<![CDATA[Bank BPD Bali merupakan bank pemerintah provinsi bali yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank BPD Bali memiliki produk kredit yaitu kredit produktif yang diperuntukkan bagi debitur yang memiliki usaha dagang dan produk kredit konsumtif diperuntukkan bagi debitur perorangan yang berpenghasilan tetap dan berpenghasilan tidak tetap, yang sumber pengembalian kreditnya berasal dari gaji atau penghasilan usahanya. Pinjaman kredit perlu adanya suatu jaminan kredit yang berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang nasabah terhadap bank. Jaminan dapat berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan), BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan jaminan benda tidak bergerak seperti Tanah atau bangunan yang dilengkapi dengan Surat Hak Milik serta surat-surat sah lainnya. Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa merupakam jaminan benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit di Bank BPD Bali serta sebagai dasar hukum dalam penerimaan upah atau gaji setiap bulannya. Kendala yang dialami dalam penggunaan jaminan Surat Keputusan (SK) dikarenakan tidak bisa diperjual belikan seperti jaminan lain pada umumnya ketika terjadi kredit bermaslaah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa dan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kredi bermasalah dan penyelesaian kredit bermasalah di Bank BPD Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menganalisis berdasarkan fenomena terjadinya kredit bermasalah dalam penggunaan jaminan Surat Keputusan (SK) dan berpedoman pada teori keadilan dan teori penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Penelitian ini dilakukan di Cabang Pembantu (Capem) Bank BPD Bali di Kabupaten Badung dan Kantor Desa di Kabupaten Badung. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu penyelesaian kredit bermasalah dengan penggunaan jaminan Surat Keputusan (SK) di Bank Pembangunan Daerah Bali serta dalam pemberian kredit perlu adanya monitoring langsung kepada perangkat desa yang mengalami kendala dalam pembayaran dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal seperti force mejure wabah covid-19 yang mempengaruhi pendapatan Perangkat Desa dan adanya keterlambatan pembayaran upah yang menyebakan Perangkat Desa megalami kendala dalam pemenuhan prestasinya.]]>
Copyrights © 2022
