<![CDATA[Eksistensi negeri dan pemerintahan adatnya di Maluku mulai hilang dan terkikis pada waktu pemerintah Indonesia di masa Orde Baru menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menyeragamkan sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Akan tetapi, adanya era otonomisasi, dengan diberlakukan undang-undang yang membolehkan tiap-tiap daerah dapat mengembalikan sistem pemerintahan adat yang masih berlaku maka masyarakat dan pemerintah daerah Maluku mulai menerapkan undang-undang tersebut. Pemerintah Provinsi Maluku telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 yang memberi kesempatan kepada setiap kabupaten dan kota untuk mengembalikan sistem pemerintahan adat pada tiap-tiap negeri (desa). Namun demikian timbul masalah kontroversi tentang jabatan matarumah parentah atau hak sebagai kepala pemerintahan negeri. Hampir semua negeri yang telah kempali kepada pemerintahan adat, terbentur pada masalah matarumah yang berhak untuk menduduki jabatan kepala pemerintahan negeri atau raja. Oleh karena itu, dalam upaya menjaga ketentraman masyarakat, adat istiadat dan sejarah kepemimpinan negeri-negeri maka warga desa atau negeri harus mengembalikan kepemimpinan pemerintahan kepada matarumah parentah sebagai pemangku kekuasaan yang sah. Ketaatan dan kepatuhan terhadap adat sangat penting dalam rangka menjaga keharmonisan hidup dan integritas di antara sesama warga desa. Masyarakat Maluku harus menyadari pentingnya pemerintahan adat yang diwariskan oleh leluhur kepada generasi sekarang untuk ditaati dan dilaksanakan dengan baik. Adat sebagai peredam konflik dan pengendalian ketegangan dalam masyarakat harus menjadi acuan dan pegangan bagi warga masyarakat di negeri]]>
Copyrights © 2020
