<![CDATA[AbstrakSejak tahun 2016, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN telah memasuki era baru dengan mulai berlakunya ASEAN Economic Community (AEC). Dalam rangka mewujudkan pasar bersama dan integrasi ekonomi dibuatlah suatu cetak biru yang berfungsi sebagai rencana induk yang koheren. Salah satu elemen yang tercantum dalam cetak biru tersebut adalah aliran bebas investasi. Tulisan ini akan memfokuskan mengenai bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait kebebasan berinvestasi dalam rangka menghadapi AEC serta terkait juga dengan isu pengharmonisasian hukum mengenai investasi di wilayah ASEAN. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa hadirnya payung hukum dibidang investasi ASEAN yakni ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) memberikan keuntungan bagi lingkungan investasi dan sektor bisnis. Terkait hal investasi, Indonesia sudah mempunyai UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah menggambarkan bahwa Indonesia menerima kegiatan investasi dalam bentuk penanaman modal asing maupun dalam negeri.Kata kunci: Investasi, ASEAN, Harmonisasi hukum AbstractSince 2016, ASEAN countries have entered a new era with the entry into force of the ASEAN Economic Community (AEC). In order to realize a shared market and economic integration, a blueprint has been made. One of the elements listed in the blueprint is the free flow of investment. This paper will focus on how the legal arrangements in Indonesia related to freedom of investment in the context of facing the AEC and also related to the issue of legal harmonizing regarding investment in the ASEAN region. The results of this paper indicate that the presence of a legal framework in the ASEAN investment sector namely the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) provides benefits for the investment environment and the business sector. Related to investment, Indonesia already has Act No. 25 of 2007 concerning Investment which has illustrated that Indonesia receives investment activities in the form of foreign and domestic investment.Keyword: Investment, ASEAN, legal harmonization]]>
Copyrights © 2020
