<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam konsep transparan (keterbukaan) dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya diterapkan, baik dari sisi pemerintahan desa (Kepala Desa Nusapati) maupun dari unsur masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa) atau BPD, terjadi silang pendapat antara keduanya. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban anggaran (LPJ) mengalami keterlambatan karena keterbatasan dan kemampuan SDM rendah, serta LPJ tidak disampaikan secara terbuka kepada BPD baik secara langsung melalui rapat maupun tidak langsung melalui berbagai media informasi yang mudah diakses serta rendahnya pola komunikasi yang dibangun oleh kepala desa Nusapati dengan LPM dan BPD. Konsep Partisipatif, proses perencanaan, penetapan, serta pelaksanaan APBDes sudah melibatkan unsur masyarakat dalam perumusan RPJMD dan musrembang dan penggunaan anggaran. Efektifitas pelaksanaan ADD belum dilaksanakan secara oftimal karena masih terdapat kegiatan belum dilaksanakan disebabkan keterlambatan pencairan anggaran sebagai akibat keterlambatan LPJ. Efisien pelaksanaan ADD sudah baik, karena anggaran yang relatif kecil namun dirasakan besar manfaatnya oleh masyarakat dalam pembangunan desa Nusapati. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, penggunaan ADD belum atau tidak sama sekali dianggarakan untuk kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan dan lain-lain, disamping ketidakmampuan bagaimana cara memberdayakan masyarakat karena SDM aparatur desa rendah dan ketidakmampuan untuk mendatangkan ahli dibidang pemberdayaan masyarakat, kegiatan hanya diprioritaskan pada pembangunan fisik saja. Kata Kunci: Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.]]>
Copyrights © 2017
