<![CDATA[This study discusses an approach widely used in the study of legal anthropology, i.e., semi-autonomous social field, for its potential application in the fields of urban studies and planning. This approach is considered highly relevant as it explains what and why discrepancies take place between what is dictated by state policy (including spatial planning) and what is actually accepted and applied in a semi-autonomous social field, like community or organization/company. By understanding these discrepancies, we may be able to appreciate the existence of local norms, values, and habits and, therefore, also of legal pluralism. Once again, as a legal product, urban plan is also bound to such an understanding. Two examples are taken to illustrate the application of this approach. In both illustrations, processes of elaboration, adjustment, acceptance, and conflict were demonstrated. Keywords: semi autonomous social field, rules-in-use, urban studies and planning. AbstrakKajian ini membahas pendekatan yang lazim digunakan dalam kajian antropologi hukum, yaitu bidang sosial semi-otonom, dan potensi penerapannya dalam bidang studi dan perencanaan perkotaan. Pendekatan ini dipandang sangat relevan karena menjelaskan apa dan mengapa terjadi perbedaan antara apa yang ditetapkan oleh kebijakan negara (termasuk rencana tata ruang) dan apa yang sesungguhnya diterima dan diterapkan dalam bidang sosial semi-otonom, seperti komunitas atau organisasi/perusahaan. Dengan memahami ketidaksesuaian tersebut kita dapat mengapresiasi keberadaan norma, nilai dan kebiasaan lokal dan karenanya juga dapat menghargai pluralisme hukum. Sekali lagi, sebagai produk hukum, rencana kota juga terikat pada pemahaman semacam itu. Dua contoh digunakan untuk mengilustrasikan penerapan pendekatan ini. Dalam kedua contoh, proses-proses elaborasi, penyesuaian, penerimaan, dan konflik ditunjukkan.]]>
Copyrights © 2021
