Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE MENUJU TERWUJUDNYA NEGARA BEBAS KKN DI INDONESIA Andi Aco Agus
Makassar Journal of Social Sciences Makassar Journal of Social Sciences
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The existence of good governance or good governance are often called for in fact hail hail is still a dream and was limited to mere jargon. Indonesia should immediately awakened from a long hibernation. Revolution in every field should be done because every product produced only accommodate the interests of political parties, factions and groups of people. When it should be good governance should be a serious concern. Transparency can indeed be one solution, but whether it's enough just to achieve good governance. Good concept governances, the process of implementation of state power in implementing the provision of public goods and service called governance (government or governance), while the so-called best practices of good governance (good governance). In order for "good governance" can become a reality and create state fair, it takes the commitment and involvement of all stakeholders, namely the government and society. Good governance demands effective "alignement" (coordination) is good and the integrity, professional and work ethic and high moral. Thus the application of the concept of "good governance" in the administration of state government power is a challenge. The implementation of good governance is a major prerequisite for realizing the aspirations of the community in achieving the goals and ideals of the nation. In order that requires the development and implementation of appropriate systems of accountability, clear, and real so that the implementation of the government and development can take place in efficient, effective, clean and accountable and corruption-free
DAMPAK GAME ONLINE TERHADAP PERILAKU MORAL PESERTA DIDIK DI KELURAHAN PAPPA KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN TAKALAR Sri Nadira Ahmad; Andi Aco Agus; Lukman Ilham
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. This study aims to determine: (1) The consequences of the habit of playing online games on the behavior of students in the household environment (2) The efforts of parents in overcoming the negative impact of student behavior from playing online games. This study uses a qualitative approach which is analyzed and written descriptively. Data collection techniques were carried out using observation, interviews, and documentation methods involving as many as 20 (twenty) informants consisting of students and parents. The results of this study indicate that: (1) Online games affect the daily lives of students indirectly, this can be seen through the consequences arising from the habit of playing online games in the family household environment in Pappa Village, Pattallassang District, Takalar Regency including: (a) behavior emotional or speaking impolitely, (b) being dishonest or lying, (c) sleeping when school is online (online), (d) neglecting prayers, and (e) not caring about the surrounding environment. (2) Parental efforts in overcoming the negative impact of student behavior from playing online games in Pappa Village, Pattallassang District, Takalar Regency, are carried out through (a) parental supervision, (b) providing advice to children, (c) tightening rules at home, and (d) cooperation between the school and parents. This paper is expected to help in efforts to overcome online game addiction. Furthermore, future research needs to examine in depth other alternatives for the negative impact of online games.
INTERVENSI PARPOL, POLITIK UANG DAN KORUPSI: TANTANGAN KEBIJAKAN PUBLIK SETELAHPILKADA LANGSUNG Andi Aco Agus; Bakhtiar Bakhtiar; Suprayogi Suprayogi; Mirwan Fikri Muhkam
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK:Sistem yang demokratis dan terdentralisasi sekarang ini menjamin kebebasan partai-partai politik untuk melakukan kegiatan di daerah dan sangat menentukan pencalonan kepala daerah, masalahnya ialah bahwa dalam sistem yang sekarang berlaku terdapat tendensi kuat bahwa pejabat lebih memperhatikan kepentingan partai daripada kepentingan publik keterkaitan antara parpol dengan pilkada.Kepemerintahan local (Local Qovernance) dalam sistem demokrasi perlu dicermati karena inilah yang akan menentukan masa depan perumusan kebijakan publik di lndonesia apapun perubahan politik yang terjadi akan banyak berpengaruh kepada proses pembuatan kebijakan publik dari perspektif para pejabat pemerintah daerah sebagai perumus kebijakan dalam sistem sosial yang terdemokratisasi hamper mustahil untuk melupakan faktor-faktor politik ketika mereka membuat keputusan-keputusan strategis, sebaliknya kemampuan dari pejabat pemerintah daerah untuk melakukan reformasi sangat tergantung kepada kemampuan mereka untuk membentuk koalisi politik yang kuat serta memperluas jaringan dukungan politik.
PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PESERTA DIDIK DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH (Studi SMP Negeri 35 Makassar) Nur Qalbi; Andi Aco Agus; Nurharsyah Khaer Hanafie
Jurnal Tomalebbi Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract, This study aims (1) to determine the forms of violence against students in the school environment. (2) To find out the sanctions given to teachers for violence against students in the school environment. (3) To find out the efforts made by teachers in overcoming student violence in the school environment. To achieve this goal, the researchers used a qualitative approach, the type of descriptive research, the primary data sources were informants consisting of the principal, six teachers, and six students. Secondary data are documents. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed that (1) The forms of violence against students in the SMP Negeri 35 Makassar school environment were physical violence including: a) hitting, b) pinching, c) pressing on the ear, and d) throwing using shoes. The form of psychological violence is giving harsh words. (2) the sanctions given by the teacher for violence against students are: a) a verbal warning, and b) a written warning. (3) efforts made by teachers to overcome violence against students are: a) preventive actions (holding dialogues for teachers, parents, and students. And discipline in class), and b) repressive actions.
INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Andi Aco Agus
Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan Volume 3 edisi 3 November 2016
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.389 KB) | DOI: 10.26858/sosialisasi.v0i0.3115

Abstract

Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek  sosial budaya, etimisitas, latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Faktor pendorong integrasi nasional yaitu faklim sejarah yang menimbulkan rasa senasib seperjuangan, keinginan untuk bersatu rasa cinta tanah air dikalangan Bangsa Indonesia, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan faktor yang  heleragan, wilayah negara yang begitu luas adanya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dari luar negeri, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat pengaruh budaya asing. Pengembangan integrasi nasional dapat dilakukan melalui strategi dan pendekatan yaitu gaya politik kepemimpin kekuatan lembaga-lembaga politik idiologi nasional dan kesempatan pembangunan ekonomi. Kata Kunci : Integrasi Nasional
PERBANDINGAN KEMAMPUAN MENYUSUN PENELITIAN TINDAKAN KELAS BAGI GURU SD YANG BERSERTIFIKASI PENDIDIK DAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU Andi Aco Agus
Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan Volume 2, Edisi 2, Juli 2015
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/sosialisasi.v2i2.2540

Abstract

Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa suatu tindakan yang sengaja dilakukan dan terjadi di dalam kelas secara bersama, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandigan kemampuan menyusun Penelitian Tindakan Kelas bagi guru Sekolah Dasar yang telah bersertifikat pendidik dan yang belum bersertifikat pendidik dan untuk mengetahui kendala serta upaya yang ditempuh oleh pihak sekolah dalam meningkatkan mutu profesionalisme guru. Setelah data diolah dan dianalisis secara kuantitatif menunjukkan bahwa rerata score nilai yang diperoleh guru tingkat sekolah dasar yang telah bersertifikat pendidik dalam menyusun penelitian tindakan kelas, lebih tinggi yakni 66 persen dibandingkan dengan guru yang belum bersertifikat pendidik, yaitu 37 persen. Hal tersebut di tinjau dari segi pengetahuan, sikap dan keterampilan guru dalam merumuskan penyusunan penelitian tindakan kelas. Adapun hal yang menajid kendala yang dihadapi oleh guru terutama dalam implementasi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip PAIKEM adalah keterbatasan sarana dan orasarana penunjang, seperti ruang kelas, ruang baca serta fasilitas pendukung lainnya. Upaya yang ditempuh oleh pihak sekolah dalam mengatasi kendala pengimplementasian prinsip PAIKEM adalah melakukan renovasi dan pengembangan model dan strategi pembelajaran serta senantiasa memberi dorongan bagi guru dalam meningkatkan disiplin dan kualitas para guru. Kata kunci: Peranan, Kepala Sekolah dan Kompetensi Profesional Guru Sosiologi
PENGARUH PENGETAHUAN POLITIK TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019-2024 (Studi Pada Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM) Andi Aco Agus; Sukri Badaruddin; Mirwan Fikri Muhkam; Aprilia Dwi Umalia
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v15i2.19679

Abstract

Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan politik terhadap partisipasi politik mahasiswa PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar pada pemilihan presiden tahun 2019-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan sumbernya, jenis data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif yang diperoleh melalui metode kuesioner, dokumentasi dan wawancara terhadap mahasiswa yang aktif di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengetahuan politik terhadap partisipasi politik, namun pengaruh positif yang diberikan pengetahuan politik terhadap partisipasi politik Mahasiswa PPKn FIS UNM pada Pemilihan Presiden tahun 2019-2024 hanya sebesar 23%. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi (rx1y) sebesar 0,488 dan koefisien determinan (r2x1y) sebesar 0,238. 2) serta t hitung 4,878 lebih besar dari t tabel sebesar 1,66462 (4,8783 > 1,6646) pada taraf signifikansi 5% serta model regresi sederhana yang terbentuk adalah Y = 0,395X1 + 13,570.Kata Kunci : Pengaruh, Pengetahuan Politik, Partisipasi Politik  Abstract :This research aims to determine the effect of political knowledge on political participation of PPKn students, Faculty of Social Sciences, Makassar State University in the 2019-2024 presidential election. This research uses a quantitative approach. Based on the source, the type of data in this research is quantitative which is obtained through the questionnaire method, documentation and interviews with active students in the Pancasila and Citizenship Education Department, then processed and presented descriptively.The results showed that there was a positive influence between political knowledge on political participation, but the positive influence given by political knowledge on the political participation of PPKn FIS UNM Students in the 2019-2024 Presidential Election was only 23%. This is indicated by the correlation coefficient (rx1y) of 0.488 and the determinant coefficient (r2x1y) of 0.238. 2) and t count 4,878 is greater than t table of 1.66462 (4.8783> 1.6646) at the 5% significance level and the simple regression model formed is Y = 0.395X1 + 13.570. Keywords: Influence, Political Knowledge, Political Participation
PENANGANAN KASUS CYBER CRIME DI KOTA MAKASSAR (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar) Andi Aco Agus; Riskawati Riskawati
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.752 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i1.3023

Abstract

ABSTRAK: Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui proses penyidikan kasus cyber crime, 2) cara penyelesaian kasus cyber crime serta 3) kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan kasus cyber crime yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian yaitu Polrestabes Makassar dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentai. Sementara, dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus cyber crime dalam hal ini proses  penyidikan pada umumnya sama dengan penanganan kasus konvensional yang lain. Seperti dalam hal pengumpulan barang bukti, penggeledahan dan proses penyelesaiannya. Sementara perbedaanya terdapat pada proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. terlihat bahwa penanganan tindak kejahatan cyber crime sedikit rumit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak  tertentu seperti saksi ahli untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan,. kendala dalam proses penyidikan ini adalah kurangnya saksi ahli baik saksi ahli gambar maupun saksi ahli bahasa, serta tidak adanya unit yang secara khusus menangani kasus cyber crime. oleh  karena itu sangat dibutuhkan peran saksi ahli dalam penanganan kasus cyber crime dan pentingnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya cyber crime. KATA KUNCI: Kasus, Cyber Crime
Peranan Guru PPKn Dalam Menanamkan Sikap Sosial Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Parepare Andi Aco Agus; Reztu Dwi Kartika; Sitti Hasnah
Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan Volume 9, Nomor 2, Juli 2022
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/sosialisasi.v1i2.36072

Abstract

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui pola pembinaan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaan dalam upaya menanamkan sikap sosial siswa SMP Negeri 1 Parepare. 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaan dalam menanamkan sikap sosial siswa SMP Negeri 1 Parepare. 3) Untuk mengetahui cara mengatasi kendala guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaan dalam menanamkan sikap sosial siswa SMP Negeri 1 Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi yang dilakukan pada guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Parepare, wawancara terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 3 orang guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, dan siswa kelas VIII. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan orang tua siswa. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pola pembinaan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaan dalam menanamkaan sikap sosial siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Parepare melalui tiga pendekatan (1) pembiasaan; (2) keteladanan; (3) pemberian hukuman dan reward. Adapun pembiasaan yang dilakukan guru adalah melakukan dzikir pagi setiap hari jumat, upacara bendera atau apel pagi, membudayakan 3S, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Keteladanan yang diberikan guru kepada siswa adalah hadir di sekolah tepat pada waktunya, mengenakan pakaian yang sopan serta rapi, mengakui kesalahan dan berkata jujur. Hukuman yang diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran berupa teguran. Sedangkan reward yang diberikan siswa yang berpretasi berupa hadiah dan ucapan penyemangat agar bisa mempertahankan prestasinya. 2) Kendala Guru dalam menanamkan sikap sosial terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya adalah (1) waktu belajar dan mengajar di sekolah terbatas; (2) karakter siswa yang berbeda-beda. Sedangkan faktor eksternalnya adalah (1) pengaruh dari lungkungan keluarga; (2) pengaruh lingkungan masyarakat. 3) Upaya guru dalam mengatasi kendala dalam menanamkan sikap sosial dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan orangtua siswa, kemudian melakukan bimbingan khusus dan pendekatan kepada siswa.
Penumbuhan Modal Sosial dan Budaya (Social and Cultural Capital) melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Mirwan Fikri Muhkam; Andi aco Agus
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (554.091 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2509

Abstract

AbstrakPentingnya upaya membangun social and cultural capital demi menghadirkan kehidupan bersama melalui pemahaman nilai-nilai sosial kebudayaan. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi psikologis-pedagogis yakni membentuk warga negara yang sosialis yang bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur baik spiritual maupun materil yang berjiwa Pancasila. Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian bahwa Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (1) dapat membentuk keteladanan dan mengembangkan kreatifitas sebagai cerminan jati diri bangsa dengan nilai sosial kultural ke-Indonesiaan dalam menghadapi realitas sosial yang kurang menguntungkan secara kultural, (2) sebagai pembelajaran dapat menstimulus kemerdekaan pemikiran tentang isu sosial menumbuhkan keterlibatan warga negara dalam penyelesaian konflik sosial secara konstruktif, (3) dapat menumbuhkan wawasan serta aktivitas sosio kultural seperti tumbuhnya social sensitive dan memberikan konstribusi aksi sosial sesuai harapan di dalam masyarakatKata Kunci: Budaya, Pendidikan Kewarganegaraan AbstractThe importance of efforts to build social and cultural capital to bring a common life through understanding socio-cultural values. Citizenship Education has a psychological-pedagogical mission, namely forming socialist citizens who are responsible for the implementation of a just and prosperous Indonesian socialist society both spiritually and materially with the spirit of Pancasila. In this article, the method used is the literature study method. As for the results of research that Civic Education Learning (1) can form transparency and develop creativity as a reflection of the identity of the nation with indonesian socio-cultural values in the face of social realities that are not culturally beneficial, (2) as learning can stimulate freedom of thought on social issues fostering citizen involvement in the resolution of social conflicts constructively, (3) can foster socio-cultural insights and activities such as the growth of social sensitivity and  contributing social action as expected in societyKeyword: Culture, Citizenship Education