<![CDATA[This study discusses the government structure of Palembang during the Japanese occupation in 1942-1945, especially regarding the Syu government. The research method used is historical or historical research methods. The purpose of this research is to increase knowledge and dig deeper into the history of Palembang City and also to highlight the historical traces of the Palembang regional political system during the reign of Japan. This research is related to the Syu government system or called Residency. The results of this study are that before the Japanese came and colonized the archipelago, the Palembang area had rules made by the Dutch and customary law then Japan arrived in Sumatra and issued a new law called Seirei (Osamu Seirei), this rule book discusses military government, which levels consist of Syuugun (residence), Bansyuu (sub-residence), Gun (district), and Son (sub-district), the unique thing is that even though it seems to have changed, in fact, the constitutional structure is the same as the previous system but only changes in terms.Penelitian ini membahas tentang struktur pemerintahan Palembang pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945 khususnya mengenai pemerintahan Syu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah atau historis. Tujuan dari penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan serta menggali lebih dalam mengenai sejarah di Kota Palembang juga mengangkat jejak historis dari sistem politik daerah Palembang saat berkuasanya Jepang. Penelitian ini terkait sistem pemerintahan Syu atau disebut Keresidenan. Hasil dari penelitian ini adalah sebelum Jepang datang dan menjajah wilayah nusantara, daerah Palembang telah terdapat aturan yang dibuat Belanda serta hukum adat kemudian Jepang tiba di Sumatera dan mengeluarkan sebuah Undang-undang baru bernama Seirei (Osamu Seirei), kitab aturan ini membahas tentang pemerintahan militer, yang mana tingkatannya terdiri atas Syuugun (Karesidenan), Bansyuu (sub karesidenan), Gun (distrik), dan Son (subdistrik), uniknya walaupun terkesan berubah tetapi sebenarnya susunan ketatanegaraan ini sama dengan sistem sebelumnya namun hanya mengalami pergantian istilah.]]>
Copyrights © 2021
