Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

6.761

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SIGn Jurnal Hukum Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG)

Hamza Baharuddin

Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 2564193

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 56 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim Di Indonesia Wahyudin Wahyudin; Said Sampara; Hamza Baharuddin
Kalabbirang Law Journal Vol. 2 No. 2 (2020): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang122

Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim di Indonesia sampai saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia secara bertahap. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Pemerintah didalam Konvensi Perubahan Iklim, protocol Kyoto , Paris Agremeent , dan Bali Roadmap. berkomitmen bersama Negara-negara anggota PBB menandatangani Komitmen didalam forum Internasional untuk ikut menanggulangi pemanasan global. Komitmen tersebut dituangkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan pengejawantahan komitmen tersebut di tuangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. 2) Upaya Pengendalian Krisis Iklim di Indonesia dilakukan melalui adaptasi dan mitigasi, Upaya adaptasi, difokuskan pada area yang rentan terhadap perubahan iklim, yakni: sumber daya air, pertanian, perikanan, pesisir dan laut, infrastruktur dan pemukiman, kesehatan, dan kehutanan. Upaya mitigasi dengan cara menghemat penggunaan listrik dan air, Melakukan 5R (Rethink, Reduce, Reuce, Recycle, Replace), Memanfaatkan energi alam semaksimal mungkin, Menggunakan peralatan ramah lingkungan, Melakukan kegiatan penghijauan, Efektivitas penggunaan kendaraan, Mengajak orang-orang sekitar Anda untuk melakukan hal yang sama. The Environmental Law Policy on Overcoming the Climate Crisis in Indonesia to date has been carried out by the Government of Indonesia in stages. This is evidenced by the Government's participation in the Climate Change Convention, the Kyoto protocol, the Paris Agremeent, and the Bali Roadmap. commit with the United Nations member states to sign a commitment in an international forum to help combat global warming. The commitment is outlined in the Law, Government Regulation and the manifestation of that commitment is contained in Presidential Regulation No. 61 of 2011 concerning the National Action Plan for Reducing Greenhouse Gas Emissions. 2) Efforts to Control the Climate Crisis in Indonesia are carried out through adaptation and mitigation. Adaptation efforts are focused on areas that are vulnerable to climate change, namely: water resources, agriculture, fisheries, coastal and marine, infrastructure and settlement, health and forestry. Mitigation efforts by saving electricity and water use, Performing 5R (Rethink, Reduce, Reuce, Recycle, Replace), Utilizing natural energy as much as possible, Using environmentally friendly equipment, Conducting greening activities, Effectiveness of vehicle use, Inviting people around you to do the same thing.

Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional Sarah Sarmila Begem; Nurul Qamar; Hamza Baharuddin
SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 1: April - September 2019
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v1i1.28

Penelitian ini mengkaji dan menelaah hukum tentang: Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional Berdasarkan Statuta Roma 1998. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat melalui Mahkamah Pidana Internasional melalui tahapan Pra-Peradilan, Penyelidikan, Acara Pemeriksaan Sementara, Peradilan, Pembuktian, dan Putusan. Adapun saran penelitian: a) Perlu adanya definisi yang jelas dan tegas tentang Agresi yang diatur dalam Statuta Roma 1998; b) Pelaksanaan sistem hukum penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat disarankan agar tetap menghargai kedaulatan suatu negara.

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memproduksi dan Memperdagangkan Kosmetik Ilegal Berbahaya: Studi Polres Pelabuhan La Ode Muhammad Jefri Hamzah; Andi Risma; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal berbahaya ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan (2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal berbahaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal yang berbahaya di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar terlaksana kurang efektif. Meskipun demikian, proses penegakan hukum yang dilakukan tersebut sudah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti tersangka Sdr. ARFANDY alias ARFANDY BIN MUSTAFA yang terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/ kosmetika yang tidak memiliki izin edar, sehingga tersangka dijerat dengan Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan juga dijerat dengan Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU R.I No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaha hukum, sarana dan prasarana, dan pengetahuan hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar. The purpose of this study is to: (1) Analyze the effectiveness of criminal liability against business actors who produce and trade dangerous illegal cosmetics in terms of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection; and (2) Analyzing the factors that influence the effectiveness of criminal liability against business actors producing and trading dangerous illegal cosmetics in terms of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results of the study show that: Law enforcement against businesses that produce and trade dangerous cosmetics that are dangerous in the Makassar Port Police Area is ineffective. Nevertheless, the law enforcement process carried out has referred to the applicable laws and regulations, such as the suspect Br. ARFANDY alias ARFANDY BIN MUSTAFA who was proven to have committed a crime of distributing pharmaceutical / cosmetic preparations that did not have a marketing authorization, so that the suspect was charged with Article 197 Jo article 106 paragraph (1) of Law R.I. No. 36 of 2009 concerning Health, and also snared with Article 62 Paragraph (1) Jo Article 8 Paragraph (1) of Law R.I No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The factors of legal substance, legal structure, legal status, facilities and infrastructure, and legal knowledge have less influence on law enforcement against dangerous cosmetics business operators in Makassar Port Police

Konflik Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Maros Bustam Bustam; Syahruddin Nawi; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bentuk konflik yang timbul pada pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Maros setelah pemberlakuan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dan 2) Untuk mengetahui bentuk penyelesaian konflik dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Maros. Penelitian ini berbentuk socio legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk-bentuk konflik dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah konflik horizontal yakni konflik yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana pihak-pihak yang terlibat tidak berada dalam keseimbangan kedudukan. Konflik ini terjadi karena faktor substansi hukum yang multitafsir, inkonsistensi pelaksanaan tugas dari penyelenggara pengadaan tanah dengan ketentuan dalam Undang-undang Pengadaan Tanah dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengadaan tanah. 2) Bentuk penyelesaian terhadap konflik pengadaan tanah dilakukan melalui harmonisasi substansi hukum, sinkronisasi antar sektor dalam pengambilan keputusan, redefinisi beberapa konsep pengadaan tanah dan sosialisasi hukum pengadaan tanah kepada masyarakat, sosialisasi hukum kepada masyarakat. The objectives of this study are 1) To determine the form of conflict that arises in the implementation of land acquisition for development in the public interest in Maros Regency after the enactment of Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition and 2) To determine the form of conflict resolution in the implementation of land acquisition for development in the public interest in Maros Regency. This research is in the form of socio legal research. The results showed that 1) The forms of conflict in the implementation of land acquisition for development of the public interest are horizontal conflicts, the conflicts involving two or more parties in which the parties involved are not in a balanced position. This conflict occurred due to the substance of the law which has multiple interpretations, inconsistency in the implementation of the duties of the land acquisition organizer with the provisions in the Land Acquisition Law and the lack of public understanding of land acquisition. 2) The form of resolution of land acquisition conflicts is carried out through harmonization of legal substance, synchronization between sectors in decision making, redefinition of several land acquisition concepts and socialization of land acquisition law to the community, and socialization of the law to the community.

Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi Kota Makassar Herman Herman; Hambali Thalib; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Paradigma baru dalam undang-undang nomor 23 tahun 23 tahun 2014 tetang pemerintahan daerah menghendaki hubungan yang sejajar antara DPRD dengan pemerintah daerah. Hubungan sejajar tersebut menandakan bahwa posisi DPRD dan pemerintah daerah adalah menempati posisi yang sama kuat. Hal itu di perlakukan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government) yang di imbangi system pengawasan yang efektif dan efesien melalui mekanisme Check and Balance. Pemerintahan baik Good Government adalah pemerintahan yang di jalankan berdasarkan pada norma atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara konsisten dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan negara yang di landasi prinsip transparan, angkutabel, bersih, jujur dan amanah. Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, maka fungsi Dewan Perwakilan Rakyar Daerah di dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah adalah sangat penting. Pengawasan DPRD ini termasuk keputusan yang sanagt umum di luar peraturan perundang-undangan seperti kebijkan kepala daerah. The new paradigm in law number 23 of 23 of 2014 regarding regional governance requires an equal relationship between the DPRD and local governments. This parallel relationship indicates that the position of DPRD and local government is in the same strong position. This is done in order to create a good government (Good Government) which is balanced by an effective and efficient monitoring system through the Check and Balance mechanism. Good governance Good Government is a government that is run based on the norms or laws and regulations that regulate it consistently and responsibly in order to achieve the country's goals which are based on the principles of transparency, transportation, cleanliness, honesty and trustworthiness. To realize good regional governance, the function of the Regional People's Representative Council in supervising the implementation of regional government affairs is very important. This DPRD oversight includes decisions that are very general outside the statutory regulations, such as the policies of the regional head.

Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Prajurit TNI-AD: Studi Kodam XIV Hasanuddin Ari Yudha Satria; Baharuddin Badaru; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui analisis efektivitas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Tentara Indonesia di wilayah hukum Kodam XIV / Hasanuddin; 2) Untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh tentara Tentara Nasional Indonesia di wilayah hukum Kodam XIV / Hasanuddin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh prajurit Angkatan Darat di wilayah Kodam XIV / Hsn, yaitu Prajurit Jiwa, Prajurit yang melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika pada dasarnya adalah Faktor Individu, Faktor Lingkungan dan Unit Komandan menerapkan sistem kepemimpinan feodalistik; efektivitas tindak pidana kejahatan narkotika terhadap Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Indonesia di wilayah hukum Kodam XIV / Hasanuddin masih kurang efektif, karena pada periode 2015-2019 terdapat 284 kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan 284 personil, dan dari 30 responden, 14 atau 46,67% mengatakan bahwa hukuman itu bukan sistem yang efektif. The Research Objectives: To find out the effectiveness analysis of the Narcotics Abuse Act conducted by the Indonesian Army in the jurisdiction of Kodam XIV / Hasanuddin; 2) To find out the analysis of the factors that influence the occurrence of narcotics abuse crimes committed by the Indonesian National Army soldiers in the jurisdiction of Kodam XIV / Hasanuddin. The results showed that: Factors causing the occurrence of criminal acts of narcotics abuse committed by Army soldiers in the Kodam XIV / Hsn region, namely Soul Soldiers, Soldiers who commit narcotics abuse crimes are basically Individual Factors, Environmental Factors and Commander Units apply the system feudalistic leadership; the effectiveness of narcotics crime against the Indonesian Army of the Indonesian Army in the jurisdiction of Kodam XIV / Hasanuddin is still ineffective, because in the 2015-2019 period there were 284 cases of narcotics abuse involving 284 personnel, and of 30 respondents, 14 or 46.67% said that the punishment was not an effective system

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Oleh Pemerintah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Syahdan Syahdan; Hamza Baharuddin; Muhammad Ilyas
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sudah berjalan dengan baik dilihat dengan antusiasme warga, dibuktikan dengan banyaknya warga yang hadir dalam acara Penyuluhan PTSL 2020 tersebut. Pengumpulan data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini sudah sesuai target dan sasaran yang telah ditargetkan sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sumber daya manusia yang harus dikembangkan agar mampu mencapai tujuan organisasi. Begitu juga sarana dan prasarana yang memadai agar kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik. Serta budaya hukum masyarakat yang harus dibenahi lebih dahulu, tanpa pengetahuan masyarakat yang cukup, terkait program PTSL tidak akan pernah berhasil. This study aims to determine and analyze the implementation of the Complete Systematic Land Registration program and to determine the factors that influence it. This research is a type of empirical legal research. The results showed that the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) was already going well, seen with the enthusiasm of the residents, as evidenced by the number of residents who attended the 2020 PTSL Counseling event. This Complete Systematic Land Registration (PTSL) data collection has met the targets and targets that have been previously targeted. Factors affecting the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program are human resources that must be developed in order to be able to achieve organizational goals. Likewise, adequate facilities and infrastructure so that these activities will run well. As well as the legal culture of the community that must be addressed first, without sufficient community knowledge, the PTSL program will never succeed.

Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Nasriah Nasriah; Dachran S Busthami; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Penelitian bertujuan mengetahui bentuk perlindungan Terhadap Istri Melalui putusan pengadilan di Pengadilan Agama Belopa dan mengetahui pelaksanaan isi putusan hakim Pengadilan Agama Belopa tentang pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang diberikan melalui putusan pengadilan yaitu berupa pemberian nafkah lampau, nafkah mut’ah, nafkah iddah, dengan cara pembebanan kepada bekas suami. Dan Pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam prakteknya, banyak suami yang tidak mau membayarkan nafkah mantan istri di persidangan, sehingga hakim memberikan kebijakan dengan memerintahkan suami untuk membayarkan mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah sebelum pembacaan ikrar talak atau menunda sidang penyaksian ikrar talak bagi suami yang ingkar terhadap kewajibannya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan hak-hak mantan istri dan memberikan keadilan bagi istri yang ditalak oleh suaminya. This study aims to determine the form of protection for wives through court decisions at the Belopa Religious Court and to find out the implementation of the contents of the Belopa Religious Court judge's decision regarding providing a living for ex-wives due to divorce. The method used is a sociological-juridical research method. The results showed that the application of the form of legal protection to the wife that was given through a court decision was in the form of giving a past income, living a mut'ah, iddah income, by means of imposition to the ex-husband. And the provision of income for the ex-wife due to divorce is carried out after the husband has read the divorce vow or after the decision has permanent legal force. However, in practice, many husbands do not want to pay for their ex-wives in court, so the judge provides a policy by ordering their husbands to pay mut'ah, iddah livelihoods, and madhiyah livelihoods before reading the divorce vows or postpone the hearing of the divorce vows for husbands who renounce obligation. This policy was carried out to protect the rights of the ex-wife and to provide justice for the wife who was bullied by her husband.

Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Murabahah: Studi Aqad Istishna’ No. 001/BMT-NH/PSY/2019 Fatmi Nuryanti; Abdul Qahar; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan Untuk Untuk menganalisis dan menjelaskan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Murabahah. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian murabahah dengan akad istishna’ No. 001/BMT-NH/PSY/2019. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa Hak mitra (mustashni) menjadi kewajiban bagi (Shani) dalam perjanjian murabahah. Hak mitra adalah Hak Mendapatkan Informasi Yang Transparan, Hak Mendapatkan Perlakukan yang Adil, Hak Untuk Mendapatkan Pelayanan yang Handal, Hak Mendapatkan Perlindungan Kerahasiaan dan Keamanan Data, Hak Mengajukan Aduan. Sedangkan kewajiban mitra (mustashni) menjadi hak bagi (shani) dalam perjanjian murabahah yaitu membayar angsuran secara tertib setiap bulan sampai dengan periodenya berakhir dan memenuhi segala persyaratan administrative. Para Pihak dalam Perjanjian Murabahah dengan Akad Istishna’ No. 001/BMT-NH/PSY/2019 memiliki kedudukan yang sama dalam perlindungan hukum. Akan tetapi pihak shani tidak boleh memaksakan kehendak kepada pihak Mustashni. This study aims to analyze and explain the rights and obligations of the parties in the Murabahah agreement. To analyze and explain the legal protection of the parties in the murabahah agreement with the istishna contract. 001 / BMT-NH / PSY / 2019. Based on an analysis of the data and facts the author concluded that the rights of partners (mustashni) become an obligation for (Shani) in the murabaha agreement. Partner rights are the Right to Get Transparent Information, the Right to Get Fair Treatment, the Right to Get Reliable Services, the Right to Get Data Privacy and Security Protection, the Right to File a Complaint. Whereas the obligation of the partner (mustashni) becomes the right for (shani) in the murabahah agreement that is to pay installments in an orderly manner every month until the period ends and meet all administrative requirements. Parties to the Murabahah Agreement with the Istishna Agreement 'No. 001 / BMT-NH / PSY / 2019 have the same position in legal protection. But the shani may not force the will on the Mustashni side.

Efektivitas Penerapan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana: Studi Di Kejaksaan Negeri Wajo Andi Kalsum; Baharuddin Badaru; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo. 2) untuk menganalisis efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Faktor hukum, Faktor Penegak hukum, Faktor kebudayaan, Faktor sarana atau fasilitas pendukung, dan Faktor masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo. 2) Efektifitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa berdasarkan faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor kebudayaan, faktor sarana atau fasilitas pendukung, dan faktor masyarakat dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo terlaksana kurang efektif. The research aims to: To find out the implementation of the imposition of a criminal payment of substitute money as an additional crime in handling cases of corruption, especially in the jurisdiction of the District Attorney Office , and provide solutions regarding the obstacles encountered. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from the study of documents and interviews with interested parties in this case the Sragen District Attorney's Office, then conducted a qualitative descriptive analysis. The research results of the authors find that: Material criminal law against the abuse of authority in corruption is the element to benefit oneself or others and also the abuse of authority, opportunity or means available because of position and position, as well as can harm the country's finances or the economy country. Abuse of authority in corruption can be accounted for by two legal concepts, namely the concept of state administrative law and criminal law.

Co-Authors A. Azheila Mahadewi A. Muin Fahmal A. Satya Adicipta Abdul Agis Abdul Qahar Abu Rizal Tadjuddin Adam Mulfadrin Agung Hariyanto Ahyuni Yunus Akhmad Saparuddi Andi Bustanil Arifin Al Andi Haerul Karim Andi Ishak Andi Kalsum Andi Muchlis Andi Rahmat Musrya Andi Risma Andi Risma Andi Tenri Lukman Arfah Tenri Ulan Ari Yudha Satria Arie Chandra Arman Arman Baharuddin Badaru Bustam Bustam Dachran S Busthami Dearty Puspitasari B Dewi Ayu Lestari Dian Arthauly Pangaribuan Dzulkifli Syafar Nur Endang Sri Widyastuti Ruslan Fatmi Nuryanti Hambali Thalib Hamsira Halim Hardianto Djanggih Harmiati Harmiati Haryati M Nur Hasan Kadir Hasrul Hasrul Herman Herman Ilham Abbas Imam Mujahidin Irawan Irawan Irdin Riandi Thahir Irfan Idham Jabbar Jabbar Jamaris Jamaris Jhoni Haulussy Kamri Ahmad Karmila As’ad La Ode Husen La Ode Muhammad Jefri Hamzah M. Syarwan Nur Hasan Ma'ruf Hafidz Muh. Syukur Muhammad Fachri Said Muhammad Jasardi Muhammad Nurfajar Syafar Muliaty Pawennei Mustandar Mustandar Nasriah Nasriah Nopianti Pratiwi Nur Fadhillah M Nurul Qamar Nurul Wafiqah Ashar Rezeky Setyawan Amir Said Sampara Sarah Sarmila Begem Sholihin Halafah Sirajuddin Sirajuddin Sufirman Rahman Sulaiman Syamsuddin Syahdan Syahdan Syahruddin Nawi Syamsul Alam Syamsul Zainal Siddiq Syarif Nuh Vonny Ameliani Suardi Wahyudin Wahyudin Yakop Lili

Title

Found 56 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 56 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 56 Documents
Search