<![CDATA[Paradigma baru dalam undang-undang nomor 23 tahun 23 tahun 2014 tetang pemerintahan daerah menghendaki hubungan yang sejajar antara DPRD dengan pemerintah daerah. Hubungan sejajar tersebut menandakan bahwa posisi DPRD dan pemerintah daerah adalah menempati posisi yang sama kuat. Hal itu di perlakukan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government) yang di imbangi system pengawasan yang efektif dan efesien melalui mekanisme Check and Balance. Pemerintahan baik Good Government adalah pemerintahan yang di jalankan berdasarkan pada norma atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara konsisten dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan negara yang di landasi prinsip transparan, angkutabel, bersih, jujur dan amanah. Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, maka fungsi Dewan Perwakilan Rakyar Daerah di dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah adalah sangat penting. Pengawasan DPRD ini termasuk keputusan yang sanagt umum di luar peraturan perundang-undangan seperti kebijkan kepala daerah. The new paradigm in law number 23 of 23 of 2014 regarding regional governance requires an equal relationship between the DPRD and local governments. This parallel relationship indicates that the position of DPRD and local government is in the same strong position. This is done in order to create a good government (Good Government) which is balanced by an effective and efficient monitoring system through the Check and Balance mechanism. Good governance Good Government is a government that is run based on the norms or laws and regulations that regulate it consistently and responsibly in order to achieve the country's goals which are based on the principles of transparency, transportation, cleanliness, honesty and trustworthiness. To realize good regional governance, the function of the Regional People's Representative Council in supervising the implementation of regional government affairs is very important. This DPRD oversight includes decisions that are very general outside the statutory regulations, such as the policies of the regional head.]]>
Copyrights © 2021
