di Kota Langsa, tanggung jawab pemerintah Kota Langsa terhadap anak yang dipekerjakan di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat Yuridis Empiris, yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian pelaksanaan di lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan di bawah umur di Kota Langsa tidak berjalan sesuai dengan undang-undang dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena proses dalam melaksanakan undang-undang tersebut belum berjalan dengan baik, dan kurangnya pengawasan para aparatur dalam menjalankan tugasnya.Faktor yang menyebabkan anak bekerja di bawah umur adalah tingkat kesejahteraan yang rendah, tuntutan keluarga dan kurangya kesadaran akan pendidikan. Disarankan kepada Pemerintah Aceh dan Kota Langsa serta lembaga terkait lainnya agar dapat membina, mengedukasi, memberi bantuan tepat guna untuk mengetaskan kemiskinan dan lebih memerhatikan keadaan anak-anak yang dipekerjakan di bawah umur.Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pekerja dibawah umur
PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 51 TAHUN 2020 DI WARUNG KOPI DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Intan Suci; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 di warung kopi dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen, faktor-faktor yang berpotensi menghambat pelaksanaan perlindungan konsumen melalui penerapan protokol kesehatan serta sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan di warung kopi sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 di warung kopi belum berjalan efektif sebagai salah satu upaya melindungi konsumen dari potensi penyebaran dan penularan COVID-19. Hal tersebut dikarenakan tidak meratanya sosialisasi oleh pemerintah kota dan terdapat hambatan dalam pelaksanaan peraturan walikota tersebut, yang terdiri dari faktor internal, yaitu masih ada pekerja yang tidak menggunakan masker berada di warung kopi dan faktor eksternal, yaitu masih adanya pengunjung yang tidak menggunakan masker saat memasuki warung kopi dan tidak menjaga jarak saat berada di warung kopi.Kata Kunci : Covid-19, Perlindungan Konsumen, Protokol Kesehatan 
AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN DI MAHKAMAH SYARIAH JANTHO Muhammad Farid; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini mencoba menjelaskan sebab-sebab yang menyebabkan para pihak mengupayakan pembatalan perkawinan, implikasi hukum pembatalan bagi anak yang lahir dalam perkawinan, dan implikasi hukum bagi suami istri yang mengupayakan pembatalan perkawinan. Data untuk penelitian tesis ini berasal dari kombinasi studi kepustakaan dan investigasi lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden yang merupakan data primer, dan metode pengambilan sampel adalah total sampling dan analisis data. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, putusan pengadilan, teks, dan peraturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden yang merupakan data primer, dan metode pengambilan sampel adalah total sampling dan analisis data. Analisis data kualitatif digunakan. Menurut hasil penelitian, alasan para pihak untuk membatalkan perkawinan adalah karena pemalsuan identitas dan penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan, dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah pemutusan perkawinan. hubungan antara suami dan istri, sehingga perkawinan dianggap tidak pernah. terjadi setelah dikeluarkannya keputusan hukum yang tetap oleh pengadilan. Namun demikian, putusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap anakanak yang lahir selama perkawinan karena tidak mengakhiri ikatan hukum antara anak dan orang tuanya, dan kedua orang tua berhak menghidupi anak. Kata kunci : Akibat Hukum, Pembatalan Perjanjian, Mahkamah Syariah.
Co-Authors Intan Suci Muhammad Farid Mursalin Mursalin Mutiara Nabila Noviyandri Ryan Hidayat Teuku Amirul Muhaimin Wahyuni, Sri