<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan: 1). Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Soppeng No.52 Tahun 2020 dalam penerapan protokol kesehatan di Kecamatan Lalabata. 2). Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan protokol kesehatan di Kecamatan Lalabata. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tekhnik pengumpulan data meliputi: pengamatan,wawancara dan angket. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan teknik tringulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Penerapan protokol kesehatan di Kecamatan Lalabata masih belum terlaksana sebagaimana mestinya masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan di tempat umum meskipun mayoritas masyarakat mengetahui aturan penerapan dan penegakan protokol kesehatan serta mengetahui pentingnya penerapan protokol kesehatan, Perilaku masyarakat yang demikian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum masyarakat lalabata masih tergolong rendah, mayoritas masyarakat berada di tingkatan Compliance (takut dikenakan sanksi), beberapa diantaranya berada di tingkatan kepatuhan identifikasi (menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum) dan minim sekali yang memiliki kepatuhan internalisasi (mengetahui tujuan hukum diberlakukan dan mengetahui bahaya Covid-19). 2). Sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan berupa teguran lisan, denda dengan nominal Rp.100.000 hingga Rp.250.000, dan sanksi fisik (push up). 3).Faktor-faktor yang menghambat masyarakat menerapkan protokol kesehatan di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yaitu: (a) faktor kejenuhan masyarakat dengan situasi pandemi yang sudah berlangsung sejak lama, (b) faktor kurang nyaman menggunakan alat pelindung wajah ( masker), (c) Faktor rendahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya Covid-19. 3) Upaya meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat menerapkan protokol kesehatan di Kecamatan Lalabata ialah dengan mengadakan penyuluhan Covid-19 setiap bulan. Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Protokol Kesehatan, Perbup Soppeng No.52 Tahun 2020 AbstractThis research aims to: 1). To find out the implementation of Soppeng Regent Regulation No.52 of 2020 in the implementation of health protocols in Lalabata District. 2). To find out the inhibiting factors for the implementation of health protocols in Lalabata Subdistrict. This type of research is descriptive research using a qualitative approach. The techniques of data collection include: observations, interviews and questionnaires. The data obtained from the results of this study is processed using tringulation techniques. The results of this study show that: 1) The implementation of health protocols in Lalabata District is still not implemented as it should be, there are still many people who ignore health protocols in public places even though the majority of the public knows the rules of implementing and enforcing health protocols and knows the importance of implementing health protocols, such community behavior shows that the legal compliance of the lalabata community is still relatively low, The majority of the public is at the Compliance level (fear of sanctions), some of which are at the level of identification compliance (maintaining good relations with law enforcement officials) and minimal who have internalization compliance (knowing the purpose of the law is enforced and knowing the dangers of Covid-19). 2). Sanctions given to violators of health protocols in the form of verbal reprimands, fines with a nominal amount of Rp.100,000 to Rp.250,000, and physical sanctions (push ups). 3). Factors that prevent the community from implementing health protocols in Lalabata District of Soppeng Regency are: (a) community saturation factors with the pandemic situation that has been going on for a long time, (b) factors that are not comfortable using face protection equipment (masks), (c) Factors of low public knowledge of the dangers of Covid-19. 3) Efforts to improve community legal compliance to implement health protocols in Lalabata District are to hold Covid-19 counseling every month. Keywords: Legal Compliance, Health Protocol, Perbup Soppeng No.52 of 2020]]>
Copyrights © 2022
