<![CDATA[Dengan adanya sistem politik yang demokratis dan adanya kesadaran akan semakin kompleksnya suatu urusan ataumasalah publik, keterbatasan sumber daya dan ketidakmampuan rasionalitas manusia menimbulkan banyak organisasitermasuk negara menerapkan pendekatan jaringan dalam mengintervensi suatu urusan atau masalah publik. Haltersebut menginspirasi dan menjadi alasan penting bagi penulis untuk melakukan kajian teoritis mengenai jaringan danpengelolaan jaringan dalam studi kebijakan publik. Jaringan kebijakan (policy network) adalah suatu konsep yangmenekankan bahwa adanya pola hubungan/interaksi yang lebih kurang stabil antar aktor-aktor yang terlibat dan salingtergantung di sekitar masalah atau urusan publik tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesuksesan dalammengintervensi masalah atau urusan publik tersebut sangat bergantung pada proses transaksi antar aktor, yang padahakekatnya adalah 'menghubung-hubungkan' aktor yang satu dengan aktor yang lain dalam rangka mencari titik temupendapat, kepentingan dan strategi untuk memecahkan masalah atau urusan publik tertentu guna mencapai tujuanbersama.Dengan banyaknya aktor yang terlibat dalam model jaringan seperti itu, maka dengan sendirinya kompleksitas dandinamika sangat mungkin untuk terjadi di dalamnya. Hal tersebut dimungkinkan karena aktor-aktor tersebut beradapada domain yang berbeda dan tidak memiliki pilihan-pilihan yang pasti (fixed preferences); aktor-aktor tersebutmemiliki persepsi dan solusi yang berbeda-beda dan dapat berubah setiap waktu; aktor-aktor tersebut memiliki tujuan,cara, sumber daya, kepentingan dan strategi tindakan yang berbeda-beda; dan aktor-aktor tersebut juga memiliki peranyang berbeda-beda (Kickert. et al,1999). Dengan kondisi tersebut, munculnya konflik-konflik tertentu dan konsekuensikonsekuensiyang tak terduga sangat mungkin pula untuk terjadi. Oleh karena itu, hal penting yang harus dilakukandalam jaringan semacam itu, menurut Rhodes (1990) adalah mengelola kompleksitas dan konsekuensi-konsekuensiyang tak terduga yang bakal muncul dalam jaringan tersebut, dengan cara memasukkan aspek manajemen (dalamKlinj;1996,96), yang kemudian lebih dikenal dengan terminalogi network management (pengelolaan jaringan).]]>
Copyrights © 2013
