Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Riau Law Journal

RLJ
Website

Published by Universitas Riau

ISSN : 25798669 EISSN : 25798693 DOI : 10.30652

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Riau Law Journal adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan dan lainnya. Riau Law Journal diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 105 Documents

1 2 3 4 5

GAGASAN DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MEWUJUDKAN KEPULAUAN RIAU SEBAGAI POROS MARITIM DAN MENJAGA KEDAULATAN NEGARA. Mexsasai Indra
Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Letak strategis Provinsi Kepulauan Riau yang berada pada wilayah perbatasan, dimana secara geografis Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari selat Malaka sampai dengan laut (Natuna) Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Singapore sebagai pusat perdagangan dunia menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomis dengan basis kemaritiman, namun di samping potensi secara ekonomis, keadaan demikian juga menjadi ancaman apabila dilihat dari aspek kedaulatan negara, oleh karena itu diperlukan kebijakan desentralisasi asimetris dalam bentuk pemberian status khusus melalui otonomi khusus dengan pendekatan topografi bukan politis

Penegakan Hukum Luar Biasa Atas Kejahatan Ekosida Sebagai Extraordinary Crime Dalam Konsep Hukum Lingkungan Internasional Siti Khairunnissa; Fajar Khaify Rizky; Siti Nurahmi Nasution; Boy Laksamana
Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

The quality of the environment is the most important part of human life in dignity and humility. In practice, ecocide are mostly committed by corporations, both national and transnational. Environmental crimes that are structured and systematic or often called ecocide do not concern as an extraordinary crimes. The International Criminal Court (ICC) has proposed to several countries such as Fiji, Vanuatu, and the Maldives that the need to add elements as international criminal crimes categorized as extra ordinary crimes in the Rome Statute and recognized as the fifth type of crime that becomes the jurisdiction of the International Criminal Court for trial. The purpose of this research is as a contribution to answer question. First, to analyze and to understand in developing extraordinary law enforcement against the crime of ecocide as extraordinary crime. Second, law enforcement review against ecocides in various regulations and various court decisions in Indonesia Third, to analyze the concept of international environmental law in the extraordinary enforcement law against ecocide crimes (Extra ordinary Crime) The research method used by researchers is normative juridical approach. This means that the legal material used as a study is secondary data. In this normative legal research it is not closed the possibility that empirical data (field) is also presented as an option to support and sharpen the study

JURIDICAL REVIEW FULFILLMENT OF JUSTICE PRINCIPLES IN ELIMINATION OF TAX SANCTIONS IN LAW NUMBER 11 OF 2016 Siska Johan
Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

The objectives of this research are to know: (1) the fulfillment of the principle of justice for the elimination of tax sanctions in Law number 11 of 2016 concerning tax amnesty; (2) forgiveness which eliminates tax sanctions from a justice perspective.This research is a type of normative research, namely a process to find the rule of law, legal principles and legal doctrines to answer legal problems.The results of this study indicate that the principle of fairness towards the elimination of tax in Law number 11 of 2016 concerning tax amnesty has not been fulfilled because one of the principle of fairness has not fulfilled. The principle of justice according to Adam Smith: 1) Principle of equality and justice (equity). The principle of equality means that people who are in the same condition must be subject to the same tax, 2) Principle of certainty. This principle provides a guarantee of legal protection against taxpayers is the purpose of each law. 3) Compliance with Tax Payments after the enactment of Law number 11 of 2016 concerning tax amnesty.

PERANAN PENGHULU DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL PADA KAMPUNG ADAT ASLI ANAK RAWA PENYENGAT DI KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK Elmayanti Elmayanti
Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Penghulu dalam kampung adat penyengat merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman, sehingga setiap ada persengketaan maka kepala adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya. Peranan kepala adat dalam masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, menjaga keseimbangan lingkungan hidup satu dengan lainnya, agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian. Apabila dihubungkan dengan definisi pemidanaan, pada hakikatnya mediasi pidana juga sebagai suatu yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap pelaku untuk tindakan pidana yang telah dilakukannya. Hambatan-hambatan yang dihadapi penghulu dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi pada kampung adat asli anak rawa penyengat, yaitu: a) Belum adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang mediasi; b) Minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan mediasi; c) Kurangnya keterampilan mediator bagi penghulu adat dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Perlindungan terhadap konsumen keripik nenas yang tidak memiliki label kedaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar meriza elpha darnia; dasrol dasrol
Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Abstrak Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan bantuan untuk masyarakat dalam membudi dayakan tanaman nenas. sehingga, masyarakat berlomba-lomba membuat nenas menjadi bahan dasar olahan seperti dengan membuat keripik nenas. Sebagai produk andalan, keripik nenas harus diperhatikan dalam proses produksi dan pendistribusiannya agar diminati oleh konsumen dan harus dilindungi dari pelaku usaha yang selalu punya cara untuk mencari keuntungan sendiri tanpa memperhatikan kesehatan, keamanan atau pun kenyaman konsumen.Tulisan ini berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh langsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Dinas perdagangan Koperasi dan UMK, penjual dan pembeli keripik nenas di Rimbo Panjang Kabupaten Kampar. Pendekatan yang digunakan yuridis-empiris. Perlindungan terhadap konsumen keripik nenas yang tidak memiliki label kedaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar masih belum terakomodir pemerintah daerah berdasarkan hasil wawancara dengan dinas kesehatan, tidak semua usaha keripik nenas yang memiliki izin PIRT (Pangan Industri Rumah tangga) sehingga perlu sosialisasi lebih banyak lagi agar masyarakat pemilik UKM keripik nenas mengetahui pentingnya pendaftaran karena manfaatnya bukan hanya untuk penjual tetapi juga bagian perlindungan bagi pembeli. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen keripik nenas yang tidak memiliki label kedaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar berdasarkan hasil wawancara dengan dinas perdagangan koperasi dan UMK Kabupaten Kampar hanya sebagian pelaku usaha yang mendaftarkan UKM keripik nenasnya sehingga dinas perdagangan koperasi dan UMK kesulitan untuk menindak pelaku usaha jika terjadi permasalahan. Sejauh ini belum ada kasus yang terjadi terkait makanan keripik nenas. Namun, dinas perdagangan koperasi dan UMK tetap selalu memantau para pelaku usaha keripik nenas yang menjadi ikon dan ciri khas desa Rimbo Panjang. AbstractThe Kampar Regency Government provides assistance to the community in cultivating pineapple plants as an icon of the village of Rimbo Panjang, Kampar Regency. Thus, people are competing to make pineapples into basic ingredients for processing such as making pineapple chips. As a mainstay product, pineapple chips must be considered in the production and distribution process so that they are attractive to consumers who are the users and must be protected from business actors who always have a way to seek their own profit without paying attention to health, safety or consumer comfort. This paper is based on field research based on observations, interviews, and documentation obtained directly at the Kampar District Health Office, the Cooperative and UMK Trade Office, pineapple chips sellers and buyers in Rimbo Panjang, Kampar Regency. The approach used is juridical-empirical.Protection for pineapple chip consumers who do not have an expired label in Rimbo Panjang Village, Kampar Regency is still not accommodated by the local government based on the results of interviews with the health department, not all pineapple chip businesses have a PIRT (Home Food Industry) permit so more socialization is needed so that The community who owns pineapple chips UKM knows the importance of registration because the benefits are not only for the seller but also for the protection for the buyer.

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat terhadap Dampak Global Warming di Provinsi Riau Rika Lestari; Zainul Akmal
Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

The impact of global warming in Indonesia are felt by all people, including the adat law community. Because the community is live from nature who manage natural resources for daily needs. It also happens in Riau Province. The purpose of this study is to determine the protection of adat law community to the impact of global warming in Riau Province. This is socio-legal research by using primary and secondary data. The results show that the impact of global warming on the adat law community in Riau Province is real and widespread in various aspects of life, such as prolonged ecological disasters, floods, land fires, and droughts; Climate change causes unpredictable seasons, the community is unable to predict planting times according to the seasonal calendar has been passed down for generations, causing crop failure; Community needs additional capital to manage agricultural land to adapt the climate change, they need synthetic fertilizers, pesticides, herbicides, and others. Even though formerly, additional treatments are not necessary; Forest and land fires cause a smog disaster, the haze impact make the loss of honey bees from the sialang trees, so reduced honey production. the conclusion is that the impact of global warming decreases standard life, economic, health, and environmental. Therefore, the government have to control the impact of global warming which is extracted from the values of local wisdom that live and develop in the adat law community, especially in Riau Province in terms of managing existing natural resources. Keywords: Dampak, Global Warming, Masyarakat Hukum Adat, Provinsi Riau

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA POLRI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/ PUU-XIII/2015 DIKATIKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA syahrizal syahrizal
Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

ABSTRACKSYAHRIZAL, NIM 1510248457, Penyidikan Tindak Pidana Polri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/ PUU-XIII/ 2015 Dikaitkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, dibimbing oleh Dr. Firdaus, SH.,MH. dan Dr. Evi Deliana HZ,SH, LL.MPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti penyidikan tindak pidana Polri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia serta menemukan konsep ideal penyidikan tindak pidana polri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan sumber data adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh, baik dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier merupakan analisis data yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach).Hasil penelitian yang diperoleh terhadap Penyidikan Tindak Pidana Polri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/ PUU-XIII/ 2015 Dikaitkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia bahwa Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia begitu ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), maka Jaksa Penuntut Umum sudah mulai mengkoordinasikan perkembangan kasus dan mulai memberikan masukan-masukan ke penyidik.Konsep ideal yang diperoleh dalam penelitian ini adalah karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian sanksi dan akibat hukum yang timbul akibat kelalaian penyidik atau kesengajaan penyidik untuk tidak menyerahkan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor sehingga diharapkan kepada pemerintah melalui legislator untuk membuat suatu rumusan hukum terhadap pemberian sanksi dan akibat hukum yang ditimbulkan pihak penyidik.

KEARIFAN LOKAL BUDAYA SUKU SAKAI TERHADAP SUMBER DAYA PERAIRAN DI KABUPATEN BENGKALIS Setia Putra; Erdianto Effendi
Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakMasyarakat Suku Sakai menangkap ikan di sungai dengan menombak dan mengail, serta menangkap udang dengan menggunakan tangguk. Di rawa-rawa atau di sungai-sungai kecil mereka menangkap ikan dengan menggunakan lukah dan jaring. Mereka memasang lukah dari jaring pada sore hari menjelang malam dan pada pagi hari dapat dilihat hasil tangkapannya. Ada larangan menangkap ikan dengan putas, pukat, sentrum dan racun bisa didenda adat berupa uang adat yang disepakati Pengurus Bathin (Kepala, Manti, Mangku). Dilarang menebang hutan dekat sungai dan danau, bila dilakukan maka didenda adat untuk memulihkan kerusakan dan disuruh menanam pohon 7 kali lebih banyak.Kata Kunci: kearifan lokal, perairan, Sakai AbstractThe Sakai tribe catches fish in the river by using the spear and hook, and using tangguk for shrimp. In swamps or small rivers they used a fish trap and netting to catch the fish. They put on the fish trap nets on the afternoon or before the night and they take the catch out in the morning. There is a ban on fishing with putas, gillnets, centrum and toxins and it can be fined by indigenous customary pecuniary who agreed by Bathin Board (Chief, Manti, Mangku). It is forbidden to cut down the forests near the rivers and the lakes, and the indigenous fined to recover the damage is to plant the tree seven times more.Keywords : local wisdom, water, Sakai

PERBUATAN MEMBERIKAN GANJA KEPADA ORANG LAIN SEBAGAI ALTERNATIF PENGOBATAN DITINJAU DARI SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA (STUDI KASUS FIDELIS ARIE SUDEWARTO) Maria Tarigan; Nathalina Naibaho
Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

The use of marijuana in medication has been criminalized in Indonesia since 1997. Twenty years after, Fidelis Arie Sudewarto violated the rule by administering marijuana as an alternative means of medication for his spouse, Yeni Riawati. Various public opinions emerged, indicating a shift of paradigm on the use of marijuana for medication, and this affects the fulfillment of "unlawful nature" which is expressly stated as one of the elements in the formulation of offense as stipulated in Article 116 paragraph (2) Law Number 35 of 2009, especially in assessing the material unlawfulness nature (materieele wederrechtelijkheid) of the act. This study discusses the case of Fidelis from the perspective of criminal law, namely how the fulfillment of the element of unlawful nature and whether there is a basis which then abolish the unlawful nature in the acts committed by Fidelis Arie Sudewarto.

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI KABUPATEN BENGKALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT NASIONAL Adi TiaraPutri; Ledy Diana
Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

The State regulates the procedures for the management of fish resources that are contained in various regulations. The State also provides space for the community to manage fish resources. In the management of fish resources based on the principles of management. The management of fish resources includes also controlling of fish resources. Bengkalis Regency is the coastal areas which has potential fish resource, terubuk fish. The research method used the normative method with approach of legislation concerning the role of the community in the management of fish resources.Keywords : Fish Resources, Management, National Law

Page 1 of 11 | Total Record : 105

1 2 3 4 5

Filter by Year

2017 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Adi Tiara Putri

Contact Email
aditiaraputri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Adi Tiara Putri

Contact Email aditiaraputri@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location Kota pekanbaru, Riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Adi Tiara Putri

Contact Email
aditiaraputri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA