<![CDATA[Makalah ini membahas kasus tata kelola imigrasi menanggapi kebijakan migrasi Indonesia selama wabah Covid-19. Hal ini mengindikasikan kebijakan imigrasi di Indonesia yang dengan cepat berubah setiap bulannya menjadi isu yang serius, misalnya tentang tumpang tindih kewenangan di perbatasan, kebijakan yang terfragmentasi, sengketa penegakan hukum di perbatasan, dan kebingungan tentang kebijakan visa dan izin tinggal. Makalah ini menerapkan metodologi penelitian kualitatif studi kasus tunggal dengan pendekatan kerangka teori. Studi ini menemukan bahwa kebijakan dan tata kelola migrasi di Indonesia dalam pandemi Covid-19 telah memasukkan teori tata kelola dengan lima proposisi seperti yang dijelaskan dalam Stoker (1998). Namun, tanggung jawab penutupan stasiun lintas batas kabur yang mengindikasikan tidak adanya koordinasi antar lembaga perbatasan, dan ini bisa mengarah pada menyalahkan dan mengkambinghitamkan. Kebijakan imigrasi di perbatasan Indonesia menggambarkan proses pembuatan kebijakan yang ketat namun tidak konsisten dimana instrumen kebijakan direvisi dan diperpanjang setiap bulan. Kebijakan tersebut belum dirancang untuk situasi setelah krisis Covid-19 di Indonesia dinyatakan selesai oleh otoritas yang berwenang.]]>
Copyrights © 2020
