<![CDATA[Melihat ketimpangan antara jumlah kasus korupsi pejabat pemerintahan dengan jumlah permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang pada pengadilan yang memiliki selisih cukup signifikan, maka perlu adanya perhatian serius dari berbagai kalangan. Hak mengajukan permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ternyata belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para pejabat pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan aspek yuridis empiris terhadap implementasi hak pengujian penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan di lingkungan pemerintah Kota Malang guna mewujudkan good governance. Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan analisis kualitatif yang berdasar pada data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder berupa dokumen resmi dari lokasi penelitian, internet dan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara yuridis empiris, kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pejabat pemerintahan akan eksistensi hak pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berpengaruh terhadap tidak dimanfaatkannya sarana perlindungan hukum secara optimal.]]>
Copyrights © 2022
