<![CDATA[Monogami sebagai asas sistem hukum perkawinan di Indonesia yang telah dinyatakan secara tegas dalam UU No. 1/1974 tampaknya ketegasan tersebut juga diperlukan terhadap aturan-aturan hukum pelaksananya sehingga tidak terjadi pengaburan berlakunya sistem monogami dalam hukum perkawinan di Indonesia. Antara azas monogami yang diterapkan secara relatif dan azas poligini sangat tipis perbedaannya mana kala diimplementasikan sehingga perlu dipertimbangkan mengenai pengkualifikasian perbuatan hukum beserta sanksi apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini sebenarnya mengangkat suatu permasalahan yang klise dalam sistem perkawinan di Indonesia, akan tetapi untuk kepastian dan tertib hukum serta pembaharuan hukum tetap perlu dilakukan, mengingat seringkali hukum selalu tertinggal oleh perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia. Bagaimanakah keberadaan asas monogami dan asas poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah permasalahan pertama yang penulis angkat disamping permasalahan yang kedua, yakni bagaimanakah eksistensi pasal 279 KUHP terhadap pelanggaran asas monogami? Peneliltian ini adalah studi pustaka di bidang ilmu hukum yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).]]>
Copyrights © 2022
